Opini
NTP dan NTUP Sumsel Turun: Apa Artinya Bagi Ketahanan Petani?
NTP dan NTUP memang menjadi dua indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani.
Ketahanan Petani dan Regenerasi yang Terancam
Ketahanan pangan nasional tak bisa dipisahkan dari ketahanan petani. Dalam konteks ini, ketahanan berarti kemampuan petani untuk bertahan secara ekonomi di tengah volatilitas harga, biaya input, dan tantangan iklim. Ketika NTP dan NTUP melemah, artinya daya beli dan profitabilitas petani ikut melemah. Mereka bisa kesulitan memenuhi kebutuhan harian, apalagi berinvestasi untuk musim berikutnya.
Lebih jauh lagi, penurunan ini berdampak pada keberlanjutan regenerasi petani. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia berada pada kelompok usia 45 tahun ke atas, menandakan bahwa struktur umur pelaku utama pertanian semakin menua. Sementara itu, keterlibatan generasi muda, termasuk Gen Z, dalam sektor pertanian masih sangat rendah—diperkirakan sekitar 2,14 persen. Jika bertani hanya menghasilkan cukup untuk bertahan, bukan untuk sejahtera, maka tak heran banyak anak muda memilih jalur lain. Mereka tumbuh menyaksikan orang tuanya bekerja keras tanpa jaminan harga, tanpa akses perlindungan yang layak.
Dalam jangka panjang, ini bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Produksi bisa stagnan, ketergantungan impor meningkat, dan desa kehilangan fungsi ekonominya. Apa jadinya jika sawah-sawah subur berubah jadi perumahan, dan petani berubah jadi buruh kasual?
Kebijakan Tak Cukup di Atas Kertas
Pemerintah pusat telah menggulirkan sejumlah kebijakan: subsidi pupuk, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), operasi pasar, hingga distribusi bantuan alsintan dan asuransi pertanian. Tapi banyak masalah muncul di lapangan.
Di Sumsel, realisasi penebusan pupuk subsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung belum optimal. Meski alokasi pupuk meningkat, banyak petani mengeluhkan keterlambatan distribusi, kendala teknis dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)—yaitu sistem pendataan kebutuhan pupuk yang digunakan pemerintah untuk menetapkan alokasi dan penerima subsidi, hingga proses administrasi yang rumit. Akibatnya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal, dan beban biaya ini tercermin dalam penurunan NTUP mereka.
Harga komoditas seperti karet dan cabai juga tak banyak diintervensi. Padahal, fluktuasinya ekstrem. Pemerintah daerah bisa lebih proaktif mendorong hilirisasi, membentuk koperasi pemasaran, atau menyediakan cold storage dan fasilitas pascapanen lainnya. Tanpa itu, petani akan terus berada di bawah bayang-bayang pasar yang fluktuatif dan sering kali tidak berpihak.
Selain itu, kebijakan seperti HPP untuk gabah memang membantu petani padi, tapi tidak menyentuh petani hortikultura atau perkebunan yang lebih rentan. Bahkan, ketika harga terlalu tinggi, pemerintah menghadapi dilema: melindungi petani atau konsumen?
Menyusun Masa Depan dari Ladang yang Retak
Penurunan NTP/NTUP Sumsel bukan sekadar catatan statistik—melainkan panggilan untuk bertindak. Ia mengisyaratkan pondasi ekonomi petani yang melemah, daya tahan yang tergerus, dan masa depan pangan yang rawan jika dibiarkan.
Langkah perbaikan masih mungkin ditempuh—bukan sekadar tambal sulam, tetapi upaya menyeluruh untuk membalik arah. Mulai dari kolaborasi lintas pelaku, distribusi subsidi yang benar-benar menjangkau petani, insentif harga yang berkeadilan, hingga dukungan konkret bagi regenerasi petani.
Di balik angka 122,38 dan 125,51, ada keluarga yang harus memilih—beli sembako, atau seragam sekolah. Ada tangan yang kotor oleh tanah, tapi tetap bertanya-tanya apakah musim tanam berikutnya akan membawa hasil yang pantas diharapkan.
Tulisan ini tidak sedang mengkritik angka. Sebaliknya, data yang disusun dengan cermat dan dibaca secara jujur adalah cara paling jernih untuk memahami realitas—karena di balik angka, selalu ada cerita: tentang pilihan yang sulit, harapan yang diuji, dan ketahanan yang dipertaruhkan. Statistik bukan sekadar alat ukur. Ia adalah cermin: merefleksikan kondisi yang sebenarnya, dan mengundang kita untuk bertindak dengan presisi, empati, dan akuntabilitas.
Ladang bukan sekadar lahan produksi. Ia adalah ruang tempat harapan diuji, tempat ketahanan dipertaruhkan, dan tempat masa depan disemai dengan keyakinan yang tidak selalu pasti. Jika angka-angka itu dibaca dengan jujur, kita tidak hanya tahu apa yang sedang terjadi—kita juga mendapat petunjuk ke mana arah kebijakan seharusnya dituju, dan siapa yang perlu segera diprioritaskan untuk dilindungi.
Seperti yang diingatkan Vandana Shiva: “To forget how to tend the soil is to forget ourselves.” Maka memastikan petani tetap bertahan bukan semata urusan ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan nilai, ingatan kolektif, dan jati diri kita sebagai bangsa. (*)
| Meningkatkan Keakuratan Hasil Sensus Ekonomi 2026 Melalui Ground Check |
|
|---|
| Sleep Training dan Bayi yang tak Lagi Bangun: Saat Tren Parenting Berubah Jadi Peringatan |
|
|---|
| Serba Serbi Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru |
|
|---|
| Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan, Alarm Darurat Degradasi Moralitas Generasi |
|
|---|
| Memaknai Budaya Dalam Konteks yang Berbeda |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/Marpaleni-BPS-Sumsel.jpg)