Puasa dan Paradoks Kesalehan yang Rapuh

Dalam kolonisasi ini, ruang publik tidak lagi menjadi milik warga (citizens), melainkan dikuasai oleh sentimen identitas tunggal. Akibatnya fatal: terjadi eksklusi massal terhadap mereka yang tidak terikat pada kewajiban puasa—baik itu pemeluk agama lain, wisatawan, maupun umat Muslim yang sedang berhalangan.

Hak-hak konstitusional pedagang untuk mencari nafkah dan hak konsumen untuk mengakses kebutuhan mereka seolah “dirampas” oleh otoritas moralitas massa. Bahkan, ketika pemerintah daerah turut campur tangan melakukan relokasi paksa atas dasar sentimen tersebut, negara sebenarnya sedang melegitimasi kolonisasi ini. 

Alih-alih bertindak sebagai wasit yang adil bagi seluruh warga, otoritas justru terjebak menjadi instrumen kekuasaan kelompok tertentu. Ruang publik kita pun berubah wajah: dari panggung keberagaman menjadi monumen dominasi yang sepi dari dialog.

Puasa Tanpa Roh: Saat Ibadah Menjadi Intimidasi

Setiap kali terjadi aksi penggerebekan warung makan atau pelarangan komoditas pangan di bulan suci, muncul paradoks yang menggelitik, yakni sebuah upaya paksa untuk “mensterilkan” dunia dari godaan.

Padahal, bila kembali ke makna spiritualitasnya, bukankah esensi puasa itu terletak pada kemampuan individu untuk menaklukkan diri sendiri di tengah berbagai godaan?

Secara teologis, agama-agama mengajarkan puasa sebagai sarana pengendalian diri (self-regulation). Ia adalah ujian atas kedaulatan batin manusia terhadap berbagai dorongan biologis dan nafsu.

Akan tetapi, saat ruang publik dipaksa menjadi sunyi dari aroma masakan, dan bersih dari pemandangan makanan, ada pergeseran makna yang fatal atas puasa. Puasa tidak lagi menjadi proses mengendalikan diri (internal), tetapi upaya untuk menyingkirkan godaan (eksternal) melalui pemegang otoritas, atau tekanan massa.

Di sini muncul logika yang terputus dalam memaknai puasa. Bila seluruh “godaan” di ruang publik harus dihilangkan paksa supaya seseorang bisa berpuasa dengan tenang, maka puasa tersebut kehilangan nilai juangnya.

Bukankah kemenangan itu hanya akan lebih berarti jika ada tantangan? Bukankah kendali diri itu akan teruji bila ada sesuatu yang bisa dikendalikan?

Maka, menuntut dunia luar untuk berubah demi kenyamanan ibadah justru menunjukkan sebuah “kesalehan yang rapuh”. Ini menunjukkan kondisi di mana iman seseorang seolah-olah menjadi sangat rentan, bahkan terancam, hanya oleh keberadaan sepiring nasi, atau sepotong daging di etalase warung makan.

Olah kesalehan individu justru berubah menjadi praktik intimidasi. Ironisnya, bukannya semakin memuliakan agama, tindakan ini justru mengerdilkan makna puasa itu sendiri. Bila terus terjadi pola seperti ini, puasa tidak lagi menjadi sebuah ibadah agung yang melatih ketangguhan mental bagi pelaksananya, melainkan sebatas ritual tanpa roh.

Dunia tidak perlu menjadi sepi agar kita bisa berpuasa; justru di tengah ramainya dunialah, kualitas puasa kita diuji.

Mengembalikan Makna Puasa

Kegaduhan di ruang publik setiap Ramadan adalah cermin kegagalan kita memisahkan kesalehan personal dengan etika warga negara.

Memaksakan narasi tunggal melalui pelarangan dagangan atau razia warung makan bukan sekadar tindakan intoleran, melainkan potret kemunduran beragama dan berdemokrasi. Kita sedang menyaksikan kolonisasi ruang publik yang paradoks: atas nama memuliakan ibadah, hak liyan justru dikorbankan.