NTP dan NTUP Sumsel Turun: Apa Artinya Bagi Ketahanan Petani?

PADA Juni 2025, sektor pertanian Sumatera Selatan kembali menunjukkan gejala penurunan yang patut mendapat perhatian serius. Apa makna di balik penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) bulan ini? Sekadar fluktuasi musiman, atau tanda bahwa ketahanan petani sedang goyah? NTP dan NTUP bulan ini memang turun—dan itu bukan sekadar fluktuasi. Di balik pergerakan angka, ada tekanan ekonomi yang makin nyata di lapangan, dan ketahanan petani sedang diuji.

NTP Sumsel bulan Juni hanya 122,38, turun 2,10 persen dari Mei. Penurunan ini terjadi karena harga produk pertanian yang diterima petani merosot sekitar 2,06 % , sementara biaya hidup dan produksi justru naik tipis. NTUP, yang lebih mencerminkan profitabilitas usaha tani tanpa konsumsi rumah tangga, juga turun 2,15 % . Secara sederhana namun signifikan, penurunan NTP mencerminkan melemahnya daya beli petani akibat turunnya harga hasil panen, sementara penurunan NTUP menunjukkan menipisnya margin usaha tani karena biaya produksi tetap meningkat. Dua tekanan ini bersatu menggerus kesejahteraan petani.

Secara teknis, NTP/NTUP di atas 100 menunjukkan bahwa petani masih memperoleh nilai tukar yang relatif menguntungkan. Namun, tren penurunan tetap mencerminkan tekanan ekonomi yang tak bisa diabaikan—terutama jika penurunannya terjadi saat rata-rata nasional justru naik. Terlebih, ketika rata-rata nasional justru naik tipis di bulan yang sama. Petani Sumsel, khususnya di subsektor hortikultura dan perkebunan rakyat, menghadapi tantangan yang lebih berat dibanding petani di banyak provinsi lain.

Bayangkan seorang petani cabai di Musi Rawas. Ia menanam sejak Februari, menyiram tiap pagi, memberi pupuk dan pestisida dari hasil utang di warung. Lalu panen raya datang—dan harga cabai anjlok. Kerja berbulan-bulan pun tak menutup ongkos. Hal serupa dialami petani karet di OKU Selatan, yang pendapatannya tergerus oleh lesunya harga global dan naiknya biaya panen, pupuk, hingga tenaga kerja. Bahkan nelayan dan pembudidaya ikan pun merasakan tekanan serupa: harga BBM dan pakan naik, tetapi harga ikan tetap.

Dari cabai yang jatuh saat panen raya, hingga karet yang terikat pada pasar dunia, semua ini berujung pada satu pertanyaan: jika bertani tak lagi cukup untuk hidup layak, untuk siapa ladang-ladang itu akan tetap dibuka?

Indeks yang Mewakili Lebih dari Sekadar Angka
NTP dan NTUP memang menjadi dua indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani. Namun, penting pula untuk menyadari keterbatasannya. Sebagai indeks rasio, keduanya tidak secara langsung mencerminkan pendapatan riil petani dalam satuan rupiah. Petani bisa saja memiliki NTP > 100, tetapi tetap hidup dalam kondisi rentan karena pendapatan yang rendah dan beban biaya hidup yang tinggi.

Selain itu, NTP dan NTUP juga tidak memperhitungkan risiko produksi seperti gagal panen, bencana alam, atau gangguan hama. Kehilangan panen akibat cuaca ekstrem, misalnya, tidak tercermin dalam penurunan NTP jika indeks harga masih terjaga. Begitu pula utang, aset yang terpaksa dijual, atau kerja tambahan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari—semuanya berada di luar cakupan pengukuran NTP dan NTUP.

Keduanya juga mengasumsikan bahwa pola konsumsi dan biaya produksi petani homogen dan stabil, padahal kenyataannya sangat beragam tergantung wilayah, subsektor, dan skala usaha. Ketika kebijakan dirancang hanya berdasarkan tren NTP atau NTUP tanpa melihat konteks lokal dan variasi struktural, ada risiko bias yang berujung pada solusi parsial.

Meski demikian, NTP dan NTUP tetap bermanfaat sebagai indikator makro yang mampu memberi sinyal awal tentang tekanan ekonomi yang dihadapi petani. Tren penurunan dalam periode tertentu patut dibaca dengan hati-hati, dan harus dikonfirmasi serta dilengkapi dengan data lapangan lainnya untuk menghasilkan respons kebijakan yang lebih utuh dan tepat sasaran.

NTP dan NTUP kerap disebut dalam laporan statistik, namun jarang benar-benar dicerna secara mendalam dalam wacana publik. Padahal, keduanya bukan sekadar angka di tabel statistik. Ia mencerminkan realitas di lapangan—berapa besar yang petani dapat dari hasil tanamnya, dan seberapa cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menanam kembali musim depan. NTP adalah rasio antara harga yang diterima petani dengan harga yang mereka bayar. NTUP lebih sempit, membandingkan nilai output dengan biaya produksi semata. Ketika NTP menurun, artinya daya beli petani menurun karena harga hasil panen tak cukup menutupi kebutuhan hidup dan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, penurunan NTUP menunjukkan menurunnya profitabilitas usaha tani karena pendapatan dari penjualan produk pertanian tak sebanding dengan biaya produksi. Kombinasi keduanya menandakan tekanan ganda yang melemahkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha petani.

Secara nasional, Juni 2025 mencatat NTP rata-rata Indonesia sebesar 121,72 (naik 0,47?ri Mei), dan NTUP sebesar 125,39 (naik 0,55 % ). Bandingkan dengan Sumsel, yang mengalami penurunan di kedua indikator. Bahkan, Sumsel mengalami salah satu penurunan NTP terdalam secara nasional, bersama provinsi seperti Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Sulawesi Barat.

Jika ditelusuri lebih dalam, sektor hortikultura mencatat penurunan NTP Sumsel terdalam, yakni 3,87 % secara bulanan. Komoditas seperti cabai, tomat, dan sayur-mayur memiliki fluktuasi harga yang tinggi, terutama saat panen raya. Petani tidak punya cukup fasilitas penyimpanan dingin atau mekanisme penyangga harga. Harga anjlok, pendapatan turun drastis, meski biaya tanam tetap tinggi.

Subsektor perkebunan juga mengalami koreksi signifikan: NTP turun 2,80 % . Komoditas andalan seperti karet, kopi, dan kelapa sawit serentak mengalami penurunan harga jual di tingkat petani, memperlihatkan betapa rentannya mereka terhadap dinamika harga global. Sementara itu, komponen biaya utama seperti pupuk, upah tenaga kerja, dan pestisida terus mengalami tekanan harga yang mempersempit margin keuntungan.

Petani perikanan pun tak luput dari tekanan. Penurunan NTP yang tampak kecil (0,06 % ) menyimpan beban besar: harga input seperti pakan dan BBM berdampak langsung terhadap margin tipis nelayan kecil. Kenaikan harga BBM misalnya, berdampak langsung terhadap nelayan kecil yang harus melaut lebih jauh.

Sementara itu, hanya tanaman pangan dan peternakan yang mencatatkan perbaikan NTP di Sumsel. Tanaman pangan naik 0,60 % (NTP sekitar 101,56), peternakan naik 0,15 % (NTP sekitar 103,58). Stabilnya harga beras, jagung, dan produk ternak sedikit banyak membantu. Namun, performa dua subsektor ini belum cukup kuat untuk menahan derasnya tekanan dari hortikultura, perkebunan, dan perikanan yang mencatat penurunan lebih tajam. Akibatnya, secara keseluruhan, indeks NTP Sumsel tetap menurun.

Ketahanan Petani dan Regenerasi yang Terancam
Ketahanan pangan nasional tak bisa dipisahkan dari ketahanan petani. Dalam konteks ini, ketahanan berarti kemampuan petani untuk bertahan secara ekonomi di tengah volatilitas harga, biaya input, dan tantangan iklim. Ketika NTP dan NTUP melemah, artinya daya beli dan profitabilitas petani ikut melemah. Mereka bisa kesulitan memenuhi kebutuhan harian, apalagi berinvestasi untuk musim berikutnya.

Lebih jauh lagi, penurunan ini berdampak pada keberlanjutan regenerasi petani. Hasil Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Indonesia berada pada kelompok usia 45 tahun ke atas, menandakan bahwa struktur umur pelaku utama pertanian semakin menua. Sementara itu, keterlibatan generasi muda, termasuk Gen Z, dalam sektor pertanian masih sangat rendah—diperkirakan sekitar 2,14 persen. Jika bertani hanya menghasilkan cukup untuk bertahan, bukan untuk sejahtera, maka tak heran banyak anak muda memilih jalur lain. Mereka tumbuh menyaksikan orang tuanya bekerja keras tanpa jaminan harga, tanpa akses perlindungan yang layak.

Dalam jangka panjang, ini bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Produksi bisa stagnan, ketergantungan impor meningkat, dan desa kehilangan fungsi ekonominya. Apa jadinya jika sawah-sawah subur berubah jadi perumahan, dan petani berubah jadi buruh kasual?

Kebijakan Tak Cukup di Atas Kertas
Pemerintah pusat telah menggulirkan sejumlah kebijakan: subsidi pupuk, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), operasi pasar, hingga distribusi bantuan alsintan dan asuransi pertanian. Tapi banyak masalah muncul di lapangan.

Di Sumsel, realisasi penebusan pupuk subsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung belum optimal. Meski alokasi pupuk meningkat, banyak petani mengeluhkan keterlambatan distribusi, kendala teknis dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)—yaitu sistem pendataan kebutuhan pupuk yang digunakan pemerintah untuk menetapkan alokasi dan penerima subsidi, hingga proses administrasi yang rumit. Akibatnya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal, dan beban biaya ini tercermin dalam penurunan NTUP mereka.

Harga komoditas seperti karet dan cabai juga tak banyak diintervensi. Padahal, fluktuasinya ekstrem. Pemerintah daerah bisa lebih proaktif mendorong hilirisasi, membentuk koperasi pemasaran, atau menyediakan cold storage dan fasilitas pascapanen lainnya. Tanpa itu, petani akan terus berada di bawah bayang-bayang pasar yang fluktuatif dan sering kali tidak berpihak.

Selain itu, kebijakan seperti HPP untuk gabah memang membantu petani padi, tapi tidak menyentuh petani hortikultura atau perkebunan yang lebih rentan. Bahkan, ketika harga terlalu tinggi, pemerintah menghadapi dilema: melindungi petani atau konsumen?

Menyusun Masa Depan dari Ladang yang Retak
Penurunan NTP/NTUP Sumsel bukan sekadar catatan statistik—melainkan panggilan untuk bertindak. Ia mengisyaratkan pondasi ekonomi petani yang melemah, daya tahan yang tergerus, dan masa depan pangan yang rawan jika dibiarkan.

Langkah perbaikan masih mungkin ditempuh—bukan sekadar tambal sulam, tetapi upaya menyeluruh untuk membalik arah. Mulai dari kolaborasi lintas pelaku, distribusi subsidi yang benar-benar menjangkau petani, insentif harga yang berkeadilan, hingga dukungan konkret bagi regenerasi petani.

Di balik angka 122,38 dan 125,51, ada keluarga yang harus memilih—beli sembako, atau seragam sekolah. Ada tangan yang kotor oleh tanah, tapi tetap bertanya-tanya apakah musim tanam berikutnya akan membawa hasil yang pantas diharapkan.

Tulisan ini tidak sedang mengkritik angka. Sebaliknya, data yang disusun dengan cermat dan dibaca secara jujur adalah cara paling jernih untuk memahami realitas—karena di balik angka, selalu ada cerita: tentang pilihan yang sulit, harapan yang diuji, dan ketahanan yang dipertaruhkan. Statistik bukan sekadar alat ukur. Ia adalah cermin: merefleksikan kondisi yang sebenarnya, dan mengundang kita untuk bertindak dengan presisi, empati, dan akuntabilitas.

Ladang bukan sekadar lahan produksi. Ia adalah ruang tempat harapan diuji, tempat ketahanan dipertaruhkan, dan tempat masa depan disemai dengan keyakinan yang tidak selalu pasti. Jika angka-angka itu dibaca dengan jujur, kita tidak hanya tahu apa yang sedang terjadi—kita juga mendapat petunjuk ke mana arah kebijakan seharusnya dituju, dan siapa yang perlu segera diprioritaskan untuk dilindungi.

Seperti yang diingatkan Vandana Shiva: “To forget how to tend the soil is to forget ourselves.” Maka memastikan petani tetap bertahan bukan semata urusan ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan nilai, ingatan kolektif, dan jati diri kita sebagai bangsa. (*)