Pemerintah Larang Kegiatan FPI, Polisi Larang Masyarakat Unggah dan Sebarkan Konten Terkait FPI

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarkan konten terkait Front Pembela Islam (FPI), demikian maklumat Kapolri Jenderal Idham Aziz bertanggal 1 Januari 2021.

Maklumat Kapolri itu dikeluarkan sebagai tindak lanjut pelarangan aktivitas FPI oleh pemerintah Indonesia pada 30 Desember 2020, karena organisasi itu dianggap melanggar ketertiban dan bertentangan dengan hukum.

"Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial," kata Kapolri dalam maklumat tersebut, Jumat (01/01/2020).

Disebutkan pula dalam maklumat itu, masyarakat tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.

Baca juga: Mengenal Aipda Muhammad Aliudin, Mantan Penyidik yang Jadi Editor Majalah Wira Bhakti Polda Sumsel

Baca juga: KAPOLDA Sumsel Apresiasi Atas Dukungan Kompenen Masyarakat untuk SKB Tiga Menteri Terkait FPI

Baca juga: Wakapolda Sumsel: Kita Kawal Terkait Pelarangan Kegiatan FPI, Alhamdulillah Kondisi Sumsel Kondusif

Dalam jumpa pers diruang kerjanya tadi pagi Selasa (05/01/2020) , Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Drs Supriadi MM mengatakan, polisi akan menindak apabila ada anggota masyarakat yang melanggar maklumat tersebut.

"Dengan adanya maklumat ini, maka setiap anggota Polri mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai ketentuan perundang-undangan atau pun diskresi kepolisian,"  ucap Kombes Pol Drs  Supriadi MM,ia menghimbau kepada seluruh komponen masýarakat agar dapat mematuhi isi maklumat tersebut demi ketaaatan kita  kepada hukum ujarnya.(Rilis Humas Polda Sumsel)