Tata Kelola Pangan: Dari Sawah ke Meja Makan

Oleh: Dr. M.H. Thamrin
(Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya)

SRIPOKU.COM - Di pasar-pasar Palembang, harga cabai dan beras naik-turun seperti cuaca yang sulit ditebak.

Di OKU Timur, petani mengeluh harga gabah anjlok saat panen raya, sementara biaya pupuk dan transportasi terus meroket. Di sisi lain, pemerintah tengah menyalurkan bantuan pangan beras dan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Potret ini sesungguhnya memperlihatkan satu hal mendasar: urusan pangan bukan sekadar soal menanam dan memanen, tetapi soal tata kelola—bagaimana hasil dari sawah bisa sampai ke meja makan rakyat dengan adil, efisien, dan berkelanjutan.

Di sinilah kita belajar bahwa pangan bukan semata urusan ekonomi, melainkan refleksi hubungan antara negara dan warganya.

Ketika Gerakan Masih Berjiwa Program

Indonesia kerap menyebut diri “negara agraris”, namun rantai pangan kita masih penuh kebocoran. Data Badan Pangan Nasional (2024) mencatat, kehilangan hasil panen (post-harvest loss) masih mencapai 10–12 persen per tahun.

Artinya, dari setiap sepuluh karung gabah yang dipanen, satu di antaranya hilang sebelum sampai ke penggilingan. Di sisi lain, ongkos logistik dan tata niaga antarwilayah belum terkelola dengan baik.

Ketika harga gabah di desa rendah, harga beras di kota justru melonjak. Ini menunjukkan adanya policy gap—celah antara niat kebijakan dan kenyataan di lapangan. 

Persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan cermin dari struktur kebijakan yang masih vertikal dan terfragmentasi. Banyak instansi memiliki program sendiri-sendiri, tetapi jarang duduk bersama untuk memastikan integrasi antarlevel.

Pemerintah pusat sibuk menata regulasi, sementara daerah dibiarkan menjadi pelaksana administratif yang pasif. Akibatnya, policy coherence—keselarasan antara kebijakan nasional dan lokal—hampir selalu rapuh.

Sumatera Selatan mencoba bergerak ke arah yang lebih kolaboratif melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian pangan keluarga lewat pemanfaatan pekarangan rumah.

Namun, jika dicermati lebih dalam, gerakan ini masih jauh dari makna “gerakan” dalam arti partisipatif. Ia masih didominasi oleh peran pemerintah—dari desain hingga pendanaan—sementara partisipasi warga belum tumbuh secara sukarela dan organik.

Inilah wajah klasik banyak kebijakan publik kita: terlalu sering berbicara tentang partisipasi, tetapi tetap berjiwa birokrasi.

Gerakan masyarakat dibungkus dalam format program, dan inisiatif warga sering kali hanya berperan sebagai pelengkap laporan kegiatan.