TOPIK
Musi Rawas Memilih
-
DPT Musi Rawas ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT pemilu 2024 tingkat Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan KPU setempat.
-
Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Musi Rawas, Apandi mengatakan, 18 parpol peserta pemilu 2024 sudah mendaftarkan Bacalegnya ke KPU setempat.
-
Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Musi Rawas, Wahyu Hidayat mengatakan, dari hasil DPSHP disimpulkan, pemilih aktif sebanyak 304.683 pemilih.
-
"Target 1 dapil 1 kursi. Selain itu, PAN Musi Rawas juga memasang target khusus, yakni merebut kursi pimpinan DPRD Musi Rawas," tegas Imam.
-
Tak seperti parpol lainnya yang datang ramai-ramai saat mendaftarkan bacalegnya ke KPU, DPC Hanura Musi Rawas hanya diwakilkan lima orang pengurusnya.
-
"Ada 40 orang Bacaleg DPD PKS Musi Rawas yang kami daftarkan ke KPU Musi Rawas. Artinya 100 persen kuota terpenuhi," ungkap Suhari.
-
"Karena data ini harus diinput dulu di aplikasi Silon. Setelah selesai baru mereka mendaftar ke KPU Kabupaten Musi Rawas," jelas Apandi.
-
"Mudah-mudahan dengan ini, masyarakat di Kabupaten Musi Rawas ini semakin antusias dan kita semakin menggemakan tahapan Pemilu 2024," kata Anas.
-
Dikatakan, tujuan patroli pengawasan kawal hak pilih ini, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa saat ini sudah masuk pendataan mata pilih.
-
Alasan ditundanya pelantikan dua anggota PPS tersebut lanjut Syarif, satunya karena mengundurkan dan satu lagi karena ada laporan masyarakat.
-
"Sistem rekrutmennya sama dengan rekrutmen Panwaslu Kecamatan, hanya saja bedanya tidak ada tes tertulis," kata Oktureni.
-
Dari 19 calon tersebut, yang mencantumkan dukungan terbanyak di Musi Rawas adalah Toyeb Rakembang dengan 2.684 dukungan.
-
Dikatakan, pengawasan melekat dilakukan untuk memastikan setiap pelaksanaan tes CAT anggota PPS tersebut berjalan transparan dan sesuai tahapan.
-
Peserta yang lulus seleksi administrasi tersebut selanjutnya akan mengikuti tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT).
-
Ali berpesan, kepada PPK agar menyadari bahwa mereka adalah putra dan putri terbaik di daerah masing-masing.
-
"Yang kami waspadai adalah potensi pelanggaran syarat dukungan calon anggota DPD RI, seperti pemalsuan dukungan," pungkasnya.
-
Namun meski ada tiga opsi dapil, Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Anasta Tias menyatakan, penentuannya merupakan kewenangan KPU RI (Pusat).
-
Dari hasil rekapitulasi tersebut, per 28 Desember 2022, masih ada 13 desa dan kelurahan di lima kecamatan yang pendaftarnya dibawah tiga pendaftar.
-
"Hingga kemarin saja, sudah 1.623 peserta yang menyerahkan berkas fisik. Jumlah ini akan terus bertambah," ujar Ketua KPU Mura Anasta Tias.
-
"Pengalaman akan menjadi nilai tambah, dalam seleksi wawancara ini," kata Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas, Anasta Tias, Selasa (13/12/2022).
-
Dari rancangan opsi tersebut, diketahui tidak ada penambahan kursi. Artinya tetap 40 kursi anggota DPRD Kabupaten Mura.
-
"Jangan sampai nanti pakai rompi orange, jalannya nunduk. Yang biasanya ngadu ayam, tinggalkan, yang biasanya malak, tinggalkan," katanya.
-
"Kepada mereka yang lulus, diharuskan melengkapi berkas, surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan rohani dari rumah sakit," katanya.
-
Ada peserta yang mengaku harus nginap ditempat keluarga di Kecamatan Tugumulyo maupun di Kota Lubuklinggau agar tidak terlambat datang kelokasi tes.
-
"Hari ini sudah masuk tahapan pengumuman seleksi administrasi. Hasilnya sebanyak 302 peserta lulus dari 312 pendaftar," kata Oktureni.
-
Saya yakin, perempuan di Musi Rawas ini banyak, tapi yang merasa tergugah untuk berpartisipasi tidak banyak," kata Ketua Bawaslu Mura, Oktureni.
-
"Satu kecamatan butuh tiga orang Panwascam. Jadi total 42 anggota Panwascam untuk 14 kecamatan," ujar Ketua Bawaslu Mura, Oktureni, Rabu (21/9/2022).
-
Ditegaskan Hermansyah, Divisi Parmas Hubal Bawaslu Musi Rawas, sampai saat ini belum ada informasi terkait penerimaan Panwascam dari Bawaslu Pusat.
-
"Kalau isu boleh saja. Kita lihat pengalaman siapa berhak menentukan, itu DPP dengan melihat potensi dan ruang kemenangan. Tidak mau berandai-andai,".
-
"Sudah 10 laporan masuk, satu diantaranya adalah P3K dan 9 warga sipil. Kalau untuk ASN, TNI dan Polri belum ada," kata Hermansyah, Rabu (31/8/2022).
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
