Menuju Kota Layak Huni, Berikut Masukan Para Ahli untuk Kota Palembang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Pemerintah kota (Pemkot) melalui Bappeda Litbang Palembang, bersama organisasi Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan (BPMSS) menggelar diskusi panel antar pemangku kepentingan yang ada.

Kegiatan ini digelar dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan dan pengembangan kota Palembang, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan lingkungan,pp

Diskusi panel atau fokus grup Discusion (FGD) Palembang Kota Layak Huni  'Tantangan dan Peluang' dilaksanakan di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Selasa (28/10/2025) dengan menghadirkan panelis seperti Ahli lingkungan hidup Prof Dr Tan Malaka,  Prof Dr Ir Achmad Syarifudin, Prof Dr Abdullah Idi.

Menurut Prof Dr Tan Malaka, ibukota provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kota Palembang harus banyak melakukan upaya-upaya pembenahan untuk menjadi kota layak huni. Dimana partisipasi publik yang luar biasa bisa menjadi masukan bagi pemerintah Palembang.

"Kita semua bisa lihat, cara buang sampah masih seperti itulah (sembarangan), masih banyak masyarakat yang tidak punya saluran air, lingkungan tidak layak, gawe tidak ada (pengangguran,l) walaupun Palembang katanya Ado gawe. Itulah kalau mau lihat, kota kita sudah bagus atau tidak, estetik atau tidak," katanya.

Diterangkannya, masalah keamanan salah satu yang menjadi perhatian dan harus bisa memberikan rasa aman bagi warga.

 "Ini nyata - nyata, kita yang warga Palembang saja tidak berani keluar subuh - subuh di daerah Plaju misalnya nenteng laptop, atau tenteng - tenteng handphone jalan di jembatan Ampera. Ini harus jadi perhatian Pemkot Palembang khususnya walikota/wakil walikota Palembang terutama soal security, lingkungan, kebersihan, dan tranportasi yang layak bagi lansia, anak. Karena kota ini tidak ramah anak, tidak ramah orang tua," capnya.

Sebagai senior citizen dirinya tidak ada masalah dalam mengungkapkan semua fakta ini, sebab yang ia sampaikan bisa untuk dilakukan perbaikan dikemudian hari. 

"Saya kemukakan bahwa malu mengatakan Palembang kota internasional, karena kita belum memenuhi indikator - indikator kesana," paparnya. 

Terkait dengan materi diskusi  kota layak huni, untuk diketahui bahwa layak huni itu saniter, aman, dan layak hingga keterikatan dengan masa lampau. 

"Untuk mewujudkan Palembang kota layak huni ini intinya komitmen. Contoh saja soal ruang terbuka hijau saya sudah sampaikan ke walikota terdahulu pada 35 tahun lalu, tapi sampai sekarang apa yang dilakukan. Kalau mau tiap kali Pilkada janjinya pembangunan untuk rakyat kecil tapi kenyataannya rakyat kecil terhimpit terus. Masuk RS 3 hari diusir, walaupun tadi dikatakan dari Dinkes kota Palembang bahwa akses kesehatan semua sudah terjamin," bebernya. 

Hal senada diungkapkan Prof Dr Ir Achmad Syarifudin, jika sistem infastruktur, penataan kawasan tepian sungai Musi dan anak sungai dalam kota Palembang harus diubah, mengingat selama ini kondisinya membuat Palembang jadi kumuh.

"Jadi pengelolaannya harus dirubah, kasihan dak sehat ini dan sampah banyak. Jadi harus sepakat aturan free dan bebas yang melanggar untuk dibongkar khususnya bangunan yang ditepian DAS, karena  bukan lagi pinggir tapi ada yang sudah di tengah," capnya.

Sementara Prof Dr Abdullah Idi mengungkapkan, jika menginginkan Palembang menjadi Kota Layak Huni, harus ada partisipasi semua pihak dalam pembangunan, agar pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama tercapai.

Partisipasi itu dikatakannya ada 3 tradisi partisipasi masyarakat secara demokratis, mulai dari partisipasi Politicak Participation, Sosial Participation dan Citizen Participation.

Menurutnya, kota berfungsi sebagai pelayan dan fasilitator bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa perkotaan. Baik sebagai pusat produksi atau pemasok barang mentah, setengah jadi dan barang jadi.

"Bisa juga sebagai pusat perdagangan dan niaga yang melayani daerah sekitar, pusat pemerintahan, pusat budaya, pusat pengobatan dan wisata, hingga fungsi ganda atau beragam sebagai kota pendidikan, industri, bisnis, wisata dan sebagainya," tuturnya.

Dilanjutkan Abdullah, masih banyak permasalahan yang ada di kota Palembang yang perlu diperbaiki, mulai dari transportasi, parkir dan pedagang kaki lima, gelandangan atau pengemis, pengangguran, drainase, penataan pemukiman kumuh, kriminalitas hingga kenakalan remaja, serta fasilitas publik yang masih minim.

Selain itu diperlukan good governace dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk mengubah pola pelayanan yang ramah dari pola birokrasi elitis menjadi birokrasi populis, sektor swasta maupun civil society.

"Tuntutan good governance tidak hanya ditujukan pada penyelenggara negara, tetapi juga pada masyarakat diluar struktur birokrasi pemerintahan, sehingga diperlukan kaloborasi antara pemerintahan, swasta dan civil society yang bisa berdampak positif terhadap perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan menuju pembangunan kota Palembang layak huni 2030," tandasnya.
 
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Palembang Erlin Susiani menyampaikan, sejauh ini untuk kota Palembang untuk nilai indeks kualitas lingkungan hidup masih pada posisi cukup.

"Dilihat dari 3 indikator utama, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas cukupan lahan. Dan ini yang masih rendah indeks kualitas cukupan lahan," sampainya.

Sekretaris Bappeda Litbang Kota Palembang, Faisal menyampaikan apresiasi terhadap bakti persada masyarakat Sumsel yang telah memberikan banyak masukan untuk mewujudkan Palembang kota layak huni berbasis smartcity yang telah disampaikan oleh para ahli.

"Segala masukan ini akan kita catat, dan tindak lanjuti dalam perencanaan kota Palembang berkaitan dengan kota layak huni dan berbasis smartcity," sampainya.

Dikatakannya bahwa untuk menjadikan Palembang kota layak huni berbasis smartcity ini sebenarnya sudah masuk dalam ke misi ke 5 walikota dan wakil walikota Palembang 2024-2029.

"Memang dari 6 pilar smartcity yang ada baru 2 pilar yang dijalankan, sedangkan untuk pilar seperti smart lingkungan, smart ekonomi memang belum dilakukan. Tapi melalui berbagai program sasaran dari RPJMD ke 6 pilar ini akan didorong dan di 2030 bisa terwujud Palembang kota Layak huni berbasis smartcity," jelasnya.

Dalam mewujudkan ini, lanjutnya memang tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja di satu dua organisasi perangkat Daerah (OPD), tetapi semuanya karena ini juga meliputi berbagai aspek seperti dinas perkimtan, koperasi, Kominfo, dll termasuk peran serta dari masyarakat dan semua stakeholder terkait. 

"Mewujudkan ini juga butuh waktu yang tidak instan. Tantangan mulai dari anggaran apalagi tahun depan anggaran Pemda akan dipangkas. Kemudian terkait dengan mainset, ini yang juga perlu upaya dan waktu dalam merubah mainset ini," pungkasnya. 

Sebelumnya, Walikota Palembang Ratu Dewa mengapresisasi keberadaan organisasi Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan (BPMSS). Menurut Ratu Dewa, meskipun dirinya dan jajaran sudah bekerja keras untuk mengatasi berbagai masalah Kota Palembang, namun pihaknya tetap membutuhkan masukan dari pihak lain termasuk BPMSS ini.

“Karena itu saya mendukung pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang mengidentifikasi dan mencari solusi permasalahan kota Palembang. Silakan berkoordinasi dengan Bappeda dan Kominfo Palembang untuk langkah selanjutnya,” kata Ratu yang didampingi Kepala Kominfo Adi Zahri dan Kepala Disdik Palembang Adrianus Amri serta jajaran lain saat menerima audensi pengurus BPMSS, di kantornya beberapa waktu lalu.

Ketua BPMSS Hadi Prayogo menyampaikan, penyelenggarakan FGD untuk mencari solusi terhadap permasalahan kota Palembang.

Seperti diberitakan BPMSS ini merupakan organisasi dari berbagai lapisan masyarakat. Ada mantan pejabat, pejabat aktif, pegawai negeri, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, alim ulama dan mahasiswa, dengan ketua Dewan Pengawas H Solihin Daud yang mantan Bupati Lahat serta Ketua Dewan Penasihat Komjen (Pol) Susno Duaji, mantan Kabareskrim.

 “Kami juga memiliki sekitar 40 orang Dewan pakar yang terdiri dari 6 profesor, 12 doktor, belasan magister dari berbagai disiplin ilmu. BPMSS berupaya menjadi lembaga pemikir atau thinktank baik bagi pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten,” kata Hadi Prayogo yang sehari-hari anggota Komisi Informasi Sumsel ini.

Anggota Dewan Pakar yang tergabung dalam BPMSS antara lain Prof Dr Achmad Muslim, Prof Dr Isnawijayani, Prof Dr Achmad Syarifuddin, Prof Dr Abdullah Idi, Prof Dr Momon Sodik Imanudin, Prof Dr Yohandri Bow, belasan doktor dan lainnya magister dari berbagai disiplin ilmu.

 “Ya saya siap untuk membantu BPMSS menganalisa dan mencari solusi permasalahan baik provinsi, kota maupun kabupaten, mudah-mudahan bisa bermanfaat,” kata Prof Isna yang sehari-hari dosen perguruan tinggi swasta dan pengamat komunikasi ketika ditanya suatu ketika.

Sedangkan Toni Panggarbesi yang mantan staf khusus Gubernur Sumsel dan Kepala Dinas Pariwisata ini, dalam audensi tersebut menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bappeda Sumsel sebelum pelaksanaan FGD atau seminar.

 “Beberapa dewan pakar kami ada yang berdomisili di Jakarta, sehingga akses dengan ibukota juga bagus. Mudah-mudahan solusi yang dihasilkan dari FGD ini bisa membantu mengatasi permasaklahan kota Palembang,” katanya. 

Pihaknya akan mengkaji lebih efektif mana FGD atau seminar nantinya.

Sementara itu Hadenli Ugihan yang saat ini menjadi salah satu Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumsel mengungkapkan masalah lingkungan merupakan masalah yang aktual untuk dibahas di Palembang.

 “Kebersihan di pelosok kota yang juga menjadi konsentrasi Pak Wali harusnya memiliki mekanisme yang efektif, bahkan sampat kepada Ketua RT. Karena Ketua RT saat ini kan mendapat honor dari Pemkot. Nah bagaimana menggerakkan ini memang butuh kajian mendalam,” kata pengamat lingkungan ini.

Seperti diberitakan BPMSS yang sudah berdiri satu tahun ini sudah pernah menyelenggarakan diskusi tentang perencanaan pembangunan dengan Bappeda Sumsel serta diskusi untuk membahas Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pembicara dan narsum Komjen (Pol) Susno Duadji yang berbicara dari sisi pengusaha hasil bumi dan hutan serta Tobari, salah satu anggota Dewan Pakar BPMSS.