Pro Kontra Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

PENULISAN ulang sejarah Indonesia ditargetkan selesai dan diluncurkan bertepatan dengan perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 2025.

Proyek ini melibatkan 113 sejarawan dari seluruh Indonesia dan akan menghasilkan 10 jilid buku sejarah. Buku-buku ini akan menggantikan buku sejarah Indonesia sebelumnya dan diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

Tujuannya sudah tentu menulis ulang sejarah Indonesia untuk memperbarui dan melengkapi informasi, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah bangsa.

Sasaran utamanya buku-buku ini akan digunakan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam hal ini merespons kritikan terhadap penulisan ulang sejarah Indonesia dalam 10 jilid yang digarap oleh kementeriannya.

Dia mengatakan bahwa sejarah harus ditulis oleh sejarawan akademisi, tidak boleh ditulis oleh aktivis, politisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

“Jadi yang menulis sejarah ini kan sejarawan ya, sekali lagi bukan aktivis, bukan politisi, bukan LSM,” ujar Fadli Zon setelah memberikan arahan dalam acara retret gelombang kedua pejabat daerah di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Selasa, 24 Juni 2025.

Fadli Zon juga bilang, proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, akan tetapi sejarah Indonesia.

“Nah yang menulis ini adalah para sejarawan yang profesional yang memang dia belajar sejarah ada metodologi, ada historiografinya, dan bagaimana mereka menganalisis gitu kalau sejarah itu ditulis oleh aktivis, oleh politisi ya pasti sesuai dengan kepentingannya dong,” katanya.

Menurutnya penulisan ulang sejarah dibutuhkan, karena yang sudah ada, belum memuat tentang perjalanan bangsa.

Fadli menerangkan, penulisan sejarah ini mengambil bahan dari buku-buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sebelumnya. Seperti buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Sartono Kartodirjo yang mulai terbit tahun 1974 dan terakhir terbit tahun 1984.

Buku tersebut terakhir dimuktahirkan datanya hingga tahun 2008. Fadli menjelaskan, selama 26 tahun Indonesia tidak pernah menulis sejarah tentang perjalanan bangsa. Proyek penulisan sejarah 10 jilid ini dimulai dari prasejarah hingga awal pelantikan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tidak menulis sejarah dari nol. Kami melanjutkan apa yang tidak ditulis. Jadi menurut saya dengan keahlian itu sudah cukup waktu, jadi jangan alasan yang aneh-aneh,” ujar Fadli Zon.

Fadli Zon turut menjelaskan alasan pemilihan kata ‘terminologi awal mula sejarah’ untuk menggantikan kata prasejarah. Menurutnya, prasejarah dianggap sebagai terminologi lama bahwa sejarah hanya ada saat abad keempat.

“Para penulis kita (peneliti sejarah ulang) menganggap kita dari jaman 1,8 juta tahun yang lalu sudah ada sejarah,” kata dia.