Berita Palembang

CACA Klaim Ada Sekolah dan Kantor Pemerintahan Jadi Lokasi Kampanye, Begini Tanggapan Bawaslu Sumsel

Sekitar 200 massa yang tergabung dalam ormas Coruptions Anti Coruption Agency (CACA) menggelar aksi damai di halaman Bawaslu Sumsel

CACA Klaim Ada Sekolah dan Kantor Pemerintahan Jadi Lokasi Kampanye, Begini Tanggapan Bawaslu Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Pimpinan Bawaslu Sumsel Divisi Penyelesaian Sengketa Syamsul Alwi SSos.I MSi didampingi Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Yenli Elmanoferi memberikan penjelasan kepada massa aksi damai di Halaman Bawaslu Sumsel, Rabu (13/3/2019) 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sekitar 200 massa yang tergabung dalam ormas Coruptions Anti Coruption Agency (CACA) menggelar aksi damai di halaman Bawaslu Sumsel, Rabu (13/3/2019).

Massa yang mayoritas anak muda ini mensinyalir peserta pemilu melakukan kampanye menggunakan fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah hingga kantor pemerintah.

"Kami meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan agar bertindak pro aktif dalam menindaklanjuti tiap laporan yang masuk termasuk penggunaan tempat ibadah, sekolah hingga kantor pemerintah sebagai lokasi kampanye. Jangan sampai ada kesan Bawaslu sebatas jadi stempel penguasa," teriak koordinator aksi, Syah Reza Fahlevi saat menyampaikan orasinya.

Diduga tak Netral, Massa Geruduk Kantor KPU dan Bawaslu Kota Pagaralam

Bawaslu: Kasus Video Kepala Daerah tidak Mengandung Unsur Pidana, Hanya Melanggar UU Lain

Masyarakat Demokrasi Geruduk Kantor Bawaslu Sumsel dan Minta Pengusutan Kepala Daerah tidak Netral

Bentuk 3 Tim Gabungan, Bawaslu Tertibkan 91 APK Melanggar Aturan di Kota Palembang

CACA juga mendesak Bawaslu pro aktif dengan melakukan pengawasan sekaligus bisa menindak pihak-pihak yang terbukti secara sengaja mempolitisasi tempat ibadah, sekolah hingga kantor pemerintah.

"Tindak tegas apabila ada oknum aparatur pemerintah yang terbukti melanggar ketentuan sesuai yang diatur dalam UU Kepemiluan dan PKPU," tegasnya.

Aksi damai diiring yel-yel ini dikawal ketat ratusan personel keamanan dari Polda Sumsel di back-up personel Polresta Palembang ini.

Sementara Koordinator Lapangan Aksi, Mukri AS merujuk aturan PKPU No.23 tshun 2018 tentang kampanye pemilu dan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang secara gamblang menjelaskan soal larangan penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye.

"Adanya sinyalemen dari kelompok tertentu yang memanfaatkan ketiga tempat umum dan milik pemerintah tersebut sebagai tempat kampanye.

Baik dilakukan secara tertutup atau bahkan terbuka yang tak jarang berisikan kampanye negatif, politisasi SARA terhadap satu atau lebih pasangan calon dan caleg," kata Mukri.

Bawaslu Sumsel Catat Ada 12 Ribu Pelanggaran APK, Baliho Caleg Paling Banyak Melanggar

Tiga Pesan Buat KPU - Bawaslu dari DPRD Sumsel

Bawaslu Tegur Wabub Muaraenim - Akui Video untuk Konsumsi Internal Partai

Bawaslu Sumsel Periksa Video Oknum Camat

Pimpinan Bawaslu Sumsel Divisi Penyelesaian Sengketa Syamsul Alwi SSos.I MSi bersama sejumlah komisioner lain menemui peserta aksi mengapresiasi kepedulian masyarakat akan pelaksanaan pesta demokrasi kali ini.

"Sudah menjadi tugas dan kewajiban Bawaslu diminta ataupun tidak untuk menindaklanjuti setiap pengaduan pelanggaran pemilu. Termasuk penggunaan tempat ibadah, sekolah hingga kantor pemerintah.

Tapi setelah kita turun belum ditemukan adanya indikasi pelanggaran dan pidana pemilu termasuk ajakan untuk memilih calon atau paslon tertentu. Ini baru disinyalir sajam Yang jelas apalagi namanya laporan yang masuk selama ini ke kita langsung kita tindaklanjuti," kata Syamsul.

===

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved