Kesejahteraan Rakyat: Kemerdekaan yang Sesungguhnya

PENULIS : Nicholas Martua Siagian,

Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia dan Alumni Kebangsaan Lemhannas RI

“Jenderal, turunkan tanganmu. Apa yang kau hormati siang dan malam itu? Apakah
karena mereka yang di depanmu itu memakai roda empat? Tidak semua dari mereka pantas kau
hormati. Turunkan tanganmu, Jenderal.”

Kalimat ini, yang diucapkan oleh Naga Bonar dalam film “Naga Bonar Jadi 2,” pada tahun
2007 terus bergema di kepala saya.

Film tersebut bercerita tentang konflik antara Naga Bonar, mantan pejuang kemerdekaan yang konservatif, dengan anaknya Bonaga yang ingin membangun resor di tanah keluarga.

Di balik konflik itu, film ini mengangkat isu kebangsaan, benturan nilai antar-generasi, dan modernisasi.

Ketika saya kembali mendengar potongan adegan itu yang kini banyak beredar di media sosial, saya terdiam dan merenung melihat kondisi perjalanan bangsa kita.

Dalam kenyataan hari ini, kita seolah tidak lagi hidup dalam nilai yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.

Perjuangan kemerdekaan tampak bergeser menjadi simbol kosong yang lebih sering diperingati secara seremonial ketimbang dijalani sebagai nilai hidup.

Nasionalisme Semu

Nilai kebangsaan dan empat konsensus berbangsa dan bernegara Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlahan memudar.

 Kita melihat para koruptor yang ditangkap justru tersenyum di depan kamera, bahkan berkelakar seolah korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa.

Di sisi lain, gaya hidup mewah istri dan keluarga pejabat dipertontonkan di tengah rakyat yang menderita, menunjukkan betapa jauhnya jarak moral antara penguasa dan rakyat.

Kita juga menyaksikan gejala yang lebih subtil, seperti penyalahgunaan identitas negara untuk kepentingan pribadi. Lihatlah para taruna sekolah kedinasan yang menggunakan atribut negara yang dipamerkan di media sosial, berkencan dengan pasangannya dengan seragam negara, seakan ‘privilege’ itu bukan untuk publik, melainkan alat eksistensi pribadi.

Bayangkan, ketika mereka masih di bangku pendidikan, bibit konflik kepentingan sudah terlihat.