Saatnya Mengembalikan Kepercayaan Publik

Namun, yang paling dibutuhkan rakyat adalah pengakuan bahwa penderitaan mereka nyata, bahwa jeritan mereka didengar, dan bahwa para wakil rakyat benar-benar peduli.

Sayangnya, apa yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa pernyataan dan sikap pejabat seolah memperlihatkan jarak yang semakin lebar.

Rakyat merasa bukan sedang berbicara dengan wakilnya, tetapi dengan elite yang hidup di “dunia lain”.

Karena itu, DPR harus belajar satu hal mendasar: empati dalam komunikasi. Empati bukan berarti setuju dengan semua tuntutan. Tetapi empati berarti mengakui perasaan lawan bicara, menunjukkan kepedulian, dan menjaga martabat.

Dalam teori psikologi komunikasi, komunikasi empatik terbukti efektif dalam meredakan ketegangan sosial.

Sebab, ketika orang merasa didengar, rasa marahnya perlahan surut. Namun ketika perasaan itu diabaikan atau bahkan ditertawakan, maka yang muncul adalah letupan kemarahan yang jauh lebih besar.

Gelombang unjuk rasa belakangan ini adalah cermin dari hubungan yang retak antara rakyat dan wakilnya. Kebijakan yang dianggap tidak adil hanyalah pemicu, tetapi retorika yang arogan adalah bahan bakar yang menyulut ledakan.

Jika DPR ingin mengembalikan kepercayaan rakyat, langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah merapikan angka-angka tunjangan. Bukan pula menonaktifkan anggota-anggota yang dipandang membuat kisruh.

Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana DPR, dan para pejabat publik lainnya, merapikan cara berkomunikasi. 

Etika komunikasi dan psikologi sosial mengajarkan bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa menjadi jurang.

Dan bila komunikasi runtuh, politik akan kehilangan legitimasi moralnya. Saat itulah, demokrasi benar-benar berada dalam bahaya. (*)