PWNU Sumsel Berharap Konflik Internal PBNU Tak Berlarut-larut

Ringkasan Berita:

• Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan menanggapi konflik internal di PBNU. 
• PWNU Sumsel berharap, PBNU agar bisa menyelesaikan masalah ini secara musyawarah, sesuai dengan ketentuan yang ada di organisasi.
• Sebab jika masalah tersebut berlarut-larut maka yang jadi korban ada di daerah.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Konflik internal yang belakangan terjadi di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menuai perhatian dari berbagai wilayah, termasuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan. 

PWNU Sumsel menyatakan para petinggi NU di pusat dapat segera menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi secara musyawarah.

Sekretaris PWNU Sumatera Selatan, Ir. Achmad Syaifudin Zuber, jika NU adalah organisasi Islam besar yang ada di Indonesia, dan pengikutnya banyak, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat hal itu hal lumrah dalam berorganisasi.

"Kebetulan saat ini yang ada perbedaan pendapat dikalangan pengurus teras di PBNU, kalau kita di daerah sebagai pengurus wilayah berharap, PBNU agar bisa menyelesaikan masalah ini secara musyawarah, sesuai dengan ketentuan yang ada di organisasi, dan kita percayakan kepada pengurus dipusat. Sebab adanya konflik ini sedikit banyak berpengaruh ke organisasi," ucapnya.

Baca juga: Sosok Syaikhona Muhammad Kholil Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Ulama Karismatik Guru Pendiri NU

Diungkapkan Achmad Syarifuddin, tidak adanya pengurus PWNU atau PCNU dari Sumsel yang hadir dalam rapat dengan jajaran PWNU dari berbagai daerah di Indonesia di Surabaya pada Minggu (23/11/2025) kemarin.

"Tidak ada yang berangkat (ke Surabaya) , karena undangannya mepet atau mendesak, sehingga tidak ada yang hadir dari Sumsel," paparnya.

Ditambahkannya Achmad Syarifuddin, jika masalah (perbedaan pendapat) sudah sering dihadapi PBNU, sejak zaman Idham Chalid, Gus Dur termasuk Said Aqil Siradj yang lalu, dan semua bisa diatasi dengan cara musyawarah dan ketentuan yang berlaku  sesuai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

"Jadi kita harapkan bisa segera selesai, karena sampai berlarut-larut maka yang jadi korban ada di daerah. Sehingga kita percayakan kepada petinggi NU untuk mengambil keputusan yang terbaik melalui musyawarah dan ketentuan organisasi," harapnya.

Dilanjutkan Achmad Syarifuddin, baik terkait rapat harian Syuriyah PBNU di Hotel Aston City Jakarta 20 November lalu yang dalam risalah hasil rapat ditandatangani Rais Aan PBNU Miftachul Akhyar yang menyebutkan Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya, ataupun hasil rapat PWNU se Indonesia di Surabaya 23 November 2025, pihaknya tidak mendukung salah satu pihak.

"Jadi sampai sekarang semuanya masih berproses, dan kita harapkan ujungnya nanti diselesaikan secara musyawarah. Apalagi sebentar lagi akan melakukan Muktamar PBNU," jelasnya, seraya ini hanya perbedaan pendapat dan harus diselesaikan secara bijak agar organisasi tidak jadi korban, dan secara majerial organisasi bisa tetap jalan.

Selain itu, dirinya tidak mengetahui secara pasti adanya wacana pemakzulan Gus Yahya tersebut dari hasil rapat ditandatangani Rais Aan PBNU Miftachul Akhyar.

"Kita tidak bisa juga mengambil kesimpulan masalah ini, yang jelas ada perbedaan pendapat. (Termasuk isu tambang) Setahu aku tidak ada itu, yang jelas tidak kita pungkiri adanya perbedaan pendapat yang menyangkut organisasi, dan masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan secara internal tanpa dibesar- besarkan, tapi apa boleh buat sudah bocor dan mudah-mudahan bisa cepat selesai," pungkasnya.