Ini Persyaratan dan Biaya Rapid Test Antigen di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
Beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Bali dan Jawa Barat, juga sudah mulai menerapkan rapid test antigen sebagai syarat.
Penulis: maya citra rosa | Editor: Ahmad Sadam Husen
lihat foto
Pemerintah Indonesia sudah menetapkan batas maksimal biaya atau harga untuk menjalani rapid test antigen.
Keputusan ini ditetapkan pemerintah melalui Kemenkes (Kementerian Kesehatan) serta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Batasan tertinggi untuk biaya rapid tes antigen ini sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu untuk wilayah Pulau Jawa dan wilayah di luar Pulau Jawa.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, seperti dilansir dari Kompas.com
"Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antigen (dengan metode) swab sebesar Rp 250.000 di pulau Jawa, dan sebesar Rp 275.000 untuk di luar Pulau Jawa," kata Azhar dalam konferensi pers, Jumat (18/12/2020).
Ia melanjutkan, hal ini diatur dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antigen Swab.
Adapun, surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan daerah provinsi, dan kabupaten/kota serta beberapa stakeholder lainnya.
Azhar menyampaikan, batasan tarif itu telah berdasar pertimbangan, di antaranya komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai, komponen biaya adminstrasi, dan lainnya.
"Besaran tarif tertinggi tidak berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan hibah atau bantuan alat reagen atau APD dari pemerintah," ujar dia.
Ia menuturkan, besaran tarif tertinggi berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan rapid test antigen atas permintaan sendiri dan dilakukan di rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas lainnya.
Kemudian, reagen yang digunakan dalam antigen harus telah mendapatkan izin edar dari Kemenkes.
Azhar mengimbau agar fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan antigen dapat mengikuti batasan tertinggi yang telah ditetapkan.
"Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan antigen," ucapnya.
Terkait evaluasi batasan tarif tertinggi, kata Azhar, akan dilakukan oleh Kemenkes dan BPKP secara periodik.
===
