Menuju Kota Layak Huni, Berikut Masukan Para Ahli untuk Kota Palembang

Menurutnya, kota berfungsi sebagai pelayan dan fasilitator bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa perkotaan. Baik sebagai pusat produksi atau pemasok barang mentah, setengah jadi dan barang jadi.

"Bisa juga sebagai pusat perdagangan dan niaga yang melayani daerah sekitar, pusat pemerintahan, pusat budaya, pusat pengobatan dan wisata, hingga fungsi ganda atau beragam sebagai kota pendidikan, industri, bisnis, wisata dan sebagainya," tuturnya.

Dilanjutkan Abdullah, masih banyak permasalahan yang ada di kota Palembang yang perlu diperbaiki, mulai dari transportasi, parkir dan pedagang kaki lima, gelandangan atau pengemis, pengangguran, drainase, penataan pemukiman kumuh, kriminalitas hingga kenakalan remaja, serta fasilitas publik yang masih minim.

Selain itu diperlukan good governace dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk mengubah pola pelayanan yang ramah dari pola birokrasi elitis menjadi birokrasi populis, sektor swasta maupun civil society.

"Tuntutan good governance tidak hanya ditujukan pada penyelenggara negara, tetapi juga pada masyarakat diluar struktur birokrasi pemerintahan, sehingga diperlukan kaloborasi antara pemerintahan, swasta dan civil society yang bisa berdampak positif terhadap perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan menuju pembangunan kota Palembang layak huni 2030," tandasnya.
 
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Palembang Erlin Susiani menyampaikan, sejauh ini untuk kota Palembang untuk nilai indeks kualitas lingkungan hidup masih pada posisi cukup.

"Dilihat dari 3 indikator utama, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas cukupan lahan. Dan ini yang masih rendah indeks kualitas cukupan lahan," sampainya.

Sekretaris Bappeda Litbang Kota Palembang, Faisal menyampaikan apresiasi terhadap bakti persada masyarakat Sumsel yang telah memberikan banyak masukan untuk mewujudkan Palembang kota layak huni berbasis smartcity yang telah disampaikan oleh para ahli.

"Segala masukan ini akan kita catat, dan tindak lanjuti dalam perencanaan kota Palembang berkaitan dengan kota layak huni dan berbasis smartcity," sampainya.

Dikatakannya bahwa untuk menjadikan Palembang kota layak huni berbasis smartcity ini sebenarnya sudah masuk dalam ke misi ke 5 walikota dan wakil walikota Palembang 2024-2029.

"Memang dari 6 pilar smartcity yang ada baru 2 pilar yang dijalankan, sedangkan untuk pilar seperti smart lingkungan, smart ekonomi memang belum dilakukan. Tapi melalui berbagai program sasaran dari RPJMD ke 6 pilar ini akan didorong dan di 2030 bisa terwujud Palembang kota Layak huni berbasis smartcity," jelasnya.

Dalam mewujudkan ini, lanjutnya memang tidak bisa hanya dilakukan pemerintah saja di satu dua organisasi perangkat Daerah (OPD), tetapi semuanya karena ini juga meliputi berbagai aspek seperti dinas perkimtan, koperasi, Kominfo, dll termasuk peran serta dari masyarakat dan semua stakeholder terkait. 

"Mewujudkan ini juga butuh waktu yang tidak instan. Tantangan mulai dari anggaran apalagi tahun depan anggaran Pemda akan dipangkas. Kemudian terkait dengan mainset, ini yang juga perlu upaya dan waktu dalam merubah mainset ini," pungkasnya. 

Sebelumnya, Walikota Palembang Ratu Dewa mengapresisasi keberadaan organisasi Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan (BPMSS). Menurut Ratu Dewa, meskipun dirinya dan jajaran sudah bekerja keras untuk mengatasi berbagai masalah Kota Palembang, namun pihaknya tetap membutuhkan masukan dari pihak lain termasuk BPMSS ini.

“Karena itu saya mendukung pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang mengidentifikasi dan mencari solusi permasalahan kota Palembang. Silakan berkoordinasi dengan Bappeda dan Kominfo Palembang untuk langkah selanjutnya,” kata Ratu yang didampingi Kepala Kominfo Adi Zahri dan Kepala Disdik Palembang Adrianus Amri serta jajaran lain saat menerima audensi pengurus BPMSS, di kantornya beberapa waktu lalu.

Ketua BPMSS Hadi Prayogo menyampaikan, penyelenggarakan FGD untuk mencari solusi terhadap permasalahan kota Palembang.