Rincian Fee yang Diterima 22 Anggota DPRD Muaraenim dan Wabup dalam Kasus Korupsi Bupati Ahmad Yani
Rincian Fee yang Diterima 22 Anggota DPRD Muaraenim dan Wabup dalam Kasus Suap Bupati Ahmad Yani
lihat foto
Pemberian fee tersebut, dilakukan terdakwa Robi secara bertahap, di mulai dari awal Januari sampai Agustus 2019 di lokasi berbeda. Tersangka Ahmad Yani diketahui sempat memberikan syarat kepada para pemborong untuk mendapatkan 16 paket proyek pembangunan Jalan Muara Enim.
Syarat itu berupa 10 persen pemberian fee untuk Bupati, dan lima persen untuk anggota
DPRD Muara Enim, serta para pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Seluruh syarat berhasil disanggupi Robi, hingga akhirnya ia diputuskan sebagai pemenang tender proyek. "Pihak dari Dinas PUPR membuat skema, menyulitkan syarat untuk mengikuti tender proyek.
Sehingga PT Enra Sari berhasil menjadi pemenang, setelah memenuhi berbagai persyaratan,"ujarnya.
Robi Okta Fahlevi, terdakwa kasus suap proyek pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk membuka pemblokiran rekening miliknya.
Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Robi, Tomas Aquino, saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, Kamis (20/11/2019).
Minta pembukaan rekening Diblokir
Tomas mengungkapkan, pertimbangan pembukaan rekening tersebut berdasarkan kemanusiaan, karena Robi mempunyai seorang istri dan anak yang masih kecil.
Selama rekening diblokir, pembiayaan hidup untuk keluarga Robi menjadi tersendat.
"Kami hanya minta dibuka satu rekening saja dari sekitar lima rekening yang diblokir," kata Tomas.
Tomas mengungkapkan, mereka tidak melakukan eksepsi atau keberatan dari dakwaan yang dibacakan oleh JPU, karena seluruh aspek yang diuraikan sudah jelas.
"Benar tidaknya nanti akan ada dalam pembuktian. Karena pembacaan tadi sudah jelas, tinggal diuji saja,"ujarnya.
Sementara itu, JPU KPK Muhammad Asri Iwan mengungkapkan, permohonan pembukaan rekening milik Robi akan dilakukan kajian.
"Itu nanti, masih kita teliti. Kami melihat dulu, sejauh mana urgensi nya. Kalau tidak ada relevansinya ya kita buka," kata dia. (Sumber Tribun Sumsel)
