Pertimbangan Teknokratik Usulan Pemekaran Daerah

Akibatnya, anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur menjadi minimalis. Ironisnya, pemekaran yang semestinya memperpendek jarak pelayanan publik justru memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya karena minimnya kapasitas birokrasi yang mumpuni.

Tak hanya itu, penambahan unit birokrasi baru tanpa sumber daya manusia yang kompeten menyebabkan kinerja pemerintahan daerah semakin lelet. Beban fiskal pusat pun ikut meningkat karena harus terus menyuntikkan dana melalui transfer umum, dana otonomi khusus, dan keistimewaan, dan dana lainnya.

Maka, jangan heran jika desentralisasi yang awalnya dimaksudkan sebagai jalan menuju keadilan dan kemandirian daerah, justru menjelma menjadi skema pembiayaan struktur birokrasi baru yang gemuk dan tidak efisien.

Sarat Politis

Tak bisa disangkal, banyak usulan pemekaran sarat akan kepentingan elitis dan politis. Kepala daerah, tokoh lokal, hingga politisi kerap menggunakan ‘isu pemekaran’ sebagai kendaraan elektoral.

Daerah Otonomi Baru menjanjikan posisi politik strategis: jabatan gubernur, bupati, DPRD, hingga dinas-dinas baru yang menyedot APBD untuk belanja rutin birokrasi, bukan untuk rakyat. 

Pemekaran wilayah juga tidak lepas dari semakin besarnya beban demokrasi elektoral. Setiap daerah baru akan membutuhkan Pilkada, Pileg, dan Pilgub di daerah-daerah baru.

Ini artinya, setiap lima tahun sekali, negara harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menyelenggarakan pemilu di daerah-daerah baru yang bebannya tidak kecil, mengingat biaya satu kali Pilkada saja bisa menelan ratusan miliar rupiah.

Lebih dari itu, pemekaran wilayah memperbanyak ‘pasar politik’, dimana rakyat hanya menjadi komoditas elektoral. Rakyat bukan lagi subjek politik, melainkan sekadar angka-angka dalam daftar pemilih yang diperebutkan elit lokal dan nasional.

Proses politik makin mahal, korupsi politik makin menggila, dan rakyat lagi-lagi hanya menjadi penonton yang membayar ongkosnya melalui pajak.

Memastikan

Maka, kita patut merenung: jika pemekaran tidak membawa layanan publik lebih dekat ke rakyat, maka untuk apa ia diadakan? Desentralisasi seharusnya membebaskan daerah dari ketergantungan pusat, bukan justru menciptakan kantong-kantong birokrasi yang ‘selalu mengharapkan’ anggaran. 

Maka, sebelum menyetujui satu pun usulan DOB baru, pemerintah pusat harus menjawab satu pertanyaan fundamental: apakah rakyat benar-benar akan lebih sejahtera karenanya, atau hanya mengeskalasi kursi-kursi kekuasaan elit lokal?

Maka, opini saya di Harian Kompas, 12 Maret 2025 patut kita reflesikan kembali, bahwa: “jika ujungnya beban anggaran birokrasi ini semakin hari semakin besar, akhirnya mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam bidang-bidang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.” 

Sekali lagi, sebagai penutup, sebelum wilayah-wilayah kita terus ‘mekar’, pastikan dulu benar-benar sudah ‘kekar’. (*)