Masa Kampanye Pemilu Dimulai, Sekda OKI Gencar Sosialisasikan Netralitas Aparatur Sipil Negara

SRIPOKU.COM, KAYUAGUNG -- Memasuki masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (BKPP OKI) Sumatera Selatan (Sumsel)  menggelar sosialisasi netralitas bagi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dikatakan Sekretaris Daerah OKI, Ir. Asmar Wijaya, kegiatan ini bertujuan menguatkan komitmen netralitas ASN OKI jelang Pemilu 2024.

"Setelah kegiatan ini, diminta ASN tetap menunjukkan profesionalisme sebagai aparatur sipil negara, memberikan pelayanan dengan baik,"

"Tanpa diskriminatif kepada semua yang membutuhkan layanan dari pemerintahan," kata Asmar dihadapan para ASN di ruang Assessment Center BKPP OKI,Rabu (20/12/2023) pagi.

Asmar berharap agar seluruh masyarakat, termasuk ribuan ASN yang bertugas di OKI, dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik dan pintar.

"Dengan bijak menggunakan hak pilih dan tetap menjaga netralitas, diharapkan proses Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan lancar, jujur dan adil," harapannya.

Guna terlaksananya netralitas di tubuh ASN OKI, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rosihan Anwar, menyebut jika pihaknya sudah membentuk tim pengawas.

Tujuan dibentuknya tim pengawas ini, menurut Rosihan, adalah untuk melakukan pengawasan apabila muncul indikasi awal ketidaknetralan ASN, agar dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

"Pengawas sesungguhnya ada di Bawaslu, tetapi secara internal kita membutuhkan unit mendeteksi secara dini, memperbaiki dan menjadi panduan untuk menyikapi terjadinya pelanggaran," jelasnya.

Menurut Narasumber BKN Regional Palembang, Walter Marianus Simarmata, terdapat beberapa faktor penyebab dari adanya pelanggaran netralitas di kalangan ASN.

"Salah satu faktor penyebab yakni kurangnya pemahaman ASN terkait regulasi netralitas ASN, mereka tidak tahu cuma like, comment, share (di media sosial) itu masuk pelanggaran netralitas."

"Ini kita harap ada sosialisasi lebih masif," ujar dia.

Selain itu, menurutnya, terdapat juga faktor penerapan berbagai aturan yang belum optimal.

Terutama terkait dengan penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar baik ASN maupun PPPK.

"Tentunya inilah yang harus diperhatikan oleh Pemkab OKI agar ke depan bisa lebih dini memberikan edukasi dan pemahaman."

"Jangan sampai kecolongan adanya indikasi yang ASN yang terlibat politik praktis," pungkasnya. (Nando Zein)

===

Simak berita Sripoku.com lainnya di Google News