Pemkot Palembang Sanksi Warga yang Menolak Divaksin Covid-19, Siap-siap tak Terima Bansos

Namun dikhawatirkan vaksinasi tahap kedua ini mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat.

Seperti yang dirasakan Syamsul, pedagang di Pasar KM 5 yang lebih memilih tidak divaksin, karena masih takut akan efek samping yang bisa saja ditimbulkan.

"Nanti dululah kalo vaksin, saya masih agak takut," ujarnya, Kamis (18/2/2021).

Mengenai adanya sanksi jika menolak vaksin, menurutnya hal tersebut tidak perlu, karena masyarakat punya hak untuk menolak.

"Kalau memang ada sanksinya ya kita ikuti, tapi kalo bisa jangan ada," ujarnya.

Menanggapi agar tidak adanya penolakan dari masyarakat mengenai vaksinasi, Ahli Epidemiologi Sumsel, Dr Iche Andriyani Liberty SKM M Kes, meminta pemerintah dapat menjalin komunikasi yang baik, agar tidak ada penolakan vaksinasi tersebut.

Sanksi hukum bukan satu-satunya tindakan yang baik dalam memberikan pengertian kepada masyarakat tentang vaksinasi.

""Terkait sanksi hukum vaksinasi itu harus hati-hati. Pemerintah harus komunikasikan secara baik," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas terlebih dahulu terhadap penyebaran hoax tentang vaksinasi.

Justru sanksi tegas harus diberikan kepada penyebar hoax, karena hoax adalah faktor mengapa masyarakat menolak vaksinasi.

"Sanksi hukum itu jalan terakhir vaksinasi. Utamakan persuasif ya," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa alasan Vaksinasi Covid-19 tidak bisa dipaksakan karena selain efikasi yang 65, 3 persen, juga adanya risiko atau efek samping meskipun belum ditemukan Kejadian Ikutan Pasca imunisasi (KIPI).

"Tidak bisa dipaksakan, karena vaksinasi juga ada efek sampingnya," ujarnya. (Sripoku.com Rahmaliyah/ Maya Citra Rosa)

Baca juga: Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuklinggau, Warga Berharap Mendadak Kaya dari Ganti Untung Lahan

Baca juga: MELAWAN! Perampok Toko Emas di Pasar 16 Ditembak Jatanras Polda Sumsel, TSK: Untuk Bayar Utang Judi