LARANGAN Mudik di Sumsel, 'Pemerintah Jangan Plin-plan, Dilarang Mudik Tapi Mal dan Kafe Tetap Buka'

Laporan wartawan Sripoku.com, Maya Citra Rosa

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Sumsel resmi melarang warga mudik lokal antar kabupaten dan kota menjelang Lebaran Idul Fitri 1442 H tahun ini.

Hal ini disampaikan Sekda Sumsel, Nasrun Umar, yang menyebutkan peraturan tersebut menindaklanjuti adanya larangan mudik dari Pemerintah Pusat.

Larangan mudik lokal tersebut menuai banyak komentar dari warga Sumsel yang sebagiannya sudah bersiap untuk mudik lebaran.

Banyak warga menilai bahwa pemerintah Sumsel terkesan memberikan statement yang berubah-ubah dalam peraturan yang diberlakukan.

Sehingga banyak yang merasa kebingungan untuk tetap atau membatalkan rencana mudiknya.

Warga Palembang, Eko mengatakan bahwa Gubernur Sumsel pernah menyebutkan bahwa warganya boleh mudik antar kota atau kabupaten di Sumsel saja.

Namun hari ini Senin (3/5/2021) statement tersebut dicabut dan menerangkan bahwa mudik lokal dilarang.

"Pemerintah Sumsel ini Plin-plan, kemarin boleh mudik, tapi sekarang sudah dilarang, bingung jadi ini," ujarnya.

Rencana mudiknya ke Musi Rawas pun terancam ia batalkan jika memang akan adanya pembatasan di setiap perbatasan daerah.

"Kami dilarang mudik, tapi mal dan cafe masih ramai saja, bagaimana ini," ujarnya.

Berbeda dengannya, Meli warga perantauan asal Lahat ini akan tetap mudik meskipun adanya larangan mudik lokal.

Dia sudah membeli tiket kereta api dari Palembang menuju Lahat besok, karena operasional kereta juga akan ditutup pada 5 Mei 2021.

"Tetap mudik, karena sudah pesan tiket kereta. Kalau tetap di Palembang mau lebaran dimana, karena saya ngekos disini," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mudik Lokal di Dalam Provinsi Sumsel Akhirnya Dilarang 

Baca juga: Sholat Idul Fitri di Palembang Dilarang, Harnojoyo : Palembang Zona Merah

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan resmi melarang mudik lokal dalam provinsi Sumsel menjelang lebaran. 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, mengatakan, pelarangan mudik tersebut sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. 

"Iya (dilarang mudik). Kalau pusat melarang tentu secara integral kita di daerah harus melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat," ujarnya pada konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 di Daerah di Aula Bina Praja, Senin (3/5/2021).

Menurut Nasrun, semua pihak harus memaknai surat edaran gubernur mengenai mudik sebagai kesatuan narasi kebijakan dari pusat.

Dia menjelaskan, larangan mudik ketat harus diberlakukan juga untuk masyarakat Sumsel. Untuk itu, pemprov Sumsel pun akan melaksanakan aturan tersebut
dengan penuh tanggung jawab.

"Sebetulnya makna pengecualian diperbolehkan mudik sama dengan pusat. Hanya orang sakit, melahirkan, keluarga meninggal di kampung, perjalanan dinas dan distribusi logistik itu yang dibolehkan. Tetapi, satu prinsip, satu narasi seperti yang telah disampaikan Mendagri," jelas dia. 

Nantinya pemeriksaan tes cepat berbasis antigen akan disediakan di sejumlah lokasi penyekatan mulai H-7 sampai H+7 Idulfitri atau mulai 6-17 Mei 2021.

Rapid test antigen terus akan diberikan kepada pihak yang mendapatkan pengecualian untuk melakukan perjalanan keluar masuk saat menjelang dan setelah hari raya.

"Tetap diberikan dengan melalui proses antigen pengecualian yang boleh melakukan perjalanan," ujar Nasrun.

Sebelumnya, Rabu (28/4/2021), Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menegaskan masyarakat Sumsel tetap boleh melakukan perjalanan pulang ke kampung asal selama libur lebaran.

"Saya tidak mau bicara soal mudik, tapi bila masyarakat ingin pulang ke dusun (kampung) selama di dalam Sumsel, silakan,” ujar Deru.

Dia mencontohkan, misalnya masyarakat ingin melakukan mudik lokal dari daerah di Ogan Ilir dan Ogan Komering Timur.

Menurutnya, sepanjang masyarakat Sumsel mematuhi protokol kesehatan selama di perjalanan dan kampung halaman, hal tersebut tidak akan menjadikan kasus positif korona akan mengalami penambahan.

"Harus dipastikan masyarakat pulang kampung tidak membawa virus. Caranya yaitu dengan sebelumnya melakukan tes antigen. Kami menyediakan tes gratis," kata dia.

Mendagri Kaget

Kasus aktif harian Covid-19 di Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan.

Efeknya, tingkat keterisian Bed Occupancy Rate (BOR) di rumah sakit-rumah sakit di Sumsel di angka 65 Persen. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyebutkan dirinya sangat kaget ketika sebelumnya dua pekan lalu mendapati laporan tingkat BOR mencapai 59 Persen.

Kemudian, namun berubah menjadi 65 persen. Angka tersebut masuk dalam kategori rawan.

"Ini di luar perkiraan kami bahwa Sumsel tingkat BOR tertinggi di Indonesia.

Di tempat-tempat lain yang kami perkirakan seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang biasanya ramai itu tidak lebih dari 30 persen.

Memang sempat Wisma Atlet di Jakarta capai 80 persen setelah Nataru.

Artinya ini masalah serius, sudah lampu kuning, baiknya dibawah 50 persen," kata Tito, Minggu (2/5/2021) saat mengunjungi RSUD Bari Palembang. 

Pemerintah menginginkan agar semua pasien yang terpapar Covid-19 bisa diterima di rumah sakit (RS) yang ada di Sumatera Selatan.

"Pasien Covid-19 bisa dirawat tidak ngantri apalagi ditolak seperti di kasus di India," ujarnya. 

Tito mengatakan, Sumatera Selatan mendapatkan atensi presiden mengingat angka BOR Tertinggi secara nasional.

Sebagai putra daerah asli Sumsel ia berharap agar penyebaran kasus Covid-19 ini bisa dikendalikan. 

"Tren angka penyebaran di Sumsel ini cenderung meningkat, artinya kecepatan penambahan kasusnya Sumsel nomor satu, meski secara total keseluruhan kasus kita tidak seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur," ujarnya 

Ini terjadi, dikatakan Tito, karena adanya peningkatan mobilitas masyarakat menjelang lebaran.

Total Sumsel mempunyai 20 RS, namun hanya 11 RS saja yang memberikan penanganan pasien Covid-19.

"Tolong penanganan Covid-19 ini bukan seperti lari jarak pendek, kita belum tahu kapan ini bisa selesai," katanya 

Ia pun mengingatkan, agar rumah sakit nambah kapasitas untuk pasien Covid-19, seperti dari hasil pantauannya di RSUD Bari Palembang, disini hanya tersisa 50 persen, sedangkan ICU penuh.

"Kalaupun penuh untung Sumsel punya Wisma Atlet yang bisa kembali digunakan sebagai tempat perawatan pasien Covid-19 seperti sebelumnya," katanya. 

Namun, penekanan bukan kepada ketersediaan kamar isolasi, tapi bagaimana penyebaran Covid-19 ini bisa dicegah agar tidak terjadi penambahan kasus Covid-19 kembali," tutupnya.

Buka Kembali Wisma Atlet

Tren peningkatan kasus aktif Covid-19 berdampak pada Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit-rumah sakit di Sumsel yang mencapai 65 persen. 

Ini menurut Mendagri, Tito Karnavian masuk dalam kategori rawan. Bahkan, mendapatkan atensi khusus dari Presiden RI, Joko Widodo. 

Sebagai antisipasi lonjakan pasien Covid-19, Tito menyebutkan bahwa Sumsel bisa kembali menggunakan Wisma Atlet Jakabaring sebagai tempat perawatan pasien Covid-19. 

"Wisma atlet bisa disulap lagi sebagai tempat isolasi Covid-19 di Sumsel dan tempat perawatan pasien Covid-19 di Sumsel. Tinggal perlu melengkapi dengan alat-alat kesehatan," ujarnya, Minggu (2/5/2021)

Sumatera Selatan, menurut Tito, beruntung memiliki Wisma Atlit yang siap pakai. Ini dapat sebagai antisipasi tempat perawatan pasien Covid-19 yang saat ini nyaris penuh. 

"Selain alat kesehatan, SDM juga harus pula dipersiapkan seperti Wisma Atlit di Jakarta, diawasi oleh teman-teman TNI, Polri," ujarnya. 

Tren peningkatan kasus aktif di Sumsel meningkat drastis harus menjadi perhatian semua kepala daerah. Apalagi, ini belum mencapai puncak tingginya aktivitas masyarakat.

"Kalau terjadi ledakan kasus harus ada kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengatasinya. Jangan sampai seperti di India yang menyerah," ujarnya. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar mengatakan salah satu yang disampaikan Mendagri bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyiapkan strategi dan persiapan secara maksimal. 

"Kita dan Jakarta punya wisma atlit. Kita bahkan pernah diuji cobakan.

Sempat diistirahatkan karena ada penurunan kasus. Kedepan, kabupaten/kota juga harus menyediakan rumah isolasi untuk mengatasi lonjakan BOR," ujarnya. 

Ada 540 unit yang disiapkan dan tinggal mempersiapkan kembali sarana dan prasarana.

"Kita lihat perkembangan kasusnya, biasanya setelah lebaran ada lonjakan. Nah, akan kita lihat kalau terjadi lonjakan maka akan kita buka. Ini akan kita laporkan ke Pak Gubernur," jelasnya.

Untuk mengantisipasi agar tak terjadi lonjakan, akan terus dilakukan pendisiplinan dalam kegiatan masyarakat, seperti pasar, mall dan lain sebagainya.

"Agar ini dilakukan koordinasi ke tingkat forkompinda untuk ada treatment. Ini upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Dalam satu pekan ini kita sudah bisa lihat penurunan Covid-19," tutupnya.

Peningkatan angka kasus aktif yang terjadi di Sumatera Selatan telah mendekati rawan.

Karenanya, masyarakat diminta untuk menahan diri untuk tidak mudik ke kampung halaman. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan apalagi jelang lebaran ini terjadi mobilitas masyarakat meningkat.

Penularan bisa terjadi dimanapun, tanpa melihat klasternya. Bisa terjadi di Pasar, di restoran, tempat ibadah sekalipun. 

"Saya minta konsisten, seluruh kepala daerah semua satu narasi.

Besok saya akan sampaikan ke seluruh kepala daerah, mudik lebih baik dilarang, masyarakat sebaiknya menahan diri untuk mudik, dengan melihat angka penyebaran yang mendekati rawan.

Jangan sampai tidak sadar membawa virus ketika sujud ke orangtua, boro-boro minta maaf ke orang tua malah menularkan," jelasnya, Minggu (2/5/2021).

Tito memaparkan, berdasarkan survei ketika kepala daerah tidak memberikan instruksi larangan mudik atau hanya diam saja akan ada 33 persen masyarakat yang akan melakukan mudik, saat tidak dilarang maka 11 persen yang akan mudik.

Sedangkan, saat ada kebijakan dilarang mudik dengan action dilapangan maka ada 7 persen masyarakat yang akan mudik. Kalau dibolehkan maka akan bisa diatas 33 persen masyarakat yang mudik. 

"Repotnya nanti ketika sudah mudik mobilitas tinggi dan penyebaran virus terjadi, menulari orang tua yang rentan terpapar Covid-19.

Alih-alih mau minta maaf untuk lebaran, justru menyebarkan virus. Karenanya saya meminta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik dulu," katanya. 

Lanjut Tito, jangan sampai setelah lebaran terjadi lonjakan angka penyebaran kasus Covid-19 di Sumsel dan membuat rumah sakit kewalahan untuk menangani pasien Covid-19. 

"Dalam menangani pandemi ini kita harus mengikuti komando presiden, pandemi ini masalah nasional sehingga harus ada keserentakan dari Pemerintah daerah dan pusat.

Hindari mobilitas yang tinggi untuk sementara, dikhawatirkan ledakan akan terjadi," tegasnya. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumsel akan mengikuti instruksi pemerintah pusat.

Untuk di Sumsel, larangan mudik lebaran 2021 tetap ada, namun dengan pembatasan-pembatasan. 

"Kalaupun ada satu hal yang terpaksa mendesak maka ada persyaratan yang harus dipenuhi," tutupnya.

Semprot Pelaksanaan PPKM di Sumsel

Tren peningkatan kasus aktif Covid-19 berdampak pada Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit-rumah sakit di Sumsel yang mencapai 65 persen. 

Ini menurut Mendagri, Tito Karnavian masuk dalam kategori rawan. Bahkan, mendapatkan atensi khusus dari Presiden RI, Joko Widodo. 

Sebagai antisipasi lonjakan pasien Covid-19, Tito menyebutkan bahwa Sumsel bisa kembali menggunakan Wisma Atlet Jakabaring sebagai tempat perawatan pasien Covid-19. 

"Wisma atlet bisa disulap lagi sebagai tempat isolasi Covid-19 di Sumsel dan tempat perawatan pasien Covid-19 di Sumsel. Tinggal perlu melengkapi dengan alat-alat kesehatan," ujarnya, Minggu (2/5/2021)

Sumatera Selatan, menurut Tito, beruntung memiliki Wisma Atlit yang siap pakai. Ini dapat sebagai antisipasi tempat perawatan pasien Covid-19 yang saat ini nyaris penuh. 

"Selain alat kesehatan, SDM juga harus pula dipersiapkan seperti Wisma Atlit di Jakarta, diawasi oleh teman-teman TNI, Polri," ujarnya. 

Tren peningkatan kasus aktif di Sumsel meningkat drastis harus menjadi perhatian semua kepala daerah. Apalagi, ini belum mencapai puncak tingginya aktivitas masyarakat.

"Kalau terjadi ledakan kasus harus ada kesiapan fasilitas kesehatan untuk mengatasinya. Jangan sampai seperti di India yang menyerah," ujarnya. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, H Nasrun Umar mengatakan salah satu yang disampaikan Mendagri bahwa tidak ada pilihan lain untuk menyiapkan strategi dan persiapan secara maksimal. 

"Kita dan Jakarta punya wisma atlit. Kita bahkan pernah diuji cobakan.

Sempat diistirahatkan karena ada penurunan kasus. Kedepan, kabupaten/kota juga harus menyediakan rumah isolasi untuk mengatasi lonjakan BOR," ujarnya. 

Ada 540 unit yang disiapkan dan tinggal mempersiapkan kembali sarana dan prasarana.

"Kita lihat perkembangan kasusnya, biasanya setelah lebaran ada lonjakan. Nah, akan kita lihat kalau terjadi lonjakan maka akan kita buka. Ini akan kita laporkan ke Pak Gubernur," jelasnya.

Untuk mengantisipasi agar tak terjadi lonjakan, akan terus dilakukan pendisiplinan dalam kegiatan masyarakat, seperti pasar, mall dan lain sebagainya.

"Agar ini dilakukan koordinasi ke tingkat forkompinda untuk ada treatment. Ini upaya untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Dalam satu pekan ini kita sudah bisa lihat penurunan Covid-19," tutupnya.

Peningkatan angka kasus aktif yang terjadi di Sumatera Selatan telah mendekati rawan.

Karenanya, masyarakat diminta untuk menahan diri untuk tidak mudik ke kampung halaman. 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan apalagi jelang lebaran ini terjadi mobilitas masyarakat meningkat.

Penularan bisa terjadi dimanapun, tanpa melihat klasternya. Bisa terjadi di Pasar, di restoran, tempat ibadah sekalipun. 

"Saya minta konsisten, seluruh kepala daerah semua satu narasi.

Besok saya akan sampaikan ke seluruh kepala daerah, mudik lebih baik dilarang, masyarakat sebaiknya menahan diri untuk mudik, dengan melihat angka penyebaran yang mendekati rawan.

Jangan sampai tidak sadar membawa virus ketika sujud ke orangtua, boro-boro minta maaf ke orang tua malah menularkan," jelasnya, Minggu (2/5/2021).

Tito memaparkan, berdasarkan survei ketika kepala daerah tidak memberikan instruksi larangan mudik atau hanya diam saja akan ada 33 persen masyarakat yang akan melakukan mudik, saat tidak dilarang maka 11 persen yang akan mudik.

Sedangkan, saat ada kebijakan dilarang mudik dengan action dilapangan maka ada 7 persen masyarakat yang akan mudik. Kalau dibolehkan maka akan bisa diatas 33 persen masyarakat yang mudik. 

"Repotnya nanti ketika sudah mudik mobilitas tinggi dan penyebaran virus terjadi, menulari orang tua yang rentan terpapar Covid-19.

Alih-alih mau minta maaf untuk lebaran, justru menyebarkan virus. Karenanya saya meminta masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik dulu," katanya. 

Lanjut Tito, jangan sampai setelah lebaran terjadi lonjakan angka penyebaran kasus Covid-19 di Sumsel dan membuat rumah sakit kewalahan untuk menangani pasien Covid-19. 

"Dalam menangani pandemi ini kita harus mengikuti komando presiden, pandemi ini masalah nasional sehingga harus ada keserentakan dari Pemerintah daerah dan pusat.

Hindari mobilitas yang tinggi untuk sementara, dikhawatirkan ledakan akan terjadi," tegasnya. 

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar mengatakan, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumsel akan mengikuti instruksi pemerintah pusat.

Untuk di Sumsel, larangan mudik lebaran 2021 tetap ada, namun dengan pembatasan-pembatasan. 

"Kalaupun ada satu hal yang terpaksa mendesak maka ada persyaratan yang harus dipenuhi," tutupnya. (MAYA/Jati Purwanti/Rahmaliyah)