Breaking News:

Mudik Lokal Dilarang

LARANGAN Mudik di Sumsel, 'Pemerintah Jangan Plin-plan, Dilarang Mudik Tapi Mal dan Kafe Tetap Buka'

Larangan mudik lokal tersebut menuai banyak komentar dari warga Sumsel yang sebagiannya sudah bersiap untuk mudik lebaran.

SRIPOKU.COM/ANTONI AGUSTINO
Ilustrasi Larangan mudik di tengah pandemik virus corona atau covid-19 

"Kami dilarang mudik, tapi mal dan cafe masih ramai saja, bagaimana ini," ujarnya.

Berbeda dengannya, Meli warga perantauan asal Lahat ini akan tetap mudik meskipun adanya larangan mudik lokal.

Dia sudah membeli tiket kereta api dari Palembang menuju Lahat besok, karena operasional kereta juga akan ditutup pada 5 Mei 2021.

"Tetap mudik, karena sudah pesan tiket kereta. Kalau tetap di Palembang mau lebaran dimana, karena saya ngekos disini," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mudik Lokal di Dalam Provinsi Sumsel Akhirnya Dilarang 

Baca juga: Sholat Idul Fitri di Palembang Dilarang, Harnojoyo : Palembang Zona Merah

Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nuraini pada konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 di Daerah di Aula Bina Praja, Senin (3/5/2021).
Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Lesty Nuraini pada konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 di Daerah di Aula Bina Praja, Senin (3/5/2021). (SRIPOKU.COM/JATI PURWANTI)

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan resmi melarang mudik lokal dalam provinsi Sumsel menjelang lebaran. 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Nasrun Umar, mengatakan, pelarangan mudik tersebut sesuai dengan peraturan dari pemerintah pusat. 

"Iya (dilarang mudik). Kalau pusat melarang tentu secara integral kita di daerah harus melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat," ujarnya pada konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 di Daerah di Aula Bina Praja, Senin (3/5/2021).

Menurut Nasrun, semua pihak harus memaknai surat edaran gubernur mengenai mudik sebagai kesatuan narasi kebijakan dari pusat.

Dia menjelaskan, larangan mudik ketat harus diberlakukan juga untuk masyarakat Sumsel. Untuk itu, pemprov Sumsel pun akan melaksanakan aturan tersebut
dengan penuh tanggung jawab.

"Sebetulnya makna pengecualian diperbolehkan mudik sama dengan pusat. Hanya orang sakit, melahirkan, keluarga meninggal di kampung, perjalanan dinas dan distribusi logistik itu yang dibolehkan. Tetapi, satu prinsip, satu narasi seperti yang telah disampaikan Mendagri," jelas dia. 

Halaman
1234
Penulis: maya citra rosa
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved