Isu Pilkada Sumsel Calon Tunggal, Pengamat: Partisipasi Menurun Atau Justru Menangkan Kotak Kosong

"Saya selaku Panglima Pemenangan Tim HDCU Kota Palembang mengingatkan kepada relawan di seluruh wilayah Kota Palembang bahwa bergerak cepat, waktu kita tidak terlalu banyak lagi. Segera merapatkan barisan, tidak perlu ragu lagi, ini sudah final pasangan yang paling pas dan siap-siap menuju kemenangan di Pilkada Sumsel 2024," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung, bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru- Cik Ujang (HDCU) pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Sumsel 2024.

Hal ini sesuai isi SK DPP PKS Nomor 628.8/SKEP/ DPP-PKS/2024, tentang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel periode 2024-2029 dari PKS. 

Berdasarkan hasil rapat Dewan Pimpinan tingkat Pusat PKS pasa 10 Juni, yang memutuskan dan menetapkan balongub dan wagub Sumsel periode 2024-2029 kepada HDCU. 

SK tersebut, memerintahkan DPW PKS Sumsel untuk mendaftarkan HDCU ke KPU, dan keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga selesainya Pilgub, dengan bertanda tangan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen Aboe Bakar Alhabsyi pada 11 Juni 2024.

Sekedar informasi dengan dukungan dari PKS ini, maka HDCU sudah mengantongi 'tiket' kursi di DPRD Sumsel sebanyak 25 kursi dari total 75 kursi yang tersedia, yang sudah melampuy syarat minimal dukungan 15 kursi. 

Rinciannya Partai NasDem 10 kursi, Demokrat 8, dan PKS 7 kursi. Jumlah ini dipastikan akan bertambah mengingat komunikasi HDCU antar parpol lainnya terus terjalin.

Reaksi Tim MATAHATI

Klaim tim HDCU (Herman Deru - Cik Ujang) yang menyatakan kemungkinan semua partai mendukung sehingga bakal melawan kotak kosong di Pilkada Sumsel 2024 mendapat reaksi dari tim MATAHATI (Mawardi Yahya - Anita Noeringhati).

"Kalau saya berpendapat terutama Gerindra rasanya tidak mungkin memberikan dukungan kepada Herman Deru kalau ada kadernya yang akan maju. Dalam konteks itu membiarkan kontribusi kader selama Pileg dan Pilpres ini menjadi hal yang naif bagi Gerindra," ungkap Konsultan Tim MATAHATI, Amrah Muslimin SE MSi, Sabtu (22/6/2024).

Kalau seandainya survei saja yang menjadi patokan, Amrah menyatakan maka partai politik ini pragmatis. Sebab menurutnya, dalam memilih calon itu hanya soal tingginya survei, bukan soal tujuan daripada partai itu mendukung semua.

"Kalau sudah begitu, alamat demokrasi di Sumatera Selatan ini sudah tamat, sudah mati," tegas mantan Ketua KPU Sumsel.

Apalagi partai Golkar, partai Gerindra yang notabenennya partai pemenang pemilu yang harus, wajib melihat Indonesia kedepan lima tahun.

Menurutnya Pilkada ini penting untuk melihat sebagai keberlangsungan Pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun yang akan datang.

"Maka dari itu Partai Gerindra sebagai 'miliknya Prabowo' paling tidak harus mengusahakan semaksimal mungkin kadernya untuk jadi kepala daerah supaya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sinergi," kata Amrah.

Maka dari dasar itulah rasionalitasnya berpikir tidak mungkin akan ada lawan kotak kosong. Kecuali kalau terjadi calon tunggal secara otomatis, pertama saya pastikan partai politik itu pragmatis. Artinya dia hanya melihat survei, bukan soal ideologi kepentingan partai, kader harus bertarung.

 
"Selama ini apakah Prabowo itu menang sejak 2014 dalam survei, kan tidak. Tetapi dia tetap maju. Makanya pikiran sehat saya mengatakan tidak mungkin kotak kosong itu terjadi," ujarnya.

Ia menyebut sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki analisa yang secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. 

Parpol itu didirikan dalam rangka merebut kekuasaan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Dari rasionalitas itulah parpol harus begitu. 

Bahwa demokrasi ini pertarungan, iya. Survei itu sebagai alat ukur memang betul. Tapi tidak serta merta itu menjadi satu-satunya alat ukur. Apakah di setiap survei orang yang menang dalam Pilkada/Pilpres itu sudah pasti akan menang.

Dalam konteks beberapa Pilkada, beberapa kali Pemilu tidak terbukti. Artinya pertarungan itu akan tetap terjadi. Maka dari itu partai politik ini selalu mendengungkan memprioritaskan kader.

Karena ketika kekuasaan direbut oleh partai politik dan yang duduk itu adalah kadernya tentu ideologi parpol itu yang akan dibawa oleh kader untuk memimpin.

Tanggapan Tim HAPAL

Menanggapi soal isu Pilkada Sumsel 2024 yang diklaim hanya satu Paslon saja, Tim HAPAL (Heri Amalindo - Popo Ali Martopo) menegaskan untuk tidak perlu jemawa.

"Karena jemawa itu bukan sifatnya kami," ungkap Jubir Muda Tim HAPAL, Okta Alfarisi, Sabtu (22/6/2024).

Hal ini kata Okta mengingat yang namanya pendaftaran paslon-paslon ini kan masih lama. Kemungkinan-kemungkinan di luar prediksi kita masih akan terus terjadi apalagi sampai saat ini sifatnya masih dinamis.

"Kami tekankan lagi bahwa kami hingga saat ini menjalin komunikasi yang sangat baik dengan berbagai partai. Yang pastinya mengikuti proses partai tersebut," ujar Okta.

Okta juga mengatakan Mang Heri dalam waktu dekat ini juga akan menjalani fit and proper test di partai-partai yang diharapkan bakal menjadi pengusung mereka.

"Maka InsyaAllah dalam waktu dekat ini pada hari Senin kalau tidak ada halangan kami akan melakukan fit and proper test di partai PPP. Lalu nanti juga ada Hanura, dan partai-partai lainnya," katanya.

Seperti diketahui HAPAL ini merupakan perpaduan antara Bakal Calon Gubernur Sumsel Dr Ir H Heri Amalindo MM yang merupakan Bupati PALI dan juga Wakil Ketua DPD PDIP Sumsel.

Sementaran Bakal Calon Wakil Gubernur Sumsel Popo Ali Martopo B.Commerce merupakan Bupati OKU Selatan ini juga kader Partai Golkar.