Saatnya Mengembalikan Kepercayaan Publik

Ada yang hilang dan terabaikan. Cara berkomunikasi yang etis dan elegan tidak hadir dalam menanggapi aspirasi publik.

Terjadi kegagalan dalam menjalankan etika komunikasi pejabat publik, yang sebenarnya merupakan fondasi yang tak bisa ditawar. 

Etika komunikasi menuntut adanya kejujuran, kepatutan, dan empati dalam setiap pesan yang disampaikan, terutama oleh pejabat publik. Komunikasi pejabat bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah simbol: ia mencerminkan sikap negara terhadap rakyatnya.

Seorang psikolog komunikasi, Albert Mehrabian (1971), pernah menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi bagaimana itu dikatakan.

Kalimat yang diucapkan dengan nada sinis bisa jauh lebih menyakitkan daripada sekadar keputusan kebijakan yang tidak populer.

Artinya, apabila ada seorang anggota DPR yang berbicara tanpa etika komunikasi sama saja dengan menyalakan api di ruangan penuh bensin.

Dalam situasi krisis, satu kata bisa meredakan, tapi satu kata pula bisa meledakkan.

Luapan emosi kolektif

Reaksi keras publik atas pernyataan tidak etis dari sejumlah elit dapat dipahami dalam perspektif psikologi sosial.

Masyarakat yang merasa kecewa atau frustrasi biasanya masih bisa mengendalikannya dalam level individu.

Tetapi ketika rasa kecewa itu dibawa ke jalan, bertemu dengan ribuan orang lain yang punya perasaan yang sama, maka terbentuklah apa yang disebut emosi kolektif.

Gustave Le Bon, dalam karya klasiknya The Crowd (1895) menggambarkan bahwa ketika sejumlah individu berkumpul menjadi kerumunan (crowd), akan muncul karakteristik psikologis baru yang sangat berbeda dari karakter individu penyusunnya. 

Individu dalam massa cenderung akan mudah kehilangan kendali pribadi.

Ia akan terhanyut dalam emosi bersama. Dengan kata lain, amarah yang tadinya masih bisa dikendalikan dalam ruang pribadi, akan menjadi berlipat ganda ketika ia bergema di tengah kerumunan.

Inilah yang kita saksikan dalam gelombang unjuk rasa beberapa hari ini.