Bawaslu Tegur Wabub Muaraenim - Akui Video untuk Konsumsi Internal Partai

Bawaslu memberikan teguran tertulis kepada Wakil Bupati Muaraenim J Juarsah, terkait video dukungan terhadap Capres dan Cawapres 01. Tindakan Juarsah

Bawaslu Tegur Wabub Muaraenim - Akui Video untuk Konsumsi Internal Partai
SRIPOKU.COM/Ardani
KLARIFIKASI - Wabup Muaraenim H Juarsah, melakukan klarifikasi di Bawaslu Muaraenim. 

SRIPOKU.COM , MUARAENIM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan teguran tertulis kepada Wakil Bupati Muaraenim J Juarsah, terkait video dukungan terhadap Capres dan Cawapres 01.

Tindakan Juarsah dinilai telah melanggar Peraturan KPU No 23 tahun 2018, pasal 64, yang intinya Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara dilarang berkampanye menggunakan fasilitas negara.

Berita Lainnya:

Bawaslu Sumsel Periksa Video Oknum Camat

Bentuk 3 Tim Gabungan, Bawaslu Tertibkan 91 APK Melanggar Aturan di Kota Palembang

Video dukungan terhada Capres dan Cawapres 01 ini dilakukan J Juarsah bersama dengan kepala daerah lainnya di Sumsel, menjadi viral di media sosial (Medsos).

Netizen pun langsung bersuara lantang dan menilai kepala daerah tidak netral dan melanggar UU Pemilu dan Peraturan KPU. Mereka minta hukum ditegakkan seperti hukum ditegakan kepada seorang Kades di Jawa yang dipenjarakan dua bulan, gara-gara memberi dukungan kepada Capres dan Cawapres 02.

Beruntung Bawaslu Sumsel dan Bawaslu Mueraenim langsung merespon kepala daerah dan pejabat publik lainnya yang tidak netral tersebut dan melakukan pemeriksaan. Kendati hanya sebatas teguran tertulis.

Wakil Bupati Muaraenim H Juarsah yang dikonfirmasi, Selasa (5/3) mengatakan, "Video itu benar, namun hanya untuk konsumsi internal bukan untuk umum," katanya.

Menurutnya, pada waktu pengambilan video tersebut dilakukan oleh stafnya karena ada instruksi partai di Pusat. Dan saat pengambilan gambar, memang kebetulan dirinya sedang ada urusan di kantor, melihat ada waktu luang stafnya berinisiatif untuk melakukan pengambilan gambar.

"Saya sudah antisipasi, dengan tidak menggunakan pakaian dinas dan cupu jabatan agar tidak melanggar, namun saya tidak mengetahui kalau menggunakan ruang kerja sehingga menjadi pelanggaran," jelas Juarsah yang mencoba memberikan klarifikasi kepada wartawan.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Muaraenim Suprayitno SAg mengatakan, dari hasil klarifikasi Wabup Muaraenim H Juarsah, yang bersangkutan mengakui video itu dibuat oleh staf di ruang kerjanya.

Video itu dibuat hanya untuk konsumsi internal bukan untuk disebarluaskan, namun ternyata video itu tersebar di media sosial dan jejaring WA yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

"Ketika kita mintai keterangan penyebarnya, ia mengakui jika yang menyebarkannya adalah dia dan atas inisiatif dirinya sendiri tanpa disuruh Wabup," katanya.

Menurut ajudannya, ujar Suprayitno, si penyebar merasa hal itu tidak akan bermasalah sebab merujuk beberapa daerah juga melakukan hal tersebut, yakni memposting video dukungan terhadap salah satu calon.

Atas permasalahan tersebut, Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran secara tertulis karena dianggap telah melanggar Peraturan KPU No 23 tahun 2018, pasal 64, yang intinya Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara dilarang berkampanye menggunakan fasilitas negara.

Kendati hanya teguran tertulis, Bawaslu minta perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi. "Jadi hanya kami beri surat teguran terhadap pelanggaran tersebut. Apabila pelanggaran itu pelanggaran UU tentang Pemerintahan, maka kami bisa merekomendasikan untuk ditindak oleh atasannya yakni Mendagri," katanya. (ari)

===

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved