Breaking News:

Mudik Lokal Dilarang

LARANGAN Mudik di Sumsel, 'Pemerintah Jangan Plin-plan, Dilarang Mudik Tapi Mal dan Kafe Tetap Buka'

Larangan mudik lokal tersebut menuai banyak komentar dari warga Sumsel yang sebagiannya sudah bersiap untuk mudik lebaran.

Penulis: maya citra rosa
Editor: Welly Hadinata
SRIPOKU.COM/ANTONI AGUSTINO
Ilustrasi Larangan mudik di tengah pandemik virus corona atau covid-19 

Efeknya, tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit-rumah sakit di Sumsel di angka 65 Persen. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebutkan dirinya sangat kaget ketika sebelumnya dua pekan lalu mendapati laporan tingkat BOR mencapai 59 Persen.

Kemudian, namun berubah menjadi 65 persen. Angka tersebut masuk dalam kategori rawan.

"Ini di luar perkiraan kami bahwa Sumsel tingkat BOR tertinggi di Indonesia.

Di tempat-tempat lain yang kami perkirakan seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang biasanya ramai itu tidak lebih dari 30 persen.

Memang sempat Wisma Atlet di Jakarta capai 80 persen setelah Nataru.

Artinya ini masalah serius, sudah lampu kuning, baiknya dibawah 50 persen," kata Tito, Minggu (2/5/2021) saat mengunjungi RSUD Bari Palembang. 

Pemerintah menginginkan agar semua pasien yang terpapar Covid-19 bisa diterima di rumah sakit (RS) yang ada di Sumatera Selatan.

"Pasien Covid-19 bisa dirawat tidak ngantri apalagi ditolak seperti di kasus di India," ujarnya. 

Tito mengatakan, Sumatera Selatan mendapatkan atensi presiden mengingat angka BOR Tertinggi secara nasional.

Sebagai putra daerah asli Sumsel ia berharap agar penyebaran kasus Covid-19 ini bisa dikendalikan. 

"Tren angka penyebaran di Sumsel ini cenderung meningkat, artinya kecepatan penambahan kasusnya Sumsel nomor satu, meski secara total keseluruhan kasus kita tidak seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur," ujarnya 

Ini terjadi, dikatakan Tito, karena adanya peningkatan mobilitas masyarakat menjelang lebaran.

Total Sumsel mempunyai 20 RS, namun hanya 11 RS saja yang memberikan penanganan pasien Covid-19.

"Tolong penanganan Covid-19 ini bukan seperti lari jarak pendek, kita belum tahu kapan ini bisa selesai," katanya 

Ia pun mengingatkan, agar rumah sakit nambah kapasitas untuk pasien Covid-19, seperti dari hasil pantauannya di RSUD Bari Palembang, disini hanya tersisa 50 persen, sedangkan ICU penuh.

"Kalaupun penuh untung Sumsel punya Wisma Atlet yang bisa kembali digunakan sebagai tempat perawatan pasien Covid-19 seperti sebelumnya," katanya. 

Namun, penekanan bukan kepada ketersediaan kamar isolasi, tapi bagaimana penyebaran Covid-19 ini bisa dicegah agar tidak terjadi penambahan kasus Covid-19 kembali," tutupnya.

Buka Kembali Wisma Atlet

Tren peningkatan kasus aktif Covid-19 berdampak pada Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit-rumah sakit di Sumsel yang mencapai 65 persen. 

Ini menurut Mendagri, Tito Karnavian masuk dalam kategori rawan. Bahkan, mendapatkan atensi khusus dari Presiden RI, Joko Widodo. 

Sebagai antisipasi lonjakan pasien Covid-19, Tito menyebutkan bahwa Sumsel bisa kembali menggunakan Wisma Atlet Jakabaring sebagai tempat perawatan pasien Covid-19. 

"Wisma atlet bisa disulap lagi sebagai tempat isolasi Covid-19 di Sumsel dan tempat perawatan pasien Covid-19 di Sumsel. Tinggal perlu melengkapi dengan alat-alat kesehatan," ujarnya, Minggu (2/5/2021)

Sumatera Selatan, menurut Tito, beruntung memiliki Wisma Atlit yang siap pakai. Ini dapat sebagai antisipasi tempat perawatan pasien Covid-19 yang saat ini nyaris penuh. 

"Selain alat kesehatan, SDM juga harus pula dipersiapkan seperti Wisma Atlit di Jakarta, diawasi oleh teman-teman TNI, Polri," ujarnya. 

Tren peningkatan kasus aktif di Sumsel meningkat drastis harus menjadi perhatian semua kepala daerah. Apalagi, ini belum mencapai puncak tingginya aktivitas masyarakat.

"Kalau terjadi ledakan kasus harus ada kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengatasinya. Jangan sampai seperti di India yang menyerah," ujarnya. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar mengatakan salah satu yang disampaikan Mendagri bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyiapkan strategi dan persiapan secara maksimal. 

"Kita dan Jakarta punya wisma atlit. Kita bahkan pernah diuji cobakan.

Sempat diistirahatkan karena ada penurunan kasus. Kedepan, kabupaten/kota juga harus menyediakan rumah isolasi untuk mengatasi lonjakan BOR," ujarnya. 

Ada 540 unit yang disiapkan dan tinggal mempersiapkan kembali sarana dan prasarana.

"Kita lihat perkembangan kasusnya, biasanya setelah lebaran ada lonjakan. Nah, akan kita lihat kalau terjadi lonjakan maka akan kita buka. Ini akan kita laporkan ke Pak Gubernur," jelasnya.

Untuk mengantisipasi agar tak terjadi lonjakan, akan terus dilakukan pendisiplinan dalam kegiatan masyarakat, seperti pasar, mall dan lain sebagainya.

"Agar ini dilakukan koordinasi ke tingkat forkompinda untuk ada treatment. Ini upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Dalam satu pekan ini kita sudah bisa lihat penurunan Covid-19," tutupnya.

Peningkatan angka kasus aktif yang terjadi di Sumatera Selatan telah mendekati rawan.

Karenanya, masyarakat diminta untuk menahan diri untuk tidak mudik ke kampung halaman. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan apalagi jelang lebaran ini terjadi mobilitas masyarakat meningkat.

Penularan bisa terjadi dimanapun, tanpa melihat klasternya. Bisa terjadi di Pasar, di restoran, tempat ibadah sekalipun. 

"Saya minta konsisten, seluruh kepala daerah semua satu narasi.

Besok saya akan sampaikan ke seluruh kepala daerah, mudik lebih baik dilarang, masyarakat sebaiknya menahan diri untuk mudik, dengan melihat angka penyebaran yang mendekati rawan.

Jangan sampai tidak sadar membawa virus ketika sujud ke orangtua, boro-boro minta maaf ke orang tua malah menularkan," jelasnya, Minggu (2/5/2021).

Tito memaparkan, berdasarkan survei ketika kepala daerah tidak memberikan instruksi larangan mudik atau hanya diam saja akan ada 33 persen masyarakat yang akan melakukan mudik, saat tidak dilarang maka 11 persen yang akan mudik.

Sedangkan, saat ada kebijakan dilarang mudik dengan action dilapangan maka ada 7 persen masyarakat yang akan mudik. Kalau dibolehkan maka akan bisa diatas 33 persen masyarakat yang mudik. 

"Repotnya nanti ketika sudah mudik mobilitas tinggi dan penyebaran virus terjadi, menulari orang tua yang rentan terpapar Covid-19.

Alih-alih mau minta maaf untuk lebaran, justru menyebarkan virus. Karenanya saya meminta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik dulu," katanya. 

Lanjut Tito, jangan sampai setelah lebaran terjadi lonjakan angka penyebaran kasus Covid-19 di Sumsel dan membuat rumah sakit kewalahan untuk menangani pasien Covid-19. 

"Dalam menangani pandemi ini kita harus mengikuti komando presiden, pandemi ini masalah nasional sehingga harus ada keserentakan dari Pemerintah daerah dan pusat.

Hindari mobilitas yang tinggi untuk sementara, dikhawatirkan ledakan akan terjadi," tegasnya. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumsel akan mengikuti instruksi pemerintah pusat.

Untuk di Sumsel, larangan mudik lebaran 2021 tetap ada, namun dengan pembatasan-pembatasan. 

"Kalaupun ada satu hal yang terpaksa mendesak maka ada persyaratan yang harus dipenuhi," tutupnya.

Semprot Pelaksanaan PPKM di Sumsel

Tren peningkatan kasus aktif Covid-19 berdampak pada Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit-rumah sakit di Sumsel yang mencapai 65 persen. 

Ini menurut Mendagri, Tito Karnavian masuk dalam kategori rawan. Bahkan, mendapatkan atensi khusus dari Presiden RI, Joko Widodo. 

Sebagai antisipasi lonjakan pasien Covid-19, Tito menyebutkan bahwa Sumsel bisa kembali menggunakan Wisma Atlet Jakabaring sebagai tempat perawatan pasien Covid-19. 

"Wisma atlet bisa disulap lagi sebagai tempat isolasi Covid-19 di Sumsel dan tempat perawatan pasien Covid-19 di Sumsel. Tinggal perlu melengkapi dengan alat-alat kesehatan," ujarnya, Minggu (2/5/2021)

Sumatera Selatan, menurut Tito, beruntung memiliki Wisma Atlit yang siap pakai. Ini dapat sebagai antisipasi tempat perawatan pasien Covid-19 yang saat ini nyaris penuh. 

"Selain alat kesehatan, SDM juga harus pula dipersiapkan seperti Wisma Atlit di Jakarta, diawasi oleh teman-teman TNI, Polri," ujarnya. 

Tren peningkatan kasus aktif di Sumsel meningkat drastis harus menjadi perhatian semua kepala daerah. Apalagi, ini belum mencapai puncak tingginya aktivitas masyarakat.

"Kalau terjadi ledakan kasus harus ada kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengatasinya. Jangan sampai seperti di India yang menyerah," ujarnya. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar mengatakan salah satu yang disampaikan Mendagri bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyiapkan strategi dan persiapan secara maksimal. 

"Kita dan Jakarta punya wisma atlit. Kita bahkan pernah diuji cobakan.

Sempat diistirahatkan karena ada penurunan kasus. Kedepan, kabupaten/kota juga harus menyediakan rumah isolasi untuk mengatasi lonjakan BOR," ujarnya. 

Ada 540 unit yang disiapkan dan tinggal mempersiapkan kembali sarana dan prasarana.

"Kita lihat perkembangan kasusnya, biasanya setelah lebaran ada lonjakan. Nah, akan kita lihat kalau terjadi lonjakan maka akan kita buka. Ini akan kita laporkan ke Pak Gubernur," jelasnya.

Untuk mengantisipasi agar tak terjadi lonjakan, akan terus dilakukan pendisiplinan dalam kegiatan masyarakat, seperti pasar, mall dan lain sebagainya.

"Agar ini dilakukan koordinasi ke tingkat forkompinda untuk ada treatment. Ini upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Dalam satu pekan ini kita sudah bisa lihat penurunan Covid-19," tutupnya.

Peningkatan angka kasus aktif yang terjadi di Sumatera Selatan telah mendekati rawan.

Karenanya, masyarakat diminta untuk menahan diri untuk tidak mudik ke kampung halaman. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan apalagi jelang lebaran ini terjadi mobilitas masyarakat meningkat.

Penularan bisa terjadi dimanapun, tanpa melihat klasternya. Bisa terjadi di Pasar, di restoran, tempat ibadah sekalipun. 

"Saya minta konsisten, seluruh kepala daerah semua satu narasi.

Besok saya akan sampaikan ke seluruh kepala daerah, mudik lebih baik dilarang, masyarakat sebaiknya menahan diri untuk mudik, dengan melihat angka penyebaran yang mendekati rawan.

Jangan sampai tidak sadar membawa virus ketika sujud ke orangtua, boro-boro minta maaf ke orang tua malah menularkan," jelasnya, Minggu (2/5/2021).

Tito memaparkan, berdasarkan survei ketika kepala daerah tidak memberikan instruksi larangan mudik atau hanya diam saja akan ada 33 persen masyarakat yang akan melakukan mudik, saat tidak dilarang maka 11 persen yang akan mudik.

Sedangkan, saat ada kebijakan dilarang mudik dengan action dilapangan maka ada 7 persen masyarakat yang akan mudik. Kalau dibolehkan maka akan bisa diatas 33 persen masyarakat yang mudik. 

"Repotnya nanti ketika sudah mudik mobilitas tinggi dan penyebaran virus terjadi, menulari orang tua yang rentan terpapar Covid-19.

Alih-alih mau minta maaf untuk lebaran, justru menyebarkan virus. Karenanya saya meminta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik dulu," katanya. 

Lanjut Tito, jangan sampai setelah lebaran terjadi lonjakan angka penyebaran kasus Covid-19 di Sumsel dan membuat rumah sakit kewalahan untuk menangani pasien Covid-19. 

"Dalam menangani pandemi ini kita harus mengikuti komando presiden, pandemi ini masalah nasional sehingga harus ada keserentakan dari Pemerintah daerah dan pusat.

Hindari mobilitas yang tinggi untuk sementara, dikhawatirkan ledakan akan terjadi," tegasnya. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumsel akan mengikuti instruksi pemerintah pusat.

Untuk di Sumsel, larangan mudik lebaran 2021 tetap ada, namun dengan pembatasan-pembatasan. 

"Kalaupun ada satu hal yang terpaksa mendesak maka ada persyaratan yang harus dipenuhi," tutupnya. (MAYA/Jati Purwanti/Rahmaliyah)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved