Isi dan Poin Penting RUU TNI 2025 yang Bakal Disahkan Hari Ini, Pakar Hukum Ungkap Kekhawatiran

SRIPOKU.COM - Berikut ini daftar 14 lembaga atau kementerian yang bisa ditempati prajurit TNI aktif.

Sebanyak 14 lembaga atau kementerian tersebut termuat dalam draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi undang-undang

Diketahui jumlah lembaga yang dapat ditempati anggota TNI tersebut berkurang, dari sebelumnya 16 kini menjadi 14.

Sebelumnya, UU TNI hanya memperbolehkan prajurit aktif untuk menduduki posisi di 10 lembaga berikut:

1. Kantor Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara
2. Kementerian Pertahanan
3. Sekretariat Militer Presiden
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Lembaga Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
7. Dewan Pertahanan Nasional
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR Nasional)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Mahkamah Agung

Melalui revisi terbaru, empat institusi tambahan yang kini dapat ditempati prajurit TNI aktif meliputi:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
3. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
4. Kejaksaan Agung

Baca juga: Pakar Hukum Soroti Draf RUU TNI Sulit Diakses Publik, Prosesnya Dinilai Terburu-buru Cacat Hukum

Dampak dan Implikasi Revisi RUU TNI

Revisi RUU TNI 2025 membawa dampak besar terhadap hubungan antara militer dan sektor sipil.

Meski bertujuan untuk memperkuat koordinasi keamanan dan pemerintahan, namun masih diperlukan pengawasan ketat agar prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi tetap terjaga.

Polemik seputar revisi ini kemungkinan masih akan berlanjut, terutama terkait dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis serta profesionalisme TNI dalam bidang pertahanan.

Dikutip dari Fahumumsu, perubahan dalam RUU TNI 2025 ini menimbulkan berbagai dampak, baik dalam aspek pemerintahan, keamanan, maupun keseimbangan peran sipil dan militer:

Perluasan Keterlibatan TNI di Sektor Sipil

Dengan bertambahnya institusi yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, peran militer dalam pemerintahan semakin luas.

Hal ini dianggap sebagai strategi untuk memperkuat koordinasi dalam bidang keamanan nasional serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman seperti bencana dan terorisme.

Kekhawatiran terhadap Dwifungsi ABRI

Sejumlah pengamat, termasuk Peneliti Senior Imparsial Al Araf, menilai bahwa revisi ini berpotensi menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.