Opini: Kearifan Lokal dan Transformasi Masterplan Keuangan Syariah Palembang

Kearifan Lokal dan Transformasi Masterplan Keuangan Syariah Palembang
Oleh: Dr. Peny Cahaya Azwari,M.M.,M.B.A.,Ak
Akademisi, dan Peneliti Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email:penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id

SRIPOKU.COM -- Pesta demokrasi kedua di tahun 2024 tingkat Provinsi dan Kabupaten di Indonesia sebentar lagi akan digelar. Akan ada konsesi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia mulai dari Kabupaten/ Kota dan Provinsi.

Kota Palembang salah satunya, pemilihan kepala daerah Tingkat kota Palembang akan diikuti oleh 3 pasangan calon yang memaparkan beragam visi dan misi nya.

Momentum pemilihan umum ini menjadi landasan bagi para calon pasangan terpilih untuk mengharmonikan visi misi mereka selaras dengan pencanangan Indonesia Emas 2025 s.d. 2045 (20 tahun ke depan) untuk menjadi Negara Maju.

Beberapa agenda berkaitan dengan upaya pencapaian emas ini terus dilakukan. Pada 13 September 2024 telah ditetapkan Undang-Undang No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045. Transformasi menjadi negara maju harus bertumbuh rata-rata 6-7 persen per tahun.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ini, perlu sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru karena bila mengandalkan yang saat ini ada, tentu tidak cukup.

Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat dikembangkan adalah potensi ekonomi syariah. Jumlah penduduk muslim terbesar ketiga di dunia, serta prestasi Indonesia di dunia menduduki peringkat ketiga dan pertama menjadikan modal bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Sektor-sektor seperti makanan minuman halal, fashion halal, wisata halal/ religi menjadi sektor-sektor unggulan ekonomi syariah yang dapat dikembangkan. Industri halal menjadi potensi mengembangkan pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.  

Salah satu agenda yang baru dilakukan adalah pada tanggal 2 Oktober 2024 diluncurkannya Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) 2025 s.d. 2029 yang disusun oleh KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) dan Kementerian Bappenas.

MEKSI prinsipnya memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan sektor keuangan syariah dan industri halal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global.

MEKSI mencakup pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, termasuk aspek sosial dan budaya, serta integrasi dengan rencana pembangunan nasional jangka panjang dan mengusulkan langkah-langkah konkret seperti penguatan halal value chain dan digitalisasi ekonomi.

Bagi seluruh para kepala daerah mulai dari Gubernur sampai Bupati dan Walikota, harus memahami dan mampu menyelaraskan visi misi mereka sesuai dengan Indonesia Emas 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) masing-masing termasuk di kota Palembang untuk bertransformasi.

Kota Palembang memiliki beragam potensi ekonomi syariah yang dapat dikembangkan. Pertama: Kota Palembang adalah kota Perdagangan yang melibatkan banyak UMKM. Kedua, Palembang juga memiliki beragam wisata religi seperti Masjid Agung, Al qur’an Akbar.

Ketiga, Palembang memiliki jumlah mayoritas penduduk muslim yang jumlahnya cukup besar.  Saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang tahun 2023 mencapai 5.12 persen dan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan 6-7 persen per tahun untuk menjadi Negara Maju di tahun 2045.

Langkah strategis dan penting untuk dilakukan walikota terpilih dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan mengimplementasikan ekonomi dan keuangan syariah karena dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengoptimalkan potensi sektor berbasis syariah.