Opini

Saatnya Mengembalikan Kepercayaan Publik

Etika komunikasi menuntut adanya kejujuran, kepatutan, dan empati dalam setiap pesan yang disampaikan, terutama oleh pejabat publik.

Istimewa
Dr. Stepanus Sigit Pranoto, SCJ 

Pernyataan pejabat publik yang tidak etis menjadi pemantik. Rakyat yang sudah frustrasi merasa martabatnya direndahkan. Hasilnya, kemarahan kolektif pun meledak.

Perlunya ruang publik yang sehat

Dalam konteks komunikasi politik, respons pejabat publik terhadap kritik dan protes sebenarnya jauh lebih penting dibanding kebijakan itu sendiri.

Artinya, masyarakat sebenarnya sedang membutuhkan penjelasan atas kebijakan yang sedang mereka kritik. 

Yang dibutuhkan bukanlah sebuah perubahan tiba-tiba atas suatu kebijakan. Masyarakat hanya ingin dijumpai dan didengarkan. Syukur-syukur aspirasi mereka ditanggapi dengan sikap legawa. 

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanggapan dengan bahasa yang kasar dan arogan. Ini justru semakin memperlebar jurang antara rakyat dan wakilnya. 

Apa yang kita lihat dari cara berkomunikasi para pejabat publik belakangan ini menunjukkan absennya ruang publik yang sehat. Padahal dalam kultur demokrasi seperti di Indonesia, ruang itu sangat dibutuhkan. 

Menurut Jürgen Habermas dalam Political Communication in Media Society (2006), ruang publik yang sehat menjadi sistem perantara (intermediary system) antara negara dan masyarakat.

Ruang publik ini mempunyai dimensi epistemik, yang mampu menghasilkan opini publik yang dipertimbangkan secara rasional, dan secara sah dapat mempengaruhi proses legitimasi demokratis.

Ruang publik menjadi tempat di mana warga negara berpartisipasi dalam wacana kritis-rasional untuk mencari solusi atas masalah politik.

Dengan kata lain, ruang publik yang sehat membutuhkan rasionalitas, keterbukaan, dan penghormatan pada lawan bicara. 

Inilah yang gagal dihadirkan di tengah gelombang unjuk rasa masyarakat beberapa hari terakhir.

Jika DPR gagal menghadirkan ruang publik yang sehat, maka yang hilang bukan hanya citra individu anggota, tetapi juga legitimasi lembaga politik secara keseluruhan.

Hal ini sangat berbahaya. Karena dalam demokrasi, legitimasi politik dibangun bukan semata-mata dari kursi kekuasaan, tetapi dari kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik itu lahir dari komunikasi yang etis.

Mengembalikan kepercayaan
Perlu diingat bahwa masyarakat tidak selalu menuntut jawaban instan. Masyarakat sangat paham bahwa situasi ekonomi dan politik global sedang tidak mudah.

Sumber: Sriwijaya Post
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved