Penutupan Jalur Pendakian Gunung Dempo Saat Libur Panjang Tuai Protes, BRIGADE Dianggap Sepihak

SRIPOKU.COM, PAGAR ALAM - Keputusan Balai Registrasi Gunung Dempo (BRIGADE) untuk menutup jalur pendakian menuju puncak Gunung Dempo dengan alasan "peremajaan jalur" menuai reaksi keras dari berbagai pihak.

Banyak yang menyayangkan penutupan ini dilakukan tepat saat libur panjang, periode yang biasanya ramai dikunjungi pendaki.

Para calon pendaki yang telah jauh-jauh hari merencanakan pendakian mereka terpaksa membatalkan niatnya setelah pengumuman penutupan jalur dikeluarkan oleh BRIGADE.

Tak hanya itu, masyarakat di Kampung IV Gunung Dempo juga merasakan dampak negatif dari penutupan ini.

Mereka yang telah menyiapkan stok dagangan untuk kebutuhan bekal pendaki kini harus gigit jari karena tidak bisa berjualan.

Kekecewaan juga diluapkan oleh pemilik akun Facebook @menjadi lupa. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan legalitas BRIGADE dan menilai alasan peremajaan jalur tidak disampaikan dengan jelas dan terkesan mendadak.

Ia juga menyoroti kerugian yang dialami calon pendaki yang telah mengeluarkan biaya untuk tiket pesawat, jasa pemandu, porter, hingga penyewaan alat, serta dampak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.

"Pemberitahuan perpanjang penutupan bisa relevan dan tdk mnimbulkan kegaduhan min harus disosialisasikan dahulu jauh sblum hari penutupan supaya smua pihak tau dan tidk drugikan. tp dpermasalah ini tdk ada kejalasan dr beberap pihak terkait," tulisnya, seperti dilihat Sripoku.com, Rabu (9/4/2025). 

Senada dengan itu, seorang warga Kampung IV yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.

Menurutnya, warga sekitar jalur pendakian telah bersiap menyambut lonjakan pendaki pasca Hari Raya Idul Fitri 1446 H dengan menyiapkan berbagai kebutuhan logistik.

Namun, pengumuman penutupan jalur tanpa batas waktu yang jelas membuat harapan mereka pupus.

"Kami sangat kecewa, karena biasanya kami bisa berjualan berbagai jenis logistik untuk para pendaki. Karena biasanya usai lebaran akan banyak pendaki yang muncak. Namun saat ada penutupan jalur membuat pendaki sepi dan dagangan kami tidak laku," ujarnya.

Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) daerah pemilihan (dapil) Sumsel 7, H Alfrenzi Panggarbesi, turut menyayangkan penutupan jalur pendakian tersebut.

Ia mendesak Dinas Kehutanan Sumsel dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Dempo untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan pelarangan pendakian Gunung Dempo secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan melampaui kewenangan mereka.

Menurut Alfrenzi, larangan pendakian sepihak ini merugikan banyak pihak, mulai dari sektor pariwisata di Pagar Alam, warga sekitar yang menggantungkan hidup dari kunjungan pendaki, hingga para pendaki yang telah mempersiapkan diri untuk mendaki Gunung Dempo.