Rekam Jejak Kasus Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang Kini Jadi Tersangka Pencucian Uang

SRIPOKU.COM -- Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kembali terjerat masalah hukum. Polda Jawa Timur secara resmi menetapkannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemalsuan surat, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penetapan ini terkuak melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat I Ditreskrimum Polda Jawa Timur pada Senin (7/7/2025).

"Saudara Dahlan Iskan statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka," demikian bunyi kutipan dari surat penetapan tersebut.

Kasus ini bermula dari laporan internal yang diajukan oleh Rudy Ahmad Syafei Harahap, perwakilan manajemen Jawa Pos, pada 13 September 2024.

Dalam laporan tersebut, Dahlan Iskan, yang pernah menjabat sebagai direktur utama di perusahaan media itu, diduga terlibat dalam praktik pemalsuan terkait kepemilikan dan pengelolaan aset perusahaan.

Dasar penetapan tersangka ini adalah Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan penyidik pada 10 Januari 2025.

Selain Dahlan Iskan, Nany Wijaya, mantan Direktur Jawa Pos, juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Dahlan dijerat dengan sejumlah pasal berat, termasuk Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, serta Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 KUHP yang mengatur perbuatan bersama-sama dan TPPU.

Reaksi Dahlan Iskan dan Jejak Kasus Hukum Sebelumnya
 

Menanggapi penetapan tersangka ini, Dahlan Iskan mengaku terkejut dan belum menerima pemberitahuan resmi.

Melalui pesan WhatsApp pada Selasa (8/7/2025), ia menyatakan keheranannya. "Kok saya belum tahu ya, apa ini ada kaitannya dengan permohonan PKPU yang saya ajukan?" tanyanya, mengisyaratkan kemungkinan hubungan kasus ini dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sedang ia ajukan.

Ia juga menyoroti adanya serah terima jabatan di Ditreskrimum Polda Jatim pada hari yang sama.

Ini bukan kali pertama nama Dahlan Iskan terseret dalam pusaran hukum. Dalam satu dekade terakhir, ia tercatat beberapa kali berhadapan dengan meja hijau:

Kasus Gardu Induk (2015): Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013, saat menjabat Direktur Utama PLN.

Meskipun sempat menjadi tersangka, ia kemudian memenangkan praperadilan dan penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah.