Laporan Wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, akan memberikan sanksi bagi masyarakat umum yang menolak divaksin covid-19.

Sanksi tersebut mulai dari tidak bisa mengurus administrasi yang berkaitan dengan pemerintah, hingga penundaan bantuan sosial (bansos).

Pelaksanaan vaksinasi tahap dua yang ditujukan untuk masyarakat umum di Palembang khususnya akan dimulai pada Maret 2021 nanti.

Siapa saja kelompok sasaran vaksinasi pun telah ditentukan.

Dinkes Kota Palembang pun mengingatkan agar warga Palembang yang telah terdata untuk mendapatkan vaskin agar tak menolak vaksinasi.

Sebab, mengacu dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021, terdapat sanksi yang diberikan jika tidak bersedia divaksin.

PLT Kadinkes Kota Palembang, dr Fauziah Mkes menjelaskan, sanksi yang dikenakan sanksi adminitrasi berupa tidak bisa mengurus administrasi yang berkaitan dengan pemerintah, hingga penundaan bantuan sosial (bansos).

Dengan ketentuan, apabila NIK telah terdaftar untuk mendapatkan vaksinasi dan tidak ada indikasi medis bahwa ia tidak laik divaksin maka dapat dikenakan sanksi

"Ini dimaksudkan untuk yang tidak bersedia tanpa kontra indikasi. Namun, kita upayakan sanksi menjadi jalan terakhir, sejauh ini kita akan gencarkan pentingnya vaksinasi Covid-19 ini," katanya, Jumat (19/2/2021).