Pro Kontra Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Kritik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari metodologi penulisan, cakupan sejarah, hingga interpretasi fakta dan data.

Itu pula sebabnya,  PBNU memandang perlu mendiskusikan  Penulisan Sejarah Indonesia 2025, dan menyampaikan  ragam kritik dan saran dalam sebuah  diskusi bertema:  "Penulisan Sejarah Indonesia 2025" di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.

Diskusi ini dihadiri Kepala Editor Penulisan Sejarah Indonesia Prof Susantol Zuhdi dan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia sekaligus Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan Prof Agus Mulyana.

Agenda ini diikuti oleh para peminat, pengkaji, dan penulis sejarah di kalangan NU secara luring dan daring. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PBNU Ahmad Suaedy menyampaikan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia tidaklah dibangun sejak abad 20.

 Justru, hal tersebut telah dimulai pembangunan fondasinya sejak abad 19.

Sebab, baginya nasionalisme bukan diawali dengan persatuan, melainkan dari kesadaran akan hak. Baca Juga Agus Sunyoto: Penulisan Sejarah Sarat Kepentingan Politik Pada tahun 1800-an, para kiai telah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme di berbagai daerah.

"Kiai terlibat dalam pertumbuhan nasionalisme," tegas Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu. Tidak hanya itu, Suaedy juga mengkritik entri pendidikan yang dimulai dari politik etis. Padahal, sejak zaman Hindu Buddha, masyarakat Nusantara sudah memiliki model pendidikannya. Bahkan pesantren juga sudah ada jauh sebelum kemunculan politik etis.

"Pesantren harus diletakkan dalam sejarah pendidikan Indonesia," ujar penulis buku Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001 itu.

Siapa Fadli Zon? Ia bergelar "Datuak Bijo Dirajo Nan Kuniang." Lahir 1 Juni 1971,  adalah seorang politikus, sejarawan dan mantan aktivis Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2024 pada Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019. Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015 hingga 2019, ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Se-Dunia.

Setelah ia diangkat menjadi menteri, posisinya sebagai Anggota DPR digantikan oleh Mulyadi.
Sementara Susanto Zuhdi, seorang sejarawan senior dari Universitas Indonesia (UI), ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Tim ini bertugas untuk merevisi, menambah, dan meluruskan materi sejarah berdasarkan kajian akademik para ahli, dengan tujuan menyajikan perspektif Indonesia sentris. (*)