Menitipkan Pembangunan Peradaban Islami Pada Paslon

Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada diharapkan memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan daerah. Kepemimpinan yang visioner mampu menginspirasi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Pemimpin yang memahami kebutuhan masyarakat dan mampu mengelola sumber daya dengan bijaksana dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan peradaban.

Keberlanjutan peradaban dalam konteks Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, bukan hanya aspek ekonomi, namun juga agama, sosial, budaya dan juga lingkungan.

Oleh karena itu para pemimpin harus mengkaji dampak jangka panjang dari kebijakan yang akan mereka lakukan terhadap masyarakat dan lingkungan, terlebih menghadapi isu-isu yang sedang dihadapi seperti perubahan iklim.

Prinsip kehati-hatian dapat digunakan untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan generasi mendatang. Kebijakan lingkungan yang berkelanjutan juga sangat penting.

Dalam hal ini pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam, dan pengembangan energi terbarukan.

Upaya-upaya ini memiliki potensi untuk menawarkan kemungkinan ekonomi baru sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Para pemimpin juga harus mempertimbangkan faktor sosial, seperti memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, berpartisipasi dalam upaya pembangunan.

Tentu saja kebijakan sosial yang inklusif dalam konteks kebhinekaan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan rasa solidaritas di antara warga Masyarakat.

Dengan kata lain penting untuk memilih paslon yang memperlihatkan kepemimpinan yang efektif, yang dapat menginspirasi inovasi dan kemajuan ekonomi sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan peradaban namun juga mempunyai program-program pembangunan sumber daya manusia.

Karena  selain  harus mendorong pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan −misalnya melalui pengembangan ekonomi syariah, industry halal dan penguatan UMKM− pemimpin juga harus memikirkan investasi dalam pendidikan, dan pelatihan, serta pembangunan infrastruktur yang relevan dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam proporsi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi wilayahnya. Pemimpin harus memiliki kebijakan yang inklusif dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat berkontribusi pada pertumbuhan, menciptakan daya tahan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan.

Berbicara tentang kepemimpinan yang efektif sangat terkait dengan tata Kelola pemerintahan yang baik . Tata Kelola yang baik (good governance)  harus didukung dengan administrasi dan birokrasi yang bersih, sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, karena ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum yang dapat mendorong peningkatan semua sektor termasuk kewiraswastaan hanya mungkin dalam kepemimpinan yang menegakan good governance.

Administrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik bertugas untuk merealisasikan pembangunan, sejak perencanaan pelaksanan sampai pengevaluasiannya. Perencanaan pembangunan meliputi perencanaan dalam: mobilisasi dana pembangunan, penyiapan sumber daya manusia, penyerapan teknologi, dan penguatan kelembagaan.

 Di samping itu administrasi juga bertugas untuk mengerahkan sumber daya yang ada, menggerakkan partisipasi masyarakat, melakukan penganggaran, dan melaksanakan pembangunan seefisien mungkin. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi.

Karena pembangunan ekonomi seringkali menjadi tidak efisien karena kegagalan pemerintah (government failure), yang banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi.