Menuju Kota Layak Huni, Berikut Masukan Para Ahli untuk Kota Palembang

Seperti diberitakan BPMSS ini merupakan organisasi dari berbagai lapisan masyarakat. Ada mantan pejabat, pejabat aktif, pegawai negeri, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, alim ulama dan mahasiswa, dengan ketua Dewan Pengawas H Solihin Daud yang mantan Bupati Lahat serta Ketua Dewan Penasihat Komjen (Pol) Susno Duaji, mantan Kabareskrim.

 “Kami juga memiliki sekitar 40 orang Dewan pakar yang terdiri dari 6 profesor, 12 doktor, belasan magister dari berbagai disiplin ilmu. BPMSS berupaya menjadi lembaga pemikir atau thinktank baik bagi pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten,” kata Hadi Prayogo yang sehari-hari anggota Komisi Informasi Sumsel ini.

Anggota Dewan Pakar yang tergabung dalam BPMSS antara lain Prof Dr Achmad Muslim, Prof Dr Isnawijayani, Prof Dr Achmad Syarifuddin, Prof Dr Abdullah Idi, Prof Dr Momon Sodik Imanudin, Prof Dr Yohandri Bow, belasan doktor dan lainnya magister dari berbagai disiplin ilmu.

 “Ya saya siap untuk membantu BPMSS menganalisa dan mencari solusi permasalahan baik provinsi, kota maupun kabupaten, mudah-mudahan bisa bermanfaat,” kata Prof Isna yang sehari-hari dosen perguruan tinggi swasta dan pengamat komunikasi ketika ditanya suatu ketika.

Sedangkan Toni Panggarbesi yang mantan staf khusus Gubernur Sumsel dan Kepala Dinas Pariwisata ini, dalam audensi tersebut menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bappeda Sumsel sebelum pelaksanaan FGD atau seminar.

 “Beberapa dewan pakar kami ada yang berdomisili di Jakarta, sehingga akses dengan ibukota juga bagus. Mudah-mudahan solusi yang dihasilkan dari FGD ini bisa membantu mengatasi permasaklahan kota Palembang,” katanya. 

Pihaknya akan mengkaji lebih efektif mana FGD atau seminar nantinya.

Sementara itu Hadenli Ugihan yang saat ini menjadi salah satu Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel mengungkapkan masalah lingkungan merupakan masalah yang aktual untuk dibahas di Palembang.

 “Kebersihan di pelosok kota yang juga menjadi konsentrasi Pak Wali harusnya memiliki mekanisme yang efektif, bahkan sampat kepada Ketua RT. Karena Ketua RT saat ini kan mendapat honor dari Pemkot. Nah bagaimana menggerakkan ini memang butuh kajian mendalam,” kata pengamat lingkungan ini.

Seperti diberitakan BPMSS yang sudah berdiri satu tahun ini sudah pernah menyelenggarakan diskusi tentang perencanaan pembangunan dengan Bappeda Sumsel serta diskusi untuk membahas Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pembicara dan narsum Komjen (Pol) Susno Duadji yang berbicara dari sisi pengusaha hasil bumi dan hutan serta Tobari, salah satu anggota Dewan Pakar BPMSS.