Saatnya Mengembalikan Kepercayaan Publik

Oleh: Dr. Stepanus Sigit Pranoto, SCJ
(Dosen Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan Unika Musi Charitas Palembang)

SRIPOKU.COM - Kita, bangsa Indonesia, masih sedang dalam kondisi yang belum baik-baik saja. Rasa was-was dan kekhawatiran masih melanda.

Takut kalau-kalau terjadi demonstrasi yang disusupi oleh oknum-oknum yang memicu pada tindakan anarkis.

Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan. Beberapa hari terakhir publik Indonesia disuguhi gelombang unjuk rasa yang berujung pada sejumlah tindakan anarkis.

Pembakaran fasilitas publik, penjarahan barang pribadi, bahkan jatuhnya korban-korban jiwa yang tak tahu apa-apa.

Unjuk rasa yang terjadi sebenarnya dilandasi motivasi awal yang mulia. Yaitu kritik atas kebijakan pemberian gaji dan tunjangan yang dinilai terlalu fantastis bagi anggota DPR di tengah kinerja tak memuaskan. Namun pada akhirnya berlarut-larut menjadi kobaran amarah yang tak lagi terbendung.

Sebenarnya harapan publik sederhana saja. Diterima, dijumpai, dan bisa berkomunikasi langsung dengan para legislator.

Namun itu tidak terjadi. Justru mereka dihadapkan pada kawalan ketat aparat yang tampil dengan kedigdayaannya.

Tak hanya itu, sejumlah sikap dan pernyataan yang bermunculan dari sejumlah anggota DPR malah semakin memperkeruh suasana.

Komentar sinis, arogan, bahkan terkesan merendahkan dengan cepat menyebar. Publik pun semakin tersinggung.

Emosi publik makin tak terkendali, yang memicu munculnya gelombang unjuk rasa di berbagai penjuru bangsa ini.

Hilangnya komunikasi etis

Saya tidak sedang menyoroti apa akar masalah yang sesungguhnya atas situasi bangsa ini.

Namun saya hendak menyoroti bagaimana cara para penguasa, termasuk di dalamnya anggota legislatif, menanggapi aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Ada yang hilang dan terabaikan. Cara berkomunikasi yang etis dan elegan tidak hadir dalam menanggapi aspirasi publik.

Terjadi kegagalan dalam menjalankan etika komunikasi pejabat publik, yang sebenarnya merupakan fondasi yang tak bisa ditawar. 

Etika komunikasi menuntut adanya kejujuran, kepatutan, dan empati dalam setiap pesan yang disampaikan, terutama oleh pejabat publik. Komunikasi pejabat bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah simbol: ia mencerminkan sikap negara terhadap rakyatnya.

Seorang psikolog komunikasi, Albert Mehrabian (1971), pernah menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi bagaimana itu dikatakan.

Kalimat yang diucapkan dengan nada sinis bisa jauh lebih menyakitkan daripada sekadar keputusan kebijakan yang tidak populer.

Artinya, apabila ada seorang anggota DPR yang berbicara tanpa etika komunikasi sama saja dengan menyalakan api di ruangan penuh bensin.

Dalam situasi krisis, satu kata bisa meredakan, tapi satu kata pula bisa meledakkan.

Luapan emosi kolektif

Reaksi keras publik atas pernyataan tidak etis dari sejumlah elit dapat dipahami dalam perspektif psikologi sosial.

Masyarakat yang merasa kecewa atau frustrasi biasanya masih bisa mengendalikannya dalam level individu.

Tetapi ketika rasa kecewa itu dibawa ke jalan, bertemu dengan ribuan orang lain yang punya perasaan yang sama, maka terbentuklah apa yang disebut emosi kolektif.

Gustave Le Bon, dalam karya klasiknya The Crowd (1895) menggambarkan bahwa ketika sejumlah individu berkumpul menjadi kerumunan (crowd), akan muncul karakteristik psikologis baru yang sangat berbeda dari karakter individu penyusunnya. 

Individu dalam massa cenderung akan mudah kehilangan kendali pribadi.

Ia akan terhanyut dalam emosi bersama. Dengan kata lain, amarah yang tadinya masih bisa dikendalikan dalam ruang pribadi, akan menjadi berlipat ganda ketika ia bergema di tengah kerumunan.

Inilah yang kita saksikan dalam gelombang unjuk rasa beberapa hari ini.

Pernyataan pejabat publik yang tidak etis menjadi pemantik. Rakyat yang sudah frustrasi merasa martabatnya direndahkan. Hasilnya, kemarahan kolektif pun meledak.

Perlunya ruang publik yang sehat

Dalam konteks komunikasi politik, respons pejabat publik terhadap kritik dan protes sebenarnya jauh lebih penting dibanding kebijakan itu sendiri.

Artinya, masyarakat sebenarnya sedang membutuhkan penjelasan atas kebijakan yang sedang mereka kritik. 

Yang dibutuhkan bukanlah sebuah perubahan tiba-tiba atas suatu kebijakan. Masyarakat hanya ingin dijumpai dan didengarkan. Syukur-syukur aspirasi mereka ditanggapi dengan sikap legawa. 

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tanggapan dengan bahasa yang kasar dan arogan. Ini justru semakin memperlebar jurang antara rakyat dan wakilnya. 

Apa yang kita lihat dari cara berkomunikasi para pejabat publik belakangan ini menunjukkan absennya ruang publik yang sehat. Padahal dalam kultur demokrasi seperti di Indonesia, ruang itu sangat dibutuhkan. 

Menurut Jürgen Habermas dalam Political Communication in Media Society (2006), ruang publik yang sehat menjadi sistem perantara (intermediary system) antara negara dan masyarakat.

Ruang publik ini mempunyai dimensi epistemik, yang mampu menghasilkan opini publik yang dipertimbangkan secara rasional, dan secara sah dapat mempengaruhi proses legitimasi demokratis.

Ruang publik menjadi tempat di mana warga negara berpartisipasi dalam wacana kritis-rasional untuk mencari solusi atas masalah politik.

Dengan kata lain, ruang publik yang sehat membutuhkan rasionalitas, keterbukaan, dan penghormatan pada lawan bicara. 

Inilah yang gagal dihadirkan di tengah gelombang unjuk rasa masyarakat beberapa hari terakhir.

Jika DPR gagal menghadirkan ruang publik yang sehat, maka yang hilang bukan hanya citra individu anggota, tetapi juga legitimasi lembaga politik secara keseluruhan.

Hal ini sangat berbahaya. Karena dalam demokrasi, legitimasi politik dibangun bukan semata-mata dari kursi kekuasaan, tetapi dari kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik itu lahir dari komunikasi yang etis.

Mengembalikan kepercayaan
Perlu diingat bahwa masyarakat tidak selalu menuntut jawaban instan. Masyarakat sangat paham bahwa situasi ekonomi dan politik global sedang tidak mudah.

Namun, yang paling dibutuhkan rakyat adalah pengakuan bahwa penderitaan mereka nyata, bahwa jeritan mereka didengar, dan bahwa para wakil rakyat benar-benar peduli.

Sayangnya, apa yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa pernyataan dan sikap pejabat seolah memperlihatkan jarak yang semakin lebar.

Rakyat merasa bukan sedang berbicara dengan wakilnya, tetapi dengan elite yang hidup di “dunia lain”.

Karena itu, DPR harus belajar satu hal mendasar: empati dalam komunikasi. Empati bukan berarti setuju dengan semua tuntutan. Tetapi empati berarti mengakui perasaan lawan bicara, menunjukkan kepedulian, dan menjaga martabat.

Dalam teori psikologi komunikasi, komunikasi empatik terbukti efektif dalam meredakan ketegangan sosial.

Sebab, ketika orang merasa didengar, rasa marahnya perlahan surut. Namun ketika perasaan itu diabaikan atau bahkan ditertawakan, maka yang muncul adalah letupan kemarahan yang jauh lebih besar.

Gelombang unjuk rasa belakangan ini adalah cermin dari hubungan yang retak antara rakyat dan wakilnya. Kebijakan yang dianggap tidak adil hanyalah pemicu, tetapi retorika yang arogan adalah bahan bakar yang menyulut ledakan.

Jika DPR ingin mengembalikan kepercayaan rakyat, langkah pertama yang harus dilakukan bukanlah merapikan angka-angka tunjangan. Bukan pula menonaktifkan anggota-anggota yang dipandang membuat kisruh.

Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah bagaimana DPR, dan para pejabat publik lainnya, merapikan cara berkomunikasi. 

Etika komunikasi dan psikologi sosial mengajarkan bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa menjadi jurang.

Dan bila komunikasi runtuh, politik akan kehilangan legitimasi moralnya. Saat itulah, demokrasi benar-benar berada dalam bahaya. (*)