Virus Corona di Sumsel

Ketua DPRD Minta Gubernur Sumsel Lakukan Pengetatan Masuk Wilayah Sumsel dari Darat, Laut dan Udara

Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati meminta gubernur Sumsel untuk segera terapkan aturan pengetatan masuk ke wilayah Sumsel.

SRIPOKU.COM/Abdul Hafiz
Ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menyikapi perkembangan kasus Covid-19 saat ini Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati meminta gubernur Sumsel untuk segera terapkan aturan pengetatan masuk ke wilayah Sumsel.

"Kami dari DPRD minta pada gubernur harus ada pengetatan masuk wilayah. Ada tol Palembang - Kayuagung pada1 April dioperasionalkan tentunya akses kota Palembang jadi lebih mudah," kata Anita, Rabu (1/4/2020).

Anita menilai pengetatan masuk wajib dilakukan di daerah perbatasan, termasuk yang melalui darat dan laut.

Untuk udara atau di bandara, jelas Anita, harus ada pengetatan masuk wilayah tidak hanya dengan thermal detector tapi juga screening.

Sebab menurutnya dari screening itulah nantinya akan ketahuan mana orang luar yang masuk kategori orang dalam pantauan (ODP) atau yang bisa masuk dengan aman.

"Sehingga yang ODP ini bisa langsung dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit di Sumsel yang siap menampung seperti di Lubuklinggau, Musi Rawas, OKI atau daerah lainnya dan Palembang sendiri yang memiliki rumah sakit rujukan," jelas dia.

Dampak Virus Corona atau Covid-19, Petani Karet di Kabupaten OKU Sumsel Gundah Gulana

Hendak Cairkan Dana BOS, Guru Ini Jadi Korban Penjambretan di Kawasan Jakabaring Palembang

Kompor Gas Meledak, Rumah Mulian di Lawang Kidul Kabupaten Muaraenim Sumsel Ludes Terbakar

Dia menekankan, masyarakat yang masuk harus mau melalui proses screening. Ini dilakukan untuk masyarakat agar dapat menjadi tindakan pencegahan Covid-19 sehingga dapat terdeteksi lebih awal.

Selain itu, dia juga berharap mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Sumsel misalnya di Yogya, Jakarta, Jawa Barat bila kembali ke Sumsel harus dilakukan proses screening.

"Mahasiswa mulai diliburkan tentunya mereka akan pulang ke keluarga. Harus di-screening atau dikarantina. Kita tidak tahu liburnya sampai kapan. Ini juga harus lewat pengawasan yang ketat sebab dari daerah terpapar," kata Anita lagi.

Anita menambahkan, dalam upaya pengetatan wilayah yang super ekstra ini akan membutuhkan bantuan TNI Polri agar dapat berjalan efektif.

Untuk itu, menurutnya pemerintah provinsi harus siap menggelontorkan anggaran bagi petugas TNI- Polri harus ada anggaran khusus.

"Begitu juga kepada kabupaten kota yang melaksanakan pembatasan wilayah." ujar Anita. (mg3)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved