KPK Beri Kode Ada Dugaan Mark-up Harga Dalam Proyek Whoosh, Dia Oknum Ingin Cari Untung

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (6/11/2025) menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan dan menepis anggapan adanya intervensi.

"KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya, kita fokusnya di situ," kata Budi.

Baca juga: KPK tak Takut, Diam-diam Lakukan Penyelidikan Dugaan Korupsi Mega Proyek Kereta Cepat Whoosh

Awal Mula Diselidiki KPK

Proyek kereta cepat bernama Whoosh diam-diam ternyata sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah KPK memulai penyelidikan ini merupakan babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik publik mengenai dugaan mark up proyek tersebut.

Status penanganan perkara ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep Guntur dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin (20/10/2025) dan Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Sabtu (18/10/2025) sempat menanggapi pernyataan Mahfud. 

KPK pada intinya menyatakan tidak selalu bergantung pada laporan aduan masyarakat dan dapat proaktif melakukan case building (pengembangan kasus) berdasarkan temuan awal.

Baca juga: KPK Diam-diam Sudah Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, Mahfud Siap Dipanggil Meski Tak Jadi Lapor

Dibangun di Era Jokowi, Habiskan Rp 118 Triliun

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mega proek ini mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Operasional berbayar dimulai pada 17 Oktober 2023, dan masyarakat sudah bisa memesan tiket melalui berbagai kanal.

Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan China, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com