Bahas Ijazah Boleh Saja, tapi yang Substantif Lebih Penting dan Mendesak

Pendidikan di Indonesia juga masih memiliki masalah ketimpangan tajam.  Data BPS tahun 2022 menujukkan bahwa masih ada 4,1 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah karena berbagai sebab, dengan penyebab utama adalah kemiskinan. 

Rasio guru-murid rata-rata di daerah perkotaan adalah 1:15, tetapi di daerah tertinggal mencapai 1:25. Di NTT hanya 12 % guru yang memenuhi standar kompetensi, sementara di Jakarta 68 % . 72 % guru Indonesia mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus, tanpa pelatihan yang memadai. 

55 % guru mengalami “burn out”, akibat beban mengajar dan administrasi. Lebih miris lagi, 40 % guru terpaksa bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

65 % pendidikan dasar di Indonesia masih mengedepankan hafalan, yang belum memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam hal: critical thninking, creativity, collaboration, dan communication. 

Dalam survei tahun 2023, bahkan lulusan sekolah kejuruan (SMK) yang memang dipersiapkan untuk langsung bekerja, hanya 28 % yang kompeten sesuai kebutuhan dunia industri.

Guru selaku tulang punggung pendidikan di Indonesia masih terus menyandang predikat “pahlawan tanpa tanda jasa”, bahkan setelah 80 tahun merdeka! 

Nasib dan penghargaan terhadap para guru masih jauh dari harapan. Bandingkan dengan Finlandia yang menghargai guru setinggi-tingginya. Guru di sana dianggap sebagai “jaring pengaman ekonomi”. 

Para guru di Finlandia memiliki pendidikan minimal master, diseleksi secara ketat dari kompetensi, karakter, dll. Hanya 10 % pelamar yang diterima. Singapura merekrut 30?ri lulusan terbaik di berbagai bidang untuk menjadi guru. 

Di Singapura, guru dihargai sebagai “arsitek masa depan”. Jerman menganggap guru setara dengan dokter dan pengacara, dari semua aspek.

Bappenas memang telah merumuskan visi jangka panjang pendidikan, bahkan sampai pada visi Indonesia 2045. “Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata”, dijadikan pilar pertama menuju Indonesia Emas 2045. Tetapi dalam praktiknya, komitmen, konsistensi, dan pengawasan kearah sana justru masih jauh dari memadai. 

Ketika menteri berganti, kurikulum ikut berganti. Era menteri Anies dengan “revolusi karakter”, beralih ke menteri Muhajir dengan “penguatan pendidikan karakter” dan melompat ke menteri Nadiem dengan “merdeka belajar”. Sementara negara-negara yang pendidikannya maju, punya visi kedepan yang tajam dan tegas. 

Mereka juga mengupayakannya dengan konsisten, berkomitmen, dan pengawasan yang ketat, lintas rezim politik. Singapore misalnya, konsisten dengan visinya “teach less learn more”. 

Estonia dengan visi digital yang jauh kedepan. Jerman dengan visi “dual education”, yang mengawinkan teori dengan praktek, dst.

Ini hanya “puncak gunung es” permasalahan pelik pendidikan di Indonesia. Padahal dunia masa ini makin jelas menunjukkan bahwa, kemajuan suatu negara sangat bergantung pada kualitas SDM (sumber daya manusia). 

Kekayaan alam tanpa didampingi SDM yang memadai di masa ini, malah bisa jadi sumber bencana. Untuk memajukan negara, mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan warga, dll, sangat bergantung pada kemajuan SDM negara itu.