Menggagas Hadirnya Agile Goverment Di Daerah

Hal itu karena mereka menyadari kebutuhan untuk bekerja le­bih strategis, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan yang menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang lebih baik.

Dengan demikian, agile bukanlah sebuah tujuan, me­la­inkan syarat untuk mendorong agar birokrasi publik bekerja lebih strategis.

Namun, disadari bahwa tantangan dalam menerapkan paradigma agile tidaklah mudah. Bi­rokrasi dituntut untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang bukan bersifat one su­its for all, tetapi justru personalized.

Cara kerja birokrasi publik selama ini terbukti tidak mampu menghasilkan kebijakan yang inovatif.

Birokrasi publik yang menerapkan para­dig­ma agile ini akan merespons dengan cepat dan efektif setiap perubahan melalui penye­suaian kebijakan dan pelayanannya.

Lebih lanjut Luna, Kruchten, dan Moura (2015) menjabarkan agile government kedalam enam prinsip yakni:

1.      Good enough governance: tingkat tata kelola harus selalu disesuaikan dengan kon­teks organisasi

2.      Business-driven: bisnis harus menjadi alasan untuk setiap keputusan dan tindakan.

3.      Human focused: masyarakat harus dihargai dan diberikan ruang untuk ber­par­tisipasi dalam tata kelola pemerintahan.

4.      Based on quick wins: keberhasilan yang diraih secara cepat harus dirayakan dan dijadikan motivasi untuk lebih mendapatkan banyak rangsangan dan hasil.

5.      Systematic and Adaptive approach: team harus dapat mengembangkan kemam­pu­an intrinsik untuk dapat merespon perubahan secara cepat dan sistematis.

6.      Simple design and continuous refinement: team harus mampu memberikan hasil yang cepat dan selalu meningkat.

Hadirnya Agile Government di Daerah

Selain yang telah diuraikan diatas, kegagapan  pemerintah daerah dalam menghadapi per­u­bahan besar yang masif dan dinamis antara lain juga  disebabkan oleh :

1). Kom­pe­ten­si dan performansi aparatur birokrasi yang terbatas.