Merubah Paradigma Statistik Sektoral dari Kewajiban Birokratis Menuju Kebutuhan Strategis

Mereka menganggapnya hanya sebagai bagian dari tugas yang akan dilaporkan pada atasan. Sangat disayangkan bila misalnya data jumlah ternak dari Dinas Peternakan dan Perikanan, data harga bahan pokok dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau data jumlah tempat wisata dari Dinas Pariwisata yang telah susah payah dikumpulkan namun tidak didiseminasikan atau disebarluaskan dengan optimal, hanya sebatas laporan ke pimpinan atau kepala daerah.

Mengapa statistik sektoral menjadi kebutuhan pemerintah daerah yang tak bisa dipandang sebelah mata? Pertama, karena data yang dihasilkan statistik sektoral menjadi basis perencanaan Pembangunan dan fondasi dari setiap kebijakan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tak bisa lagi berdasarkan perkiran semata, pemerintah butuh data yang akurat untuk menentukan target suatu kebijakan, misal untuk memberikan bantuan kepada UMKM tentu diperlukan data jumlah UMKM.

Berbagai intervensi yang akan dilakukan juga butuh data, misal tentang berapa banyak jumlah penderita stunting atau dimana saja keberadaannya, maka anggaran penanggulangan stunting dapat difokuskan ke daerah yang potensi stunting, tidak dibagi rata ke seluruh kecamatan atau desa.

Kedua, dengan data maka alokasi anggaran dapat berbasis bukti. Misal ketika mengajukan anggaran revitalisasi sekolah ke DPRD, maka diperlukan data sekolah yang bangunannya sudah tidak layak atau tidak sesuai dengan kapasitas siswa.

Dengan demikian, statistik sektoral dapat menjadi justifikasi yang jelas dan akurat dari setiap rupiah yang dibelanjakan daerah.

Ketiga, statistik sektoral menjadi sarana monitoring dan evaluasi yang akuntabel. Pemimpin daerah dapat mengetahui keberhasilan program unggulannya, misal pemberian bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan untuk petani apakah tergambar dengan data produktivitas yang ada. Data seperti itu sangat dibutuhkan pemimpin daerah, karena tanpa hadirnya data, maka evaluasi hanyalah laporan normatif dengan narasi “program telah terlaksana 100 persen”.

Terakhir, data sektoral dapat mengidentifikasi potensi dan kebutuhan. Misal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, dan di saat bersamaan kita ketahui bersama bahwa masyarakat butuh sarana relaksasi di tengah hiruk pikuk kesibukan pekerjaan, tugas kuliah/sekolah dan sebagainya.

Hadirnya sebuah agrowisata atau tempat wisata berbasis pertanian mungkin bisa menjadi solusi dari kombinasi potensi besar di bidang pertanian dan kebutuhan masyarakat yang haus akan hiburan.

Di era digitalisasi sekarang ini, dimana semua serba cepat namun tetap menuntut ketepatan, data sektoral bukan lagi sebatas pelengkap, tetapi fondasi utama pembangunan.

Merubah paradigma dari kewajiban menjadi kebutuhan terkait data sektoral menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah.

Bicara statistik sektoral, tantangan utamanya tentu ego sektoral itu sendiri. Misal data tertentu yang dianggap milik  OPD tertentu saja, sehingga OPD lain sulit mengakses datanya.

Selain itu, masih banyak SDM yang dimiliki pemerintah daerah belum melek data. Formasi ASN fungsional statistisi maupun pranata komputer juga masih sangat terbatas.

Standar data pun belum diterapkan, masih mengacu pada masing-masing OPD, sehingga sulit untuk dibagipakaikan. Metadata yang ada pun tidak jelas dan juga diseminasi data yang masih sempit, sehingga akses data sangat terbatas.

Kehadiran walidata sangat penting dalam pengelolaan data sektoral di daerah. Setiap penyelenggaraan statistik sektoral harus dilaporkan ke walidata dan diverifikasi. Pengajuan rekomendasi statistik dan pengumpulan metadata tak hanya sebatas yang diminta BPS semata.