Menggagas Hadirnya Agile Goverment Di Daerah

2). Kecilnya kewenangan untuk me­ngambil diskresi membuat pejabat birokrasi tidak mampu mengembangkan inisiatif, dan kre­atifitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3). Lemahnya kepemimpinan.

4). Ma­sih tingginya ego sektoral.

Dan  5). Masih rendahnya partisipasi masyarakat.

Be­berapa kajian juga menunjukkan masih banyaknya kepala daerah yang terpilih kurang me­miliki kompetensi, wawasan, dan manajemen yang memadai sehingga berdampak pa­da penyelenggaraan pemerintahan yang bagai “berjalan di tempat”, bekerja dengan ori­en­tasi output bukan outcome, dan inovasi berorientasi awards bukan kesejahteraan ma­sya­rakat.

Banyaknya awards atau penghargaan yang diterima suatu daerah ternyata tidak diikuti  de­ngan penurunan angka kemiskinan di daerah itu, peningkatan Indeks Pem­bang­unan Ma­nusia, peningkatan Daya Saing daerah, peningkatan Indeks Kesejahteraan Rak­yat, dan indikator positif lainnya.

Fenomena tersebut membutuhkan suatu tatanan pemerintahan daerah baru yang gesit, lin­cah, cepat, responsif, efisien dan efektif yang kita sebut dengan Agile Government.

Untuk dapat menghadirkan gagasan Agile Government tersebut diperlukan beberapa syarat bagi pemerintah daerah, seperti dikemukanan Prasodjo, E (2021) dan Purwanto, EA (2019).  

Pertama, Kepemimpinan daerah harus bertransformasi menjadi Agile Leadership.

Ka­rak­ter pemimpin haruslah siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat di­prediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk per­u­bahan.

Pemimpin yang agile memiliki visi yang jelas yang berfokus pada tren baru dan tu­­­juan organisasi yang strategis, lebih partisipatif, co creative, co innovative.

Karakter ke­pe­mimpinan agile akan memberikan kesempatan generasi milenial untuk menciptakan ber­bagai inovasi dalam pemerintahan.

Kedua, mengubah cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja yang baru yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif.

Metode agile yang di­mak­sud adalah mengubah upfront planning dengan incremental planning.

Metode agile ini apabila dijalankan akan mengubah pola pikir birokrasi publik dalam mengambil ke­pu­tus­­an sekaligus juga mengikis mentalitas silo yang selama ini menjadi bagian dari cara ker­ja birokrasi.

Kondisi ini akan dapat merubah paradigma birokrasi daerah menjadi di­na­mis, berjejaring, dan berkolaboratif.

Ketiga, investasi sumber daya manusia untuk me­ng­uasai bidang ilmu-ilmu baru.

Dengan perkembangan ICT, birokrasi publik harus me­ma­­hami bahwa pelanggannya telah berubah, baik itu perilaku maupun ekspektasinya pa­da layanan publik.

Untuk itu, birokrasi publik yang agile perlu melakukan investasi sum­ber daya manusia untuk memiliki kemampuan digital, seperti artificial intelligence, ma­chi­­ne learning,  predictive algorithm maupun big data. Agility dapat dicapai melalui in­te­gra­si organisasi de­ngan kemampuan sumber daya manusia yang terampil dan ber­pe­nge­tahuan serta penggunaan teknologi.

Gagasan menghadirlan Agile Government di daerah adalah jawaban tepat atas kebutuhan mengatasi berbagai permasalahan structural dan kultural di daerah.

Kehadiran birokrasi pub­lik yang agile dan inovatif tidak hanya untuk meningkatkan layanan publiknya, tetapi ju­ga menjawab tantangan masa depan yang serba tidak pasti.

Sebagai paradigma baru da­lam organisasi, birokrasi yang menerapkannya akan dapat meningkatkan transparansi dan men­jaring partisipasi masyarakat yang jauh lebih besar.

Tentu saja penggunaan teknologi ser­ta penguasaan kapasitas digital menjadi bagian yang tidak dapat dihindari bagi biro­kra­si.

Sebagai organisasi yang tidak tunggal, birokrasi saling terhubung satu dengan la­in­nya dan ini membutuhkan keselarasan dari seluruh sistem pemerintahan yang berjalan.