KPK Beri Kode Ada Dugaan Mark-up Harga Dalam Proyek Whoosh, Dia Oknum Ingin Cari Untung

Ringkasan Berita:

• Perkembangan penyelidikan KPK soal proyek kereta cepat Whoosh.
• Ada dugaan mark-up harga saat pembebasan lahan.
• Alasan KPK belum umumkan oknum yang ingin cari untung dalam proyek ini.

SRIPOKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi ada oknum yang ingin mencari keuntungan di balik mega proyek kereta cepat Whoosh.

Namun, lembaga anti rasuah itu masih belum mengumumkan siapa oknum yang dimaksud.

Sebab, KPK masih terus mendalami untuk mencari bukti pasti terkait dugaan penyelewengan dana tersebut.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, pada Senin (10/11/2025) menegaskan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya.

Asep menegaskan bahwa operasional kereta cepat dapat terus berjalan. 

Namun, KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara.

Modus korupsi yang didalami, jelas Asep adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar.

"Misalkan, pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi," jelasnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," tegas Asep.

"Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah proyek negara ya harusnya tidak bayar," tambahnya.

KPK saat ini masih mendalami lokasi spesifik dari dugaan praktik korupsi lahan ini, apakah di kawasan Halim, Tegal Luar Bandung, atau di sepanjang rute. 

Penjelasan ini mengemuka di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas proyek Whoosh, termasuk utangnya dan meminta publik tidak meributkan soal untung-rugi.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan KPK memastikan proses hukum akan berjalan secara independen. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (6/11/2025) menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan dan menepis anggapan adanya intervensi.

"KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya, kita fokusnya di situ," kata Budi.

Baca juga: KPK tak Takut, Diam-diam Lakukan Penyelidikan Dugaan Korupsi Mega Proyek Kereta Cepat Whoosh

Awal Mula Diselidiki KPK

Proyek kereta cepat bernama Whoosh diam-diam ternyata sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah KPK memulai penyelidikan ini merupakan babak baru setelah sebelumnya terjadi polemik publik mengenai dugaan mark up proyek tersebut.

Status penanganan perkara ini dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep Guntur dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin (20/10/2025) dan Ketua KPK Setyo Budiyanto pada Sabtu (18/10/2025) sempat menanggapi pernyataan Mahfud. 

KPK pada intinya menyatakan tidak selalu bergantung pada laporan aduan masyarakat dan dapat proaktif melakukan case building (pengembangan kasus) berdasarkan temuan awal.

Baca juga: KPK Diam-diam Sudah Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh, Mahfud Siap Dipanggil Meski Tak Jadi Lapor

Dibangun di Era Jokowi, Habiskan Rp 118 Triliun

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mega proek ini mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023.

Operasional berbayar dimulai pada 17 Oktober 2023, dan masyarakat sudah bisa memesan tiket melalui berbagai kanal.

Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan China, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com