Opini

Pengangguran Terdidik di Sumsel: Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan Sektor Ekonomi

Pengangguran terdidik bukan sekadar masalah individu yang kehilangan penghasilan, tetapi juga persoalan makroekonomi.

Tayang:
Istimewa
Cahya Astadan Saqti 

Oleh: Cahya Astadan Saqti
(Statistisi Terampil BPS Kabupaten Muara Enim)

SRIPOKU.COM - Pengangguran. Kata yang sederhana, namun dampaknya mampu mengguncang kehidupan banyak orang.

Dalam perspektif ekonomi makro, pengangguran adalah indikator bahwa roda perekonomian belum berputar dengan sempurna dan sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks ini, pergerakan angka pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga oleh dinamika pasar tenaga kerja seperti perekrutan, kontrak kerja, dan pemutusan hubungan kerja.

Perubahan di sektor-sektor tertentu dapat berdampak langsung pada jumlah penduduk yang bekerja maupun menganggur.

Sejak 2024, isu PHK turut menjadi isu hangat yang mengguncang perekonomian. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker RI), terdapat peningkatan pekerja yang mengalami PHK yang mencapai 557 orang pada 2024.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Eki Zakiyah, mengonfirmasi data tersebut dan menjelaskan bahwa mayoritas PHK disebabkan oleh berakhirnya kontrak kerja. 

Meskipun gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat, tingkat pengangguran di Sumatera Selatan pada 2024 justru menunjukkan tren positif.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 tercatat sebesar 3,86 persen, turun 0,25 persen atau setara 8.802 jiwa dibandingkan tahun 2023. 

Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang tergolong angkatan kerja berhasil terserap ke lapangan pekerjaan. 

Sumber BPS
Sumber BPS (Istimewa)

Secara agregat TPT menunjukkan penurunan. Namun jika dilihat lebih rinci berdasarkan tingkat pendidikan terdapat variasi yang menarik.

Pada 2024, TPT lulusan pendidikan tinggi tercatat sebesar 6,49 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan lulusan pendidikan menengah yang berada di angka 5,25 persen, sementara pendidikan dasar hanya 1,17 persen.

Terlihat jelas bahwa kelompok yang mestinya aman justru ikut terseret arus, yaitu para lulusan berpendidikan tinggi. 

Mereka telah menempuh pendidikan panjang, menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya, namun pada akhirnya banyak yang justru masuk ke barisan pencari kerja.

Sumber: Sriwijaya Post
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved