Komunikasi Kebencanaan: Titik Buta Tata Kelola di Indonesia

Oleh: Dr. M.H. Thamrin
(Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya)

Ringkasan Berita:

• Komunikasi kebencanaan Indonesia adalah "titik buta". Saat bencana (98 persen hidrometeorologis) terjadi, kabar viral lebih cepat dari info resmi.
• Dibutuhkan paradigma baru: komunikasi bukan alat bantu, tapi bagian tata kelola. Informasi risiko harus jadi hak publik.
• Penting memperkuat jaringan partisipatif (misal, MPA di Karhutla) agar menjadi frontline communicators. Peran MPA harus diperluas: tak hanya memadamkan, tapi juga menyampaikan peringatan dini dan menjembatani warga.

SRIPOKU.COM - Setiap kali bencana datang, yang paling cepat menyebar bukan bantuan, melainkan kabar.

Begitu air naik di satu kabupaten, potongan video banjir segera memenuhi media sosial.

Warga saling mengirim pesan, tetapi informasi resmi baru muncul berjam-jam kemudian. Kepanikan sering lebih cepat dari koordinasi.

Fenomena ini berulang di banyak tempat—baik saat banjir di kota besar, kekeringan di pedesaan, maupun kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan yang hampir saban tahun muncul di musim kering.

Semua memperlihatkan satu hal mendasar: bahwa komunikasi kebencanaan masih menjadi titik buta dalam tata kelola bencana di Indonesia.

Indonesia dikenal memiliki sistem kelembagaan penanggulangan bencana yang paling kompleks di Asia Tenggara.

Kita memiliki BNPB di tingkat nasional, BPBD di setiap provinsi dan kabupaten, hingga berbagai dinas pendukung di sektor sosial, lingkungan, pertanian, Perkebunan, kehutanan dan lain sebagainya. Juga TNI, Polri, Perusahaan, dan Komunitas.

Namun kompleksitas itu sering justru menjadi sumber lambatnya respons. Data BNPB (2024) menunjukkan, lebih dari 98 persen bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis—banjir, kekeringan, dan karhutla.

Di tengah ancaman yang terus meningkat, jalur koordinasi masih tersendat oleh tumpang tindih kewenangan dan komunikasi vertikal yang kaku.

Sumatera Selatan menjadi contoh klasik. Setiap musim kemarau, potensi karhutla sudah dapat diprediksi melalui data hotspot dari BMKG dan KLHK.

Namun koordinasi lintas instansi sering baru menguat setelah kabut asap menebal dan publik menyorot.

Informasi ada, tetapi tidak selalu sampai kepada pihak yang seharusnya bertindak lebih dulu.

Pemerintah daerah menunggu instruksi pusat, sementara masyarakat desa kebingungan menentukan langkah pencegahan. Kita punya regulasi yang detail, tetapi kehilangan kecepatan bertindak.

Makna Komunikasi Kebencanaan