Pro Kontra Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

PENULISAN ulang sejarah Indonesia ditargetkan selesai dan diluncurkan bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 2025.

Proyek ini melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Indonesia dan akan menghasilkan 10 jilid buku sejarah. Buku-buku ini akan menggantikan buku sejarah Indonesia sebelumnya dan diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

Tujuannya sudah tentu menulis ulang sejarah Indonesia untuk memperbarui dan melengkapi informasi, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah bangsa.

Sasaran utamanya buku-buku ini akan digunakan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam hal ini merespons kritikan terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid yang digarap oleh kementeriannya.

Dia mengatakan bahwa sejarah harus ditulis oleh sejarawan akademisi, tidak boleh ditulis oleh aktivis, politisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Jadi yang menulis sejarah ini kan sejarawan ya, sekali lagi bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM,” ujar Fadli Zon setelah memberikan arahan dalam acara retret gelombang kedua pejabat daerah di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Selasa, 24 Juni 2025.

Fadli Zon juga bilang, proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, akan tetapi sejarah Indonesia.

“Nah yang menulis ini adalah para sejarawan yang profesional yang memang dia belajar sejarah ada metodologi, ada historiografinya, dan bagaimana mereka menganalisis gitu kalau sejarah itu ditulis oleh aktivis, oleh politisi ya pasti sesuai dengan kepentingannya dong,” katanya.

Menurutnya penulisan ulang sejarah dibutuhkan, karena yang sudah ada, belum memuat tentang perjalanan bangsa.

Fadli menerangkan, penulisan sejarah ini mengambil bahan dari buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sebelumnya. Seperti buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo yang mulai terbit tahun 1974 dan terakhir terbit tahun 1984.

Buku tersebut terakhir dimuktahirkan datanya hingga tahun 2008. Fadli menjelaskan, selama 26 tahun Indonesia tidak pernah menulis sejarah tentang perjalanan bangsa. Proyek penulisan sejarah 10 jilid ini dimulai dari prasejarah hingga awal pelantikan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tidak menulis sejarah dari nol. Kami melanjutkan apa yang tidak ditulis. Jadi menurut saya dengan keahlian itu sudah cukup waktu, jadi jangan alasan yang aneh-aneh,” ujar Fadli Zon.

Fadli Zon turut menjelaskan alasan pemilihan kata ‘terminologi awal mula sejarah’ untuk menggantikan kata prasejarah. Menurutnya, prasejarah dianggap sebagai terminologi lama bahwa sejarah hanya ada saat abad keempat.

“Para penulis kita (peneliti sejarah ulang) menganggap kita dari jaman 1,8 juta tahun yang lalu sudah ada sejarah,” kata dia.

Fadli Zon menyebutkan, pada periode tersebut manusia telah meninggalkan jejak peradaban. Misalnya saja, membuat kapak batu, membuat bola-bola batu, membuat busur, dan lain-lain.

“Membuat segala macam, jadi sudah ada budaya, sudah ada sejarah jadi itu perbedaannya,” jelas Fadli Zon.

Dia kemudian membeberkan tim penyusun yang terlibat adalah sebanyak 113 sejarawan. Tim tersebut berasal dari 43 perguruan di seluruh Indonesia yang terdiri dari doktor, professor, dan guru besar.

Menteri Fadli Zon menyebut, proses penulisan sejarah ulang ini telah memasuki 70 persen.

"Saya dapat laporan sekarang ini sudah sekitar 70 persen gitu ya dan nanti kalau sudah waktunya kita tentu akan menyelenggarakan diskusi publik," kata Fadli Zon di IPDN, Jawa Barat, Selasa, 24 Juni 2025.

Dia menegaskan, penulisan sejarah ini tidak spesifik membicarakan periode-periode tertentu namun membahas secara keseluruhan.

Setelah selesai ia berjanji buku 10 jilid sejarah ulang ini, Kementerian Kebudayaan akan menyelenggarakan diskusi publik.

Pernah Dikritisi
Dikutip dari berbagai sumber, memang kehati-hatian dalam penulisan sejarah kali ini, harus diingatkan, karena bukankah kita pernah melupakan memasukkan tokoh sejarah dalam sebuah penulisan?

Buku kritik tentang Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak menyoroti KH. Hasyim Asy'ari, pendiri NU, mungkin akan dianggap kurang lengkap atau bahkan tidak representatif. KH. Hasyim Asy'ari memiliki peran sentral dalam pembentukan dan perkembangan NU, sehingga kritikan terhadap NU tanpa membahas perannya akan terasa kurang mendalam.

Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan terkait kritik NU tanpa membahas KH. Hasyim Asy'ari:
Peran Sentral KH. Hasyim Asy'ari:
KH. Hasyim Asy'ari adalah tokoh sentral dalam pendirian dan pengembangan NU. Pemikirannya, peran kepemimpinannya, dan pengaruhnya terhadap ajaran-ajaran NU sangat signifikan.
 
Kritik yang Tidak Lengkap:
Kritikan terhadap NU yang tidak menyertakan KH. Hasyim Asy'ari akan terasa kurang komprehensif karena tidak membahas akar historis dan pemikiran utama yang mendasari organisasi tersebut.

Kekhawatiran Akan Hilangnya Substansi.
Jika tokoh sentral seperti KH. Hasyim Asy'ari diabaikan dalam kritik, bisa jadi substansi ajaran dan nilai-nilai NU yang ingin dipertahankan menjadi kabur atau bahkan hilang dari perhatian.

Memahami NU Secara Utuh:
Untuk memahami NU secara utuh, penting untuk melihat bagaimana KH. Hasyim Asy'ari merumuskan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi dasar NU.

Sebagai contoh, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya KH. Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang keyakinan, amalan, dan kepribadian yang menjadi pegangan warga NU. Jika kitab ini tidak dibahas dalam kritik NU, maka pemahaman tentang NU akan menjadi kurang mendalam.

Jadi, buku kritik NU yang tidak menyoroti KH. Hasyim Asy'ari akan kehilangan kesempatan untuk mengkritik NU secara lebih mendalam dan komprehensif.

Juga kritisi NU dan kritik terhadap buku sejarah,  merujuk pada analisis dan penilaian kritis yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU) terhadap penulisan sejarah, terutama yang berkaitan dengan sejarah NU itu sendiri atau sejarah yang melibatkan perspektif ke-NU-an.

Kritik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari metodologi penulisan, cakupan sejarah, hingga interpretasi fakta dan data.

Itu pula sebabnya,  PBNU memandang perlu mendiskusikan  Penulisan Sejarah Indonesia 2025, dan menyampaikan  ragam kritik dan saran dalam sebuah  diskusi bertema:  "Penulisan Sejarah Indonesia 2025" di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.

Diskusi ini dihadiri Kepala Editor Penulisan Sejarah Indonesia Prof Susantol Zuhdi dan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia sekaligus Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan Prof Agus Mulyana.

Agenda ini diikuti oleh para peminat, pengkaji, dan penulis sejarah di kalangan NU secara luring dan daring. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PBNU Ahmad Suaedy menyampaikan bahwa nasionalisme bangsa Indonesia tidaklah dibangun sejak abad 20.

 Justru, hal tersebut telah dimulai pembangunan fondasinya sejak abad 19.

Sebab, baginya nasionalisme bukan diawali dengan persatuan, melainkan dari kesadaran akan hak. Baca Juga Agus Sunyoto: Penulisan Sejarah Sarat Kepentingan Politik Pada tahun 1800-an, para kiai telah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme di berbagai daerah.

"Kiai terlibat dalam pertumbuhan nasionalisme," tegas Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta itu. Tidak hanya itu, Suaedy juga mengkritik entri pendidikan yang dimulai dari politik etis. Padahal, sejak zaman Hindu Buddha, masyarakat Nusantara sudah memiliki model pendidikannya. Bahkan pesantren juga sudah ada jauh sebelum kemunculan politik etis.

"Pesantren harus diletakkan dalam sejarah pendidikan Indonesia," ujar penulis buku Gus Dur, Islam Nusantara, dan Kewarganegaraan Bineka: Penyelesaian Konflik Aceh dan Papua 1999-2001 itu.

Siapa Fadli Zon? Ia bergelar "Datuak Bijo Dirajo Nan Kuniang." Lahir 1 Juni 1971,  adalah seorang politikus, sejarawan dan mantan aktivis Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2024 pada Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019. Bersama Prabowo Subianto, ia ikut mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Sejak 8 Oktober 2015 hingga 2019, ia juga dipercaya sebagai Presiden Organisasi Parlemen Antikorupsi Se-Dunia.

Setelah ia diangkat menjadi menteri, posisinya sebagai Anggota DPR digantikan oleh Mulyadi.
Sementara Susanto Zuhdi, seorang sejarawan senior dari Universitas Indonesia (UI), ditunjuk sebagai ketua tim pelaksana proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.

Tim ini bertugas untuk merevisi, menambah, dan meluruskan materi sejarah berdasarkan kajian akademik para ahli, dengan tujuan menyajikan perspektif Indonesia sentris. (*)