TAG
Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah aturan soal mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Pilkada
3 hari lalu
-
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait putusan MK bahwa wakil menteri tidak diperbolehkan merangkap jabatan komisaris BUMN
3 hari lalu
-
Berikut ini alasan tidak memperbolehkan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN, berikut daftar nama 30 Wamen yang rangkap jabatan
3 hari lalu
-
MK memutuskan bahwa wakil menteri (wamen) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3 hari lalu
-
Sambil menahan tangis, Lesti Kejora meminta kepada MK untuk membantunya mendapatkan kejelasan hukum
Selasa, 22 Juli 2025
-
Pernyataan tersebut disampaikan Hetifah menyusul dikabulkannya sebagian uji materi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.
Sabtu, 31 Mei 2025
-
Menurut Lury, adanya putusan MK itu sejalan dengan amanat undang-undang Dasar 1945.
Kamis, 29 Mei 2025
-
Berikut tanggapan Pengamat Pendidikan Sumsel, Prof Abdullah Idi terkait sekolah SD-SMP negeri dan swasta bakal gratis.
Rabu, 28 Mei 2025
-
Namun demikian, putusan MK ini mengundang tanda tanya apakah pendidikan di sekolah dasar benar-benar gratis?
Rabu, 28 Mei 2025
-
Penyebab MK putuskan pendidikan SD dan SMP gratis diungkap, Hakim MK Enny Nurbaningsih buka suara.
Selasa, 27 Mei 2025
-
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan ihwal negara memiliki kewajiban konstitusional membiayai pendidikan dasar.
Selasa, 27 Mei 2025
-
Agenda ini diumumkan langsung oleh Hakim MK Suhartoyo dalam sidang kedua yang digelar di Gedung MKRI, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Selasa, 20 Mei 2025
-
Ratu Dewa menyampaikan bahwa pihaknya menghargai seluruh proses hukum yang telah berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Rabu, 5 Februari 2025
-
Dengan keputusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Rabu, 5 Februari 2025
-
Pemohon menyatakan bahwa mutasi dan promosi yang terjadi pada Januari hingga Mei 2024 diduga memengaruhi jalannya pemilihan.
Rabu, 5 Februari 2025
-
Direncanakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih tersebut akan digelar secepatnya paling lambat tiga hari setelah keputusan MK.
Selasa, 4 Februari 2025
-
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perkara PHPU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pagar Alam.
Selasa, 4 Februari 2025
-
Pengucapan putusan tersebut, termasuk 9 daerah tingkat Kabupaten/ kota di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang bersengketa di MK.
Minggu, 2 Februari 2025
-
Menurut Sarkani, sidang di MK pada 21 Januari lalu, adalah sidang terakhir dengan agenda tanggapan KPU, Bawaslu dan pihak terkait yang ada serta.
Kamis, 23 Januari 2025
-
Kurniawan memberikan klarifikasi terkait isu yang ramai di media sosial yang menyebutkan bahwa sudah ada putusan dari MK untuk melaksanakan PSU
Selasa, 21 Januari 2025
