Kebebasan Pers, Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Hakim

Hak hak a­sa­si ma­nusia inheren pada sifat kodrat manusia sendiri yang tidak dapat dipisahkan dari ha­ke­katnya dan karena itu harus dihormati

Editor: Salman Rasyidin

Untuk itu, pers berhak menyingkapkan segala kesalahan, ketidak-beresan secara ju­jur, berani dan konsekwen, tetapi dengan penuh tanggung jawab.

Yakni ketentuan bahwa setiap orang se­ka­li­pun su­dah ditangkap, ditahan, dituntut  dan dihadapkan di muka pengadilan wajib di­a­nggap ti­dak bersalah sampai dijatuhkan  vonis hakim yang telah memeroleh kekuatan hu­kum yang te­tap.

b. Dalam mengeluarkan pikiran atau pendapatnya, tindakan itu tidak boleh bersifat atau di­tujukan untuk memberikan tekanan agar suatu perkara tertentu diputuskan oleh peng­a­dilan se­cara yang dikehendakinya.

Kadang kadang kita dikejutkan oleh pemberitaan dalam media sosial yang salah terhadap se­orang sedang diusut, dituntut dan diadili.

Tanpa berikhtiar dulu untuk memperoleh ke­te­rang­an yang benar dari pihak atau instansi yang berwenang, pers apriori telah menge­cap se­seorang yang diusut atau dituntut atau sedang diperiksa di pengadilan sebagai pen­jahat, pe­ng­khianat, biang keladi subversi dan sebagainya.

Ada kalanya tidak segan segan pu­la meng­­ambil kesempatan kesempatan yang bukan bukan.

Sebagai alat "social control"  dalam negara demokrasi pers wajib menyelidiki lebih dahu­lu ke­benaran sumber sumber berita yang hendak dimuat, wajib menjauhkan diri dari se­ga­la sen­timen, pra­sangka, dan sensasi.

Pemberitaan yang diliputi dengan sentimen dan prasangka dapat memanaskan suasana dan menggerakkan golongan golongan yang tidak bertanggung jawab dan mengadakan gelom­bang gelombang reaksi yang tidak sehat.

Hal itu mungkin mem­pengaruhi pengasut, para penuntut dan hakim untuk mengarahkan pengusutan, penun­tut­an dan pemeriksaan pengadilan ke suatu tuduhan yang dikehendaki oleh golongan go­longan tertentu tersebut, bukan kebenaran dan ketidak adilan yang harus dicapai akan tetapi "kebenaran dan keadilan” menurut tafsiran golongan golongan tadi.

Sejarah peradilan negara kita mengenal gelombang gelombang reaksi terhadap pe­me­rik­saan per-kara yang sedang dilakukan dalam persidangan pengadilan atau terhadap suatu ke­pu­tusan hakim.

Beberapa diantaranya ialah:

a.       Proses Jungschlaeger : sewaktu perkara tersebut sedang diiadili koran koran penuh de­ngan tulisan tentang perkara itu. Resolusi dan demonstrasi silih berganti.

Akhirnya kita ti­dak diberikan kesempatan melihat akhir proses itu, karena Peradilan Tuhan mengambil a­lih per­adilan umum dengan mencabut nyawa terdakwa dalam proses tersebut. (lihat ka­sus ­Kapten HCJG. Schmidt, LN. Jungschlaeger.

Keduanya warga negara Belanda diperiksa o­leh peng­a­dilan dengan tuduhan subversi masa hubungan Indonesia Belanda sedang mem­buruk per­te­ngahan 1950an --lihat Sri Widoyati Wiratmo Soekito" : hakim agung wanita pertama (1968-1981).

Halaman
1234
Sumber:
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved