Merubah Paradigma Statistik Sektoral dari Kewajiban Birokratis Menuju Kebutuhan Strategis

Pengumpulan dan diseminasi data sektoral pun bukan semata melalui publikasi Daerah Dalam Angka-nya BPS semata.

Pemerintah daerah, dikoordinir walidata harus juga memiliki sarana diseminasi statistik sektoral misalnya melalui Profil Statistik Sektoral, dimana dalam publikasi tersebut tersaji seluruh data sektoral yang dihasilkan OPD di lingkup pemerintah daerah atau minimal menyajikan data sektoral yang belum tercantum dalam format Daerah Dalam Angka-nya BPS.

Statistik Sektoral seharusnya mendapatkan perhatian lebih saat ini, selain karena memang sudah menjadi suatu kebutuhan tetapi juga karena kini telah ada penilaiannya yaitu melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), dimana dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hingga penyebarluasan datanya akan dinilai, baik proses yang dilakukan hingga dokumentasinya.

Output EPSS yang berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) juga menjadi salah satu indikator dalam Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB).

Indeks RB tak hanya menjadi nilai suatu pemerintah daerah tetapi juga berperan dalam banyak hal misalnya sebagai indikator dalam penentuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Data sektoral adalah fondasi dan Kompas Pembangunan, dimana pemerintah daerah dapat tau dimana harus berpijak dan melangkah. 

Pemerintah harus mampu membangun budaya data di kalangan ASN dan mematahkan ego sektoral yang ada.

Pemimpin daerah harus melihat data sebagai aset strategis daerah, bukan hanya tumpukan laporan yang harus disetor di waktu tertentu. Kini saatnya paradigma data sebagai kewajiban birokratis bergeser menjadi kebutuhan strategis. Salam Satu Data Indonesia.