Menuju Kota Layak Huni, Berikut Masukan Para Ahli untuk Kota Palembang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-- Pemerintah kota (Pemkot) melalui Bappeda Litbang Palembang, bersama organisasi Bakti Persada Masyarakat Sumatera Selatan (BPMSS) menggelar diskusi panel antar pemangku kepentingan yang ada.

Kegiatan ini digelar dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan dan pengembangan kota Palembang, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta berkelanjutan lingkungan,pp

Diskusi panel atau fokus grup Discusion (FGD) Palembang Kota Layak Huni  'Tantangan dan Peluang' dilaksanakan di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Selasa (28/10/2025) dengan menghadirkan panelis seperti Ahli lingkungan hidup Prof Dr Tan Malaka,  Prof Dr Ir Achmad Syarifudin, Prof Dr Abdullah Idi.

Menurut Prof Dr Tan Malaka, ibukota provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), kota Palembang harus banyak melakukan upaya-upaya pembenahan untuk menjadi kota layak huni. Dimana partisipasi publik yang luar biasa bisa menjadi masukan bagi pemerintah Palembang.

"Kita semua bisa lihat, cara buang sampah masih seperti itulah (sembarangan), masih banyak masyarakat yang tidak punya saluran air, lingkungan tidak layak, gawe tidak ada (pengangguran,l) walaupun Palembang katanya Ado gawe. Itulah kalau mau lihat, kota kita sudah bagus atau tidak, estetik atau tidak," katanya.

Diterangkannya, masalah keamanan salah satu yang menjadi perhatian dan harus bisa memberikan rasa aman bagi warga.

 "Ini nyata - nyata, kita yang warga Palembang saja tidak berani keluar subuh - subuh di daerah Plaju misalnya nenteng laptop, atau tenteng - tenteng handphone jalan di jembatan Ampera. Ini harus jadi perhatian Pemkot Palembang khususnya walikota/wakil walikota Palembang terutama soal security, lingkungan, kebersihan, dan tranportasi yang layak bagi lansia, anak. Karena kota ini tidak ramah anak, tidak ramah orang tua," capnya.

Sebagai senior citizen dirinya tidak ada masalah dalam mengungkapkan semua fakta ini, sebab yang ia sampaikan bisa untuk dilakukan perbaikan dikemudian hari. 

"Saya kemukakan bahwa malu mengatakan Palembang kota internasional, karena kita belum memenuhi indikator - indikator kesana," paparnya. 

Terkait dengan materi diskusi  kota layak huni, untuk diketahui bahwa layak huni itu saniter, aman, dan layak hingga keterikatan dengan masa lampau. 

"Untuk mewujudkan Palembang kota layak huni ini intinya komitmen. Contoh saja soal ruang terbuka hijau saya sudah sampaikan ke walikota terdahulu pada 35 tahun lalu, tapi sampai sekarang apa yang dilakukan. Kalau mau tiap kali Pilkada janjinya pembangunan untuk rakyat kecil tapi kenyataannya rakyat kecil terhimpit terus. Masuk RS 3 hari diusir, walaupun tadi dikatakan dari Dinkes kota Palembang bahwa akses kesehatan semua sudah terjamin," bebernya. 

Hal senada diungkapkan Prof Dr Ir Achmad Syarifudin, jika sistem infastruktur, penataan kawasan tepian sungai Musi dan anak sungai dalam kota Palembang harus diubah, mengingat selama ini kondisinya membuat Palembang jadi kumuh.

"Jadi pengelolaannya harus dirubah, kasihan dak sehat ini dan sampah banyak. Jadi harus sepakat aturan free dan bebas yang melanggar untuk dibongkar khususnya bangunan yang ditepian DAS, karena  bukan lagi pinggir tapi ada yang sudah di tengah," capnya.

Sementara Prof Dr Abdullah Idi mengungkapkan, jika menginginkan Palembang menjadi Kota Layak Huni, harus ada partisipasi semua pihak dalam pembangunan, agar pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama tercapai.

Partisipasi itu dikatakannya ada 3 tradisi partisipasi masyarakat secara demokratis, mulai dari partisipasi Politicak Participation, Sosial Participation dan Citizen Participation.