Jurang Kesenjangan ala Wakil Rakyat

Oleh: Putri Halimah, M. Si
(Alumni Kajian Pengembangan Perkotaan, Universitas Indonesia)

SRIPOKU.COM - Berkaitan dengan ihwal kenaikan tunjangan anggota DPR yang menyentuh angka 104 juta per bulannya membuat masyarakat geram. Pasalnya, kenaikan tunjangan tersebut diikuti dengan besarnya pajak yang harus dikeluarkan.

Masyarakat dicekik dengan berbagai bentuk pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak barang yang dikonsumsi setiap harinya, pun hari ini akan dikenakan pula pajak bagi pelaku UMKM.

Fasilitas dan tunjangan mewah yang dimiliki oleh anggota dewan  bebas dari pajak. Sedangkan rakyat harus jungkir balik membayar pajak, dan membiayai hidup para pejabat.

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir  mengatakan para wakil rakyat harus menombok uang untuk tunjangan rumah yang sebesar 50 juta rupiah per bulan. Pasalnya, biaya kost per hari di Jakarta menyentuh angka 3 juta rupiah, untuk 26 hari kerja totalnya menyentuh angka 78 juta rupiah.

Geram dengan pernyataannya, netizen ramai menyoroti koleksi jam tangan mewah Adies Kadir yang menyentuh harga 200 juta hingga 700 juta rupiah per buahnya. Rupanya, tunjangan rumah 50 juta per bulan memang tidak sebanding dengan gaya hidup kaum elit.

Adapun angka 50 juta rupiah untuk tunjangan rumah sangat tidak adil, karena di sisi lain terdapat banyak tunawisma, rakyat yang tidur di kolong jembatan,  gerobak, ataupun yang masih tinggal menumpang dengan mertua dan saudara.

Bahkan, yang sedang menghantui gen milenial dan gen z adalah peruntukkan rumah subsidi yang luasnya dipangkas menjadi 18m2 dinilai sangat tidak layak bagi sebuah keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Ini adalah bukti jelas kesenjangan sosial antara rakyat biasa dan wakil rakyat.

Kapitalisme Meniscayakan Kesenjangan 

Potret yang terjadi hari ini adalah keniscayaan dari diterapkannya sistem kapitalisme. Sebuah pandangan hidup yang hanya berorientasi pada uang, kekayaan, manfaat pribadi.

Kapitalisme melahirkan para pejabat yang individualis, minim empati, dan sibuk memperkaya diri sendiri. Kebijakan yang mereka keluarkan sarat akan kepentingan segelintir elit, sedangkan kondisi rakyat tidak ada yang peduli.

Selain itu, sistem ini mengaminkan gaya hidup hedonistik dan konsumtif. Meski diberi gaji dan fasilitas mewah, hal demikian tidak mencegah mereka berlaku khianat pada rakyat. Korupsi semakin masif.

KPK mencatat ada 385 anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2004 hingga 2024. Data yang tidak terungkap dan pejabat yang tidak tertangkap, bisa jadi lebih dari itu jumlahnya.

Di sisi lain, rakyat yang menopang semua biaya negara dan biaya hidup pejabatnya melalui pajak yang terus menerus dikejar.

Tidak ada fasilitas mewah yang didapatkan rakyat. Justru semakin hari rakyat dipukul dengan kenaikan bahan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, sulitnya akses ke lapangan pekerjaan, dan masalah lainnya yang tak pernah habis.