Bawang Merah dan Bawang Putih: Koperasi Merah Putih

Banyak “penjaga pembangunan” di lapangan lebih sibuk mengatur jalannya program ketimbang memastikan rakyat paham esensinya.

Mereka menilai keberhasilan bukan dari manfaatnya bagi masyarakat, melainkan dari seberapa besar posisi mereka terangkat. Dalam logika semacam ini, pemberdayaan berubah menjadi penguasaan.

Pendampingan menjadi pengendalian. Pembangunan bukan lagi proses belajar bersama, melainkan arena mempertahankan hierarki.

Fenomena ini melahirkan wajah baru feodalisme administrative, yaitu birokrasi yang tampak rapi di atas kertas tetapi pincang di lapangan.

Setiap kegiatan harus memiliki tanda tangan, setiap ide harus menunggu surat rekomendasi, dan setiap langkah harus disesuaikan dengan siapa yang sedang berkuasa. Program sebesar Koperasi Merah Putih pun akhirnya berjalan lambat.

Bukan karena kekurangan dana, tetapi karena kelebihan orang yang ingin menentukan arah. Desa yang seharusnya menjadi ruang inovasi berubah menjadi ruang tunggu. Mereka yang berani berpikir berbeda dianggap pembangkang, sementara yang pandai menyanjung justru naik pangkat sosial.

Jika pola ini terus dibiarkan, Koperasi Merah Putih berisiko kehilangan legitimasi moral sebelum sempat berdiri tegak.

Ia akan menjadi sekadar simbol baru dari proyek lama: memindahkan kuasa ekonomi dari tangan masyarakat ke tangan raja kecil di tingkat lokal. Dan ketika publik melihat bahwa hasilnya sama saja, maka yang diuntungkan tetap orang itu-itu juga dan kepercayaan terhadap gagasan koperasi akan kembali runtuh.

Rakyat akan menilai semua program dengan sinisme: “pada akhirnya, mereka untuk mereka, bukan untuk kita.” Padahal, di atas kertas, koperasi ini berpotensi menjadi instrumen besar untuk pemerataan ekonomi rakyat.

Tetapi potensi tak akan berubah menjadi kenyataan jika tak ada keberanian moral untuk membersihkan akar masalah di tingkat pelaksana.

Pemberdayaan sejati menuntut perubahan paradigma: dari penguasaan menjadi pelayanan, dari hierarki menjadi kolaborasi. Mereka yang bekerja di lapangan, apa pun jabatannya harus kembali menyadari bahwa mandat bukanlah mahkota.

Tugas mereka adalah menjadi jembatan, bukan tembok. Fasilitator, bukan penguasa. Menguatkan, bukan menundukkan. Kita sering lupa bahwa pembangunan yang berhasil tidak lahir dari banyaknya program, tetapi dari tulusnya pelaksana.

Selama ego pribadi masih menjadi fondasi hubungan kerja di desa, maka setiap program, betapa pun besar anggarannya, hanya akan berakhir sebagai ritual administratif tanpa jiwa.

Dalam bayangan Bawang Merah dan Bawang Putih, para pengatur yang terjebak dalam perilaku moral hazard adalah perwujudan Bawang Merah: penuh kepura-puraan, haus pujian, dan takut kehilangan kendali.

Sementara di sisi lain, para penggerak kecil di desa, pengelola program yang lebih dulu berjuang, dan masyarakat yang bekerja tanpa pamrih, adalah sosok Bawang Putih yang terus melangkah dalam kesunyian.